Bahasa | English


DIPA

Semuanya Harus Extraordinary

28 November 2020, 07:45 WIB

Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian/lembaga dan Daftar Alokasi TKDD (Transfer Daerah dan Dana Desa) tahun 2021, ada prioritas belanja pada delapan sektor dan fokus pada empat isu. Belanja lebih cepat, konsumsi meningkat, dan ekonomi terangkat.


Semuanya Harus Extraordinary Petugas memotret warga yang menerima bantuan sosial pada acara yang dihadiri Menteri Sosial Juliari P. Batubara dan Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim Iskandar di Kantor Desa Manyeti, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis (5/11/2020). Foto: ANTARA FOTO/Biro Kemensos

Apapun agendanya, hanya satu tata caranya, yakni protokol kesehatan. Maka, acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi TKDD (Transfer Daerah dan Dana Desa) tahun 2021, yang biasanya ramai, digelar secara ringkas dan sederhana di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/11/2020). Hanya delapan menteri yang hadir mewakili pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L)  di istana. Selebihnya, bersama para pimpinan daerah. Mereka mengikutinya secara virtual. Tak ada kerumunan.

Dalam acara tersebut,  Presiden Joko Widodo hadir didampingi Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Satu soal lagi yang berbeda dari biasanya, jadwal Penyerahan DIPA dan TKDD 2021 itu lebih cepat dua tiga pekan dari biasanya. Hal tersebut untuk menunjukkan komitmen pemerintah melakukan akselerasi pemulihan ekonomi dan transformasi  lebih cepat. Indonesia juga ingin menunjukkan dirinya produktif di masa pandemi.

Delapan menteri yang menerima DIPA simbolis dari presiden adalah representasi dari fokus belanja bidang prioritas pemerintah tahun 2021. Mereka mewakili urusan kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur, perlindungan sosial, pariwisata, ketahanan pangan, serta pertahanan keamanan. Selain itu, penerima DIPA secara simbolis juga mempertimbangkan kinerja pengelolaan anggaran dan keuangan. Ke delapan K/L tersebut, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Sosial, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pertahanan

Dalam APBN 2021, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp2.750 triliun, tumbuh 0,4% dibanding alokasi belanja APBN 2020. Alokasi ini terdiri dari belanja K/L sebesar Rp1.032 triliun, dan untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp795,5 triliun. "Alokasi belanja tersebut untuk memulihkan ekonomi dan prioritas pembangunan di berbagai bidang,’’ kata Presiden Joko Widodo.

Rinciannya, bidang kesehatan, misalnya, sebesar Rp169,7 triliun, pendidikan Rp550 triliun, infrastruktur Rp417,4 triliun, perlindungan sosial Rp408,8 triliun, ketahanan pangan Rp99 triliun, pembangunan telekomunikasi dan informatika Rp26 triliun, dan seterusnya. Lebih jauh Presiden Jokowi mengatakan, secara garis besar, APBN 2021 akan fokus pada empat  hal. Pertama, penanganan kesehatan penanganan Covid-19, terutama vaksinasi. Oleh sebab itu, anggaran yang berkaitan dengan penguatan sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, penelitian, dan pengembangan sangat diperlukan. Kedua, berkaitan dengan perlindungan sosial, terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentan.

Ketiga, berkaitan dengan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), terutama dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha. Keempat, untuk membangun fondasi yang lebih kuat, pemerintah akan melakukan reformasi struktural, baik di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan lain-lain.

Presiden juga menekankan agar APBN 2021 ini harus segera dibelanjakan untuk menggerakkan ekonomi. Bahkan, melakukan lelang boleh dilakukan sejak Desember 2020 agar di awal Januari program sudah bisa dijalankan. "Saat perekonomian kita masih lesu, belanja pemerintah menjadi penggerak roda ekonomi. Oleh karena itu APBN 2021 harus segera dimanfaatkan, dibelanjakan untuk menggerakkan ekonomi kita,” katanya.  

Oleh sebab itu, presiden minta kepada seluruh menteri, pimpinan K/L dan para kepala daerah, melakukan lelang lebih dini. Secara khusus, Presiden Jokowi pun mendorong K/L yang memiliki anggaran besar seperti Kemendikbud, Kementerian PUPR, Perhubungan, Pertanian, begitu pula dengan daerah, agar bisa menggerakkan ekonomi di kuartal I 2021. ‘’Artinya, Januari sudah ada pergerakan karena lelangnya sudah dilakukan setelah DIPA diserahkan," pesannya. Selain itu, presiden juga menekankan agar bantuan sosial, awal Januari 2021 juga harus segera diberikan pada penerima manfaat agar belanja masyarakat dan konsumsi meningkat sehingga menggerakkan ekonomi di lapisan bawah. 

Presiden meminta jajarannya bekerja lebih cepat dalam situasi khusus yang disebutnya extraordinary ini. "Kita harus bekerja lebih cepat karena kita dalam kondisi krisis, semangatnya harus beda, semuanya harus extraordinary agar program stimulus bisa berdampak dan memberi daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Ia juga minta agar seluruh menteri dan kepala daerah dapat melakukan reformasi pelaksanaan APBN dan APBD dengan cermat, efektif, dan tepat sasaran agar bisa menggerakkan ekonomi baik nasional maupun daerah. Seluruh rupiah yang ada di APBN dan APBD harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat. Presiden juga berpesan agar dalam menghadapi ketidakpastian di tengah pandemi ini, fleksibilitas penggunaan anggaran juga penting, namun tetap hati-hati, transparan, dan akuntabel. "Tugas kita adalah memecahkan masalah yang ada di bawah. Memecahkan masalah masyarakat, membantu rakyat. Tentu saja kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas itu harus menjadi bagian integral dari pelaksanaan APBN maupun APBD," pesannya.

Tak lupa, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pandemi belum berakhir. Namun, tuturnya, Indonesia akan segera melangkah untuk pemulihan melalui vaksinasi, yang diharapkan sudah datang pada Desember 2020 meski tak bisa langsung digunakan, karena harus menunggu tahapan kajian saintifik, verifikasi atas data uji klinis yang telah dilakukan, untuk mendapatkan emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). "Kita harapkan akhir 2020 atau awal Januari 2021 vaksinasi kita bisa lakukan. Kita telah melakukan simulasi, tapi ini juga tidak mudah karena mendistribusikan ke-34 provinsi, 514 kabupaten / kota memerlukan sarana dan prasarana yang tidak sedikit, karena vaksin memerlukan suhu tertentu (dingin) dengan cooling box, perlu kehatian-hatian," Presiden Jokowi menambahkan.  

Meski 2020 adalah tahun sulit yang tidak mudah dan 2021 masih menghadapi ketidakpastian, kecepatan, ketepatan, dan akurasi harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan-kebijakan pemerintah baik di bidang kesehatan maupun bidang ekonomi yang harus segera pulih kembali.

 

 

Penulis : Putut Tri Husodo
Editor: Elvira Inda Sari
Redaktur Bahasa: Ratna Nuraini

Daftar Isian TKDD
DIPA
extraordinary
fokus pada empat hal
prioritas 8 sektor
Narasi Terpopuler
Madrasah hingga Pesawat R80 Dibiayai Sukuk Negara
Surat berharga syariah negara atau sukuk negara pada 2020 telah membiayai 630 proyek infrastruktur dari delapan kementerian/lembaga yang tersebar di 34 provinsi. ...
Hari-Hari Waspada-Siaga Cuaca Ekstrem
Hujan ekstrem membuat Kalimantan Selatan tergenang banjir. Sampai 24 Januari, sejumlah unsur cuaca saling berkelindan mendorong tumbuhnya awan supersel yang berpotensi membawa hujan ekstrem.  &nb...
Layanan Pizza Jenderal Listyo Sigit
Komjen Listyo Sigit lulus fit and proper DPR. Ia menjanjikan adanya transformasi di Polri. Ia menggambarkan transformasi itu sebagai lembaga kepolisian yang mudah diakses ketika masyarakat membutuhkan...
Manufaktur Diyakini Bangkit Pascavaksinasi
Bank Indonesia kembali merilis laporan Prompt Manuafacturing Index (PMI-BI). Dalam laporannya, BI memproyeksikan, sektor manufaktur pada kuartal I/2021 berada di zona ekspansi, tepatnya berada di angk...
Perdagangan Indonesia Rekor Surplus Tertinggi sejak 2011
Warga bangsa ini patut bersyukur atas kinerja perdagangan nasional pada tahun 2020. Di bawah tekanan pandemi Covid-19, kinerja perdagangan tetap mencatat surplus USD21,74 miliar. ...
Perpres 7/2021, Usung Edukasi dan Cara Kreatif Hadapi Ekstremisme
Perpres 7/2021 akan lebih banyak pada kegiatan edukasi dan kreatif untuk bergulirnya kontranarasi atas ekstremisme.  Hanya unsur masyarakat sipil yang dilibatkan, TNI-Polri tidak. ...
Pelabuhan Peti Kemas di Ujung Timur
Sebuah pelabuhan peti kemas akan beroperasi di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. Pelabuhan tersebut akan melayani tol laut wilayah paling timur. ...
Guncangan Lindu di Jalur Majene-Mamuju
Gempa di Mamuju dan Majene Sulbar merenggut korban 46 jiwa. Rehabilitasi dan rekonstruksi harus berwawasan mitigasi bencana. ...
Menuju Jumlah Guru Ideal
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan memperoleh hak pendapatan berupa gaji dan tunjangan dengan besaran yang sama seperti PNS sesuai dengan level dan kelompok jabatan. ...
CoronaVac Kick-Off: It’s a Good Start
CoronaVac, vaksin besutan Sinovac, memangkas laju penularan Covid-19 sampai 65,3 persen dalam uji klinis di Bandung. Di Brazil, vaksin itu memotong 78 persen laju guliran pasien Covid-19 ke rumah saki...