Bahasa | English


PROPERTI

Program Satu Juta Rumah Wujud Negara Hadir

30 December 2019, 09:04 WIB

Pelaksanaan Program Satu Juta Rumah menjadi salah satu terobosan bidang perumahan yang dilaksanakan pemerintahan Presiden Jokowi guna menyediakan hunian yang laik dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.


Program Satu Juta Rumah Wujud Negara Hadir Warga beraktivitas di komplek perumahan baru bersubsidi di kawasan Jeruk Sawit, Gondang Rejo, Karanganyar, Selasa (30/1/2019). Foto: ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

Rumah sudah menjadi kebutuhan dasar manusia. Sayangnya, kebutuhan ini kerap kali terabaikan karena masyarakat sulit menjangkaunya. Masalah harganya yang selangit menjadi persoalannya. 

Tingkat kenaikan gaji sudah tidak mampu menandingi kenaikan harga rumah. Bahkan, harga rumah tumbuh lebih tinggi dari tingkat inflasi di kota-kota besar. Real Estate Indonesia (REI) mencatat kenaikan harga rumah di kota besar sudah mencapai 10 – 30%.

Angka tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi Indonesia yang rata-rata mencapai di bawah 5% dalam lima tahun terakhir. Harga itu semakin tidak masuk akal manakala berbicara harga rumah di DKI Jakarta.

Di Ibu Kota Negara, harga tanah sudah di kisaran di atas puluhan juta rupiah per meter. Tak heran, tingkat warga yang menyewa atau mengontrak rumah di Jakarta lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Oleh karena itu, pemerintah tetap meneruskan program 1 juta rumah melalui program pengadaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun sudah menyatakan  akan melanjutkan program Satu Juta Rumah pada 2020.

Pelaksanaan Program Satu Juta Rumah dinilai menjadi salah satu terobosan bidang perumahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo guna menyediakan hunian yang laik dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

"Masyarakat masih membutuhkan kehadiran negara untuk dapat mewujudkan rumah yang layak huni. Oleh karena itu ke depan kita akan tetap lanjutkan program Satu Juta Rumah ini," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (2/11/2019).

Khalawi menerangkan, saat ini Kementerian PUPR tengah melakukan evaluasi pelaksanaan program Satu Juta Rumah. Seperti disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang meminta para pejabat di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan, yang meminta agar program perumahan untuk masyarakat tidak bisa dilaksanakan seperti ini saja jika negara ingin mengatasi masalah backlog perumahan.

"Pemerintah bersama para stakeholder perumahan harus bekerja sama dan berlari ke depan lebih kencang lagi khususnya untuk pelaksanaan Program Satu Juta Rumah di lapangan," ungkapnya.

Khalawi menyampaikan, pemerintah daerah (pemda) juga ikut berperan penting dalam pelaksanaan program Satu Juta Rumah ini. Pemda disebutnya juga banyak melaksanakan pembangunan perumahan untuk masyarakat.

Pembangunan yang dilaksanakan pemda melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) perumahan maupun alokasi pembangunan perumahan melalui dana APBD jumlahnya juga cukup signifikan dalam program Satu Juta Rumah ini.

Khusus 2020, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp11 triliun untuk program dana bantuan pembiayaan perumahan FLPP. Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan 102.500 unit rumah. Nilai ini meningkat dibandingkan anggaran FLPP di 2019 yang senilai Rp7,1 triliun.

Anggaran FLPP di 2020 pun berasal dari DIPA sebesar Rp9 triliun dan dari pengembalian pokok sebesar Rp2 triliun. Menurut Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko Djoeli Heripoerwanto, pendanaan anggaran FLPP tahun mendatang memang terus mengalami peningkatan.

Penyebabnya, diakibatkan adanya pengembalian pokok yang besar juga adanya kenaikan harga rumah di 2020. "Harga rumah juga naik. Jadi meski kenaikannya besar, tetapi kenaikan [unit rumah] tidak pararel karena harga rumahnya juga naik. Jadi itu menyesuaikan," tutur Eko, Kamis (19/12/2019).

Eko juga mengatakan, di 2019 PUPR sudah melakukan percepatan pembangunan rumah untuk program FLPP ini. Hingga saat ini sudah ada sekitar 7.000 unit rumah yang dibangun dengan anggaran FLPP di 2020. Dengan begitu, ini akan mengurangi unit rumah yang harus dibangun di 2020.

"Jadi kita lakukan percepatan untuk anggaran 2020, kita tarik ke depan, itu akan mengurangi [Anggaran] di 2020. Percepatan sampai sekarang sudah 7.000 unit, itu akan update terus. Maksimum pembiayaan yang dialihkan itu maksimum Rp2 triliun," tutur Eko.

Selama 2019 terdapat sekitar 78.000 unit rumah yang dibiayai melalui program FLPP. Angka ini meningkat dari target awal yang sebesar 68.000 unit rumah. Sementara itu, untuk penyaluran FLPP tahun 2020, pemerintah sudah menunjuk 37 bank pelaksana. Bank tersebut terdisi dari 10 bank nasional dan 27 bank pembangunan daerah. (F-1)

Ekonomi
Satu Juta Rumah
Sosial
Narasi Terpopuler
Trans-Sumatra, Ruas Pertama Tol di Serambi Mekah
Ruas pertama jalan tol segera beroperasi di Aceh. Panjang Jalan Tol Trans-Sumatra (JTTS) akan mencapai 672 km. ...
Antisipasi Amukan Si Jago Merah di Lahan Hutan
Musim kemarau tiba. Presiden mengingatkan untuk mengantisipasi kebakaran hutan. Beberapa langkah telah dilakukan. ...
Bisnis Teknologi Finansial, Tumbuh Bagai Cendawan di Musim Pandemi
Bisnis teknologi finansial tumbuh berkat kepercayaan yang baik pada industri ini. Pemerintah memberikan dukungan. Ekonomi digital bisa mendongkrak ekonomi nasional 10 persen. ...
Jakarta Merona Jingga, Surabaya Merah Menyala
Zona hijau dan kuning meningkat dari 226 (44 persen) menjadi 300 (58 persen) kabupaten/kota. Sejumlah kota besar kesulitan keluar dari zona merah atau jingga. Protokol kesehatan tak boleh ditawar. ...
Agar Konsumen Tenang Belanja Online
Pada 2019, jumlah aduan terkait perdagangan dengan sistem elektronik melonjak ke 1.518 kasus. Banyak kasus lain yang tak dilaporkan. Transaksi dengan sistem elektronik rawan penipuan. ...
Pendirian Teguh Indonesia Sikapi Aneksasi Israel
Indonesia sejak awal menolak keras rencana pemerintahan Benjamin Netanyahu untuk mengklaim wilayah di Tepi Barat sebagai milik Israel. ...
Kakak Asuh Mengawal UMKM di Pasar Digital
Sembilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilibatkan dalam pengembangan Pasar Digital (PaDi) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Platform ini akan membantu monitoring belanja BUMN pada UMKM. ...
Jadi Anggota Dewan, Indonesia Miliki Peluang Strategis
Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap dalam Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau The United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) untuk masa tiga tahun mulai ...
Agar Semua Pulih di Kuartal IV
Ekonomi global diprediksi baru pulih pada 2021 dengan syarat didukung oleh berbagai langkah stimulus. Indonesia bisa pulih lebih cepat. ...
Perangi Infodemi di Tengah Pandemi
Ada seruan perang melawan infodemi dari Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Efeknya bisa memicu kekerasan dan memecah belah komunitas. Nama besar Bill Gates dan peraih Nobel Profesor Tasuku Honjo...