Bahasa | English


ERP

Strategi Memecah Kemacetan

27 November 2019, 08:19 WIB

Pemerintah akan menerapkan jalan berbayar (electronic road pricing/ERP) di Jakarta sebagai upaya menghindari kemacetan yang semakin menggila. Uji coba dilakukan di beberapa ruas jalan.


Strategi Memecah Kemacetan Sejumlah kendaraan melaju di jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, Selasa (19/11/2019). Foto: ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

Berbagai cara telah ditempuh, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota Jakarta. Namun dari berbagai upaya yang diterapkan, agaknya masih kurang efektif. Setelah three in one dan ganjil-genap, sekarang muncul wacana baru, yaitu jalan berbayar atau ERP.

ERP merupakan sebutan untuk sebuah sistem yang menerapkan pungutan atas biaya kemacetan (congestion pricing). Dengan biaya tersebut, pengguna kendaraan pribadi akan dikenakan biaya, jika mereka melewati satu area atau koridor yang macet pada periode waktu tertentu. Penerapan sistem tersebut adalah konsep dasar yang diharapkan dapat menurunkan kemacetan.

ERP telah diberlakukan di Singapura untuk mengatasi masalah kemacetan. Sistem ini juga diberlakukan di beberapa negara, seperti Hongkong dan Inggris.

Dengan cita-cita yang sama, ERP ditargetkan akan berlaku pada 2020, di Indonesia. Saat ini, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) sedang mengkaji dampak penerapan ERP terhadap penggunaan transportasi umum. BPJT juga mengkaji kebutuhan ketersediaan transportasi umum ketika ERP kelak diberlakukan.

Sejarah Proyek ERP di Jakarta sebenarnya muncul pada 2006, ketika ibu kota dipimpin Letjen (Purn) Sutiyoso. Mantan Panglima Kodam Jaya ini ingin memberlakukan sistem ERP kepada para pemilik mobil pribadi yang melintas di jalur Blok M-Kota.

Pertimbangannya kala itu adalah kebijakan “3-in-1” sudah tidak efektif mengurangi kemacetan. Namun, pada 2007 rencana itu batal karena harus menunggu tujuh koridor busway TransJakarta beroperasi efektif terlebih dulu.

Kemudian rencana ini berlanjut ke gubernur berikutnya, Fauzi Bowo. Ia mendapat tawaran sejumlah teknologi dari negara lain. Salah satunya Q-Free dari Norwegia. Perusahaan ini berpengalaman menjalankan sistem ERP di Stockholm, Swedia.

Sistem ini juga pernah diujicobakan pada 2015. Akan tetapi, hingga kini, sistem tersebut belum juga diberlakukan. Pemprov DKI Jakarta masih membahas penggunaan teknologi yang paling tepat untuk ERP bersama Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Ada beberapa pilihan teknologi yang dapat diterapkan dalam sistem ERP di Jakarta. Di antaranya, ERP berbasis komunikasi jarak pendek (dedicated short range communication/DSRC). Teknologi ini menggunakan metode pengurangan saldo di jalur masuk pada jalan yang diterapkan sistem ERP.

Pengurangan saldo dilakukan melalui onboard unit yang terpasang di kendaraan. Teknologi ini membutuhkan pemasangan gerbang khusus sebagai pengenal kendaraan yang masuk ke jalur dengan sistem ERP.

Kemudian ada metode automatic number plate recognition (ANPR). Teknologi ini menggunakan metode pengenalan nomor pelat mobil dari kamera yang dipasang di titik-titik tertentu. Pemasangan kamera di titik tertentu ini bertujuan agar tidak diperlukan pemasangan onboard unit pada kendaraan.

Pembayaran dilakukan melalui central account yang terkoneksi dengan data nomor kendaraan, sehingga diperlukan pusat data nomor kendaraan yang akurat serta terkoneksi dengan akun perbankan pemilik kendaraan.

Ada juga metode global positioning system (GPS). Penerapan teknologi ini pada sistem ERP membutuhkan bantuan satelit, untuk mengetahui keberadaan kendaraan yang berada di jalur-jalur yang diterapkan sistem ERP.

Dengan teknologi ini, pemasangan gerbang pendeteksi onboard unit tidak diperlukan. Sebab, mobil yang memasang onboard unit dapat terdeteksi secara otomatis dari satelit saat memasuki jalan-jalan yang menerapkan ERP.

Pendapatan dari ERP akan digunakan untuk menunjang supply side management seperti pembangunan infrastruktur transportasi jalan termasuk pembangunan jalan dan alokasi dana untuk transportasi publik.

Untuk penerapan ERP di Jakarta, penerimaan akan dimasukkan menjadi satu ke dalam kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pasalnya, selama ini pemerintah daerah menerapkan sistem retribusi untuk daerahnya masing-masing.

Konsep ERP di Jakarta bakal diterapkan di tiga ring. Ring pertama di kawasan Jl Sudirman - Jl MH Thamrin. Kedua di ruas jalan yang sekarang terdampak perluasan sistem ganjil-genap. Kemudian, di perbatasan-perbatasan wilayah yang masuk dalam jalan nasional.

BPTJ sendiri punya kewenangan hanya untuk mengatur ruas yang termasuk jalan nasional. Mereka saat ini telah menyusun peta jalannya. Ruas jalan nasional ini di antaranya Jl Kalimalang untuk sisi timur, sisi selatan di Jl Margonda Raya, sedangkan sisi barat di Jl Dan Mogot.

BPTJ juga tengah membuat regulasi untuk menentukan jenis kendaraan apa saja yang kena aturan ERP. Adapun tarifnya juga masih dalam pembahasan.

Harapan baru pada teknologi ERP ini menjadi batu ujian dalam menyelesaikan problem kemacetan di ibu kota. Seiring dengan itu, pembangunan sarana transportasi massal terus digalakkan. Selain kemacetan, tujuan penerapan teknologi ini untuk menekan polusi di Jakarta dan sekitarnya yang semakin parah. Tentu saja, efektif dan tidaknya upaya ini juga akan diuji oleh waktu. (E-1)

Electronic Road Pricing
Sosial
Narasi Terpopuler
Menunggu UU Perlindungan Data Pribadi
RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) dibahas sejak 2012. Pada Desember ini kembali dibahas di DPR. Diyakini beleid itu dibuat untuk melindungi data pribadi masyarakat Indonesia. ...
Diolah Agar Menjadi Duit
Penanganan sampah merupakan buah kebijakan yang tertata dan konsisten. Selain, perubahan budaya masyarakat. Perangkat hukum yang pas harus disertai kesadaran masyarakat agar proses pengolahan sampah m...
Peremajaan dan Gairah Baru
Industri tekstil dan pakaian mengalami pertumbuhan cukup signifikan di awal 2019. Pembatasan impor tekstil memberi gairah baru bagi pengusaha. Butuh investasi Rp175 trilun untuk meremajakan mesin dan ...
Bisnis Digital Pun Menanti Lahirnya Omnibus Law
Bisnis berbasis digital sangat menjanjikan, dan menjawab tantangan di masa depan. ...
Pembenahan Dua BUMN
Pemerintah serius membenahi dua BUMN sektor energi, Pertamina dan PLN. Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ditunjuk sebagai Komisaris Pertamina dan mantan Menteri Kominfo Rudiantara diangka...
Angin Sejuk di Sela Ranting Beringin
Ketua Umum Airlangga Hartarto siap merangkul semua faksi. Konflik akan menyulitkan kader dalam pileg maupun pilkada. Stabilitas politik diperlukan untuk menghadapi situasi ekonomi yang sulit. ...
Negara, Demokrasi, dan Pasar Gelap Kekuasaan
Dinamika politik dan ekonomi di dalam sebuah negara adalah sebuah sistem kompleks  yang selalu bisa memunculkan aktor-aktor yang berbeda, walaupun aturan main di dalamnya relatif tidak berubah. ...
Kemudahan Berusaha Pun Didorong
Tensi perang dagang AS dengan Tiongkok diyakini tetap tinggi tahun depan. Kedua negara adidaya diperkirakan tetap akan berseteru karena kepentingan geopolitik. ...
Arus Liar Di Balik Agenda Amendemen
Presiden Jokowi merasa terganggu oleh wacana amendemen yang melebar. Amendemen UUD perlu situasi khusus, yakni ketika visi politik sebagian besar elemen masyarakat telah terkonsolidasikan. ...
Dari Cikarang Lewat Patimban ke Pasar Dunia
Pelabuhan Patimban Subang akan jauh lebih besar dari Tanjung Perak dan Makassar. Dermaga terminal (hasil reklamasi) memberi kedalaman 17=18 meter hingga dapat melayani kargo ukuran ultra-large yang ta...