Bahasa | English


PIMPINAN MPR

Politik Dijalankan dengan Hukum

29 October 2019, 03:08 WIB

Memegang disiplin hukum yang ketat, Wakil Ketua MPR Arsul Sani terbiasa memandang isu politik kenegaraan dalam perspektif hukum. Menonjol perannya dalam TKN Jokowi-Ma’ruf Amin.


Politik Dijalankan dengan Hukum Arsul Sani (kanan) usai pelantikan Pimpinan MPR Periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019). Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pepatah itu pas bagi Arsul Sani, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang kini menjadi salah satu dari sembilan Wakil Ketua MPR-RI (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia). Tergolong sebagai lawyer mapan, membangun kantor pengacara yang cukup maju, namun panggilan politik tidak bisa diabaikannya.

Partai Persatuan Pembangunan bukan tempat asing bari Arsul Sani. Ayahnya, Abdullah Fadjari, sepuluh tahun memimpin Kantor Cabang PPP Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Sebelumnya, Arsul sempat berbelok ke PKS (Partai Keadilan Sosial) dan kurang berjodoh. Dengan baju PPP, melalui Dapil (Daerah Pemilihan) Jawa Tengah X (meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Batang, dan Pemalang) ia meraih suara yang cukup mengantarkannya ke Senayan dalam Pemilu 2014 dan 2019.

Nama Arsul naik di tengah perpecahan yang melanda PPP, dengan kubu Romahurmuzy dan kubu Djan Faridz. Arsul ada di rombongan Romahurmuzy dan dipercaya menjadi Sekjen. Pertentangan ini surut setelah Mahkamah  Agung memutuskan bahwa kepengurusan Romi Romahurmuzy-Arsul Sani sebagai pihak yang sah. Romi terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, untuk kasus gratifikasi dan digantikan Suharso Monoarfa. Karena Suharso tak terlalu sering tampil ke depan publik, porsi itu diamanahkan ke Arsul Sani dan membuatnya lebih dikenal.

Latar belakangnya sebagai pengacara membuat Arsul Sani bisa membangun narasi yang kuat dengan segala basis legalnya. Itu yang diperankannya belakang ini, baik mewakili PPP maupun mewakili partai koalisi pendukung Presiden Joko Widodo. Jejak kepengacaraan Arsul Sani, yang lahir di Pekalongan 8 Januari 1964 itu, cukup panjang. Mula-mula ia magang di Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH) Jakarta, arena yang mempertemukannya dengan pengacara kondang Adnan Buyung Nasution (alm).

Arsul Sani termasuk murid kesayangan Adnan Buyung Nasution. Hubungan keduanya tetap erat meski Arsul Sani kemudian bergabung ke Kantor Pengacara Gani Djemat and Partners, bahkan kemudian ia membangun kantor sendiri, yakni Karim Sani Lawfirm (1997). Di luar dunia hukum, Arsul sempat pula menjadi Komisaris PT Tupperware Indonesia (1997-2014).

Tumbuh dalam keluarga muslim, membuat Arsul Sani tak bisa jauh dari kegiatan organisasi keislaman. Ketika menempuh pendidikan di Fakultas Hukum (FH) UI, ia aktif di HMI dan menjadi Ketua Komisariat Fakultas Hukum. Pada tahun 1996, ia bergabung dengan Yayasan Asrama Pelajar Islam yang bernaung  di bawah komunitas  Masyumi. Arsul mulai bersentuhan dengan komunitas tarbiyah yang kini bersatu di bawah atap Partai Keadilan dan Sejahtera.

Tak heran bila menjelang Pemilu 2009, Arsul diajak untuk bergabung ke PKS dan menjadi caleg (calon legeslatif). Arsul menyanggupinya meski pun ditentang oleh keluarganya dan diprotes oleh mentornya Adnan Buyung Nasution. Mereka berpandangan jalur PPP adalah yang paling pas buatnya, atau ke PAN, dan paling jauh PKB. Namun, master hukum lulusan Justice & Policy di Glasgow Caledonian University, Irlandia, tetap mencobanya, dan ternyata ia kandas. Ia kemudian memutuskan bergabung ke PPP. Jalur PPP ternyata lebih sesuai untuk Arsul, dan ia menjadi sosok penting di partai berlambang Kabah itu.

Dengan pembawaannya yang kalem, santun, dan gaya bahasa yang tertata, Arsul ikut berperan dalam mendinginkan suasana dalam keluarga besar PPP saat Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali (PK) yang diajukan kubu Romi Romahurmuzy. Dengan pengetahuan tentang hukum, ia menyampaikan pandangan yang jernih tentang konsideran keputusan itu, dengan tetap menyelipkan ajakan untuk bersatu.

Dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Arsul Sani menjabat sebagai salah satu wakil ketua. Ia pun tampil dengan baik dalam menyampaikan penjelasan tentang berbagai kebijakan lembaga pemerintahan yang disebut sebagai kebijakan Presiden Joko Widodo. Semisal, penangkapan penyebar hoaks, tuduhan ketidaknetralan pemerintah dalam penanganan hoaks/berita palsu, tuduhan kecurangan kampanye, tuduhan kecurangan penghitungan suara, dan seterusnya.

Arsul Sani bisa menjawab berbagai tuduhan itu secara santai, santun, dan bernas. Ia konsisten untuk membawa diskursus kebijakan dalam konteks hukum.  Sesekali ia meluruskan fakta, dan di waktu yang lain ia menduduksoalkan permasalahan di atas meja peraturan perundang-undangan. Ia bukan jenis politikus yang gemar mengumbar retorika. ‘’Politik itu dijalankan dengan hukum dan bicara politik harus jelas dasar hukumnya,’’ katanya suatu kali.

Tak mengagetkan bila Arsul Sani dipilih PPP untuk dijadikan wakilnya dalam jajaran pimpinan MPR RI. Sebagai pejabat negara, ia melaporkan harta kekayaannya senilai Rp19,3 miliar. (P-1)

Pimpinan MPR
Narasi Terpopuler
Alokasi APBN untuk Koperasi dan UMKM
Rancangan peraturan pemerintah (RPP) Cipta Kerja akan mewajibkan kementerian, lembaga, dan daerah mengalokasikan 40% belanja barang dan jasanya ke UMKM dan koperasi. Sembilan BUMN menyiapkan Rp35 tril...
Kuota Gratis Mengundang Senyum Manis
Hasil survei Arus Survei Indonesia (ASI) mengungkapkan sebanyak 85,6 persen masyarakat menilai program bantuan internet gratis meringankan beban ekonomi orangtua siswa/mahasiswa. ...
Agar Terang hingga Timur
Perluasan elektrifikasi di Indonesia Timur merupakan bagian penting dari upaya menyediakan listrik di seluruh Indonesia pada 2024. ...
Geliat Awal Pelabuhan Patimban
Pelabuhan Patimban segera diresmikan. Pengiriman perdana produk otomotif dari kawasan industri Jawa Barat sudah bisa dilakukan dari pelabuhan ini. ...
Saatnya Guru Honorer Naik Kelas
Pemerintah membuka kesempatan bagi guru honorer untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ini adalah wujud negara hadir menyediakan kesempatan yang adil untuk para guru honorer ...
Energi Surya Berakselerasi di Tengah Pandemi
Indonesia berkomitmen porsi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional sebesar 23 persen pada 2025. ...
Semuanya Harus Extraordinary
Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian/lembaga dan Daftar Alokasi TKDD (Transfer Daerah dan Dana Desa) tahun 2021, ada prioritas belanja pada delapan sektor dan fokus pada empat isu...
Nota Sri Mulyani untuk Lembaga Keuangan Dunia
Di sejumlah event dunia, Menkeu Sri Mulyani menekankan pentingnya kesetaraan akses vaksin, bauran kebijakan fiskal, makroprudensial, dan moneter. Pada skenario optimistis, di 2020 India tumbuh 8,8 per...
Satria Menghubungkan Nusantara
Satelit Satria akan berkapasitas 150 Gbps dan menjadi satelit mulitfungsi terbesar di Asia untuk keperluan layanan internet. Kapasitas itu mampu melayani 150.000 titik di seluruh tanah air yang sulit ...
Mengalirkan Dana Pembiayaan Swasta
Indonesia membentuk sovereign wealth fund (SWF) atau lembaga pengelola investasi yang akan beroperasi awal 2021. Sejumlah investor asing sudah berkomitmen berpartisipasi. ...