Bahasa | English


UU CIPTA KERJA

Pintu Terbuka Menuju PP dan Perpres

17 November 2020, 08:02 WIB

Pemerintah sedang menyusun 40 rancangan Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) terkait UU Cipta Kerja. Pintu terbuka bagi semua elemen masyarakat menyampaikan gagasannya.


Pintu Terbuka Menuju PP dan Perpres Portal resmi UU Cipta Kerja. Foto: Bismo Agung

Undang-Undang Cipta Kerja telah resmi disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo serta diundangkan pada 2 November 2020. Sebutan resminya adalah Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sesuai dengan Ketentuan Penutup di Pasal 185, peraturan pelaksana dari undang-undang ini wajib ditetapkan paling lama tiga bulan.

Pemerintah pun bergegas menyelesaikan semua peraturan pelaksanaan dan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada seluruh komponen masyarakat untuk dapat memberikan masukan dan menyampaikan usulan dalam penyiapan dan perumusan seluruh peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Sejumlah draf rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan draf rancangan peraturan presiden (R-Perpres) disiapkan. Sesuai hasil inventarisasi bersama seluruh kementerian/lembaga (K/L) terkait, terdapat 44 peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, yang terdiri dari 40 RPP dan empat R-Perpres.  Saat ini 19 K/L yang menjadi penanggung jawab dari draf RPP/ R-Perpres, bersama lebih dari 30 K/L lainnya, tengah menyelesaikan penyusunan 44 peraturan pelaksana tersebut.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, pemerintah membuka ruang yang seluas-luasnya untuk berbagai masukan dan aspirasi dari masyarakat dan seluruh stakeholder, supaya dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat dan agar sejalan dengan tujuan pembentukan UU Cipta Kerja,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu.

Untuk menampung berbagai masukan dan aspirasi tersebut, dan untuk memberikan ruang dalam melakukan pembahasan bersama seluruh masyarakat, Kemenko Perekonomian telah menyediakan wadah melalui portal resmi UU Cipta Kerja, yang dapat diakses oleh masyarakat secara online di alamat URL: https://uu-ciptakerja.go.id. Portal ini sudah dapat diakses oleh masyarakat dan seluruh stakeholder yang akan memberikan masukan ataupun usulan untuk penyempurnaan draf RPP dan R-Perpres sebagai pelaksanaan UU Cipta Kerja. Saat ini sudah ada sembilan draf RPP yang bisa diunduh secara lengkap oleh masyarakat melalui portal resmi UU Cipta Kerja.  

Airlangga berkata, “Melalui penyediaan portal resmi UU Cipta Kerja ini, pemerintah secara resmi mengundang seluruh lapisan masyarakat, publik, dan stakeholder terkait untuk menyampaikan aspirasinya terkait dengan pelaksanaan UU Cipta Kerja, agar dalam penyusunan RPP dan R-Perpres transparan dan melibatkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.”

Selain itu, seluruh kementerian/lembaga terkait, secara terkoordinasi juga akan melakukan sosialisasi, publikasi, dan konsultasi publik terhadap substansi dan materi dari draf 40 RPP dan empat R-Perpres, baik yang akan dilakukan di Jakarta maupun di daerah, agar penyusunan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja ini dapat menampung masukan semua pihak terkait secara lebih komprehensif.  

Menko Perekonomian menambahkan, UU Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong peningkatan usaha dengan memberikan berbagai kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan serta berbagai insentif usaha, baik terhadap koperasi dan UMKM maupun korporasi dan industri nasional.Melalui UU Cipta Kerja ini diharapkan akan mampu mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional yang saat ini tengah dilakukan pemerintah dalam menghadapi masa pandemi Covid-19 ini. Selain itu, melalui UU Cipta Kerja juga ditujukan menyiapkan perekonomian Indonesia agar mampu segera bangkit dan dalam jangka menengah panjang meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tengah persaingan global. 

Airlangga menjelaskan, setidaknya ada tiga manfaat utama dari adanya UU Cipta Kerja. Pertama, mendorong penciptaan lapangan kerja. Kedua, memudahkan pembukaan usaha baru. Ketiga, mendukung pemberantasan korupsi. Dia pun mengakui pentingnya pengelolaan persepsi dan keseimbangan komunikasi, baik di media massa maupun media sosial agar UU Cipta Kerja ini dapat dipahami secara komprehensif. 

Senada dengan Menko Perekonomian, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nizam menuturkan bahwa tujuan dari UU ini positif terhadap kemajuan ekonomi. “Setiap tahun perguruan tinggi meluluskan sekitar 1,7 juta sarjana baru. Tentu persoalan lapangan kerja dan upaya menggerakkan ekonomi harus menjadi perhatian kita bersama,” papar Nizam.

Menurutnya, perbedaan pendapat juga sangat wajar untuk menghasilkan segala sesuatu yang terbaik bagi bangsa dan negara. Karena itu, kajian-kajian dan masukan tertulis dari perguruan tinggi perlu didorong bersama, terutama di dalam menyiapkan peraturan pelaksanaan UU ini. Nizam menambahkan, perguruan tinggi sebagai tempat para intelektual dan calon pemimpin masa depan tentu harus bisa menyosialisasikan UU ini secara baik.

“Informasi yang berimbang juga harus sampai ke mahasiswa. Jangan sampai turun ke jalan hanya karena provokasi atau hoaks,” harap Nizam.

 

Penulis: Eri Sutrisno
Editor: Putut Tri Husodo/Elvira Inda Sari
Redaktur Bahasa: Ratna Nuraini

Presiden RI
Covid-19
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
LawanCovid19
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
Nizam
Presiden Joko Widodo
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)
Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres)
UU CIpta Kerja
Narasi Terpopuler
Alokasi APBN untuk Koperasi dan UMKM
Rancangan peraturan pemerintah (RPP) Cipta Kerja akan mewajibkan kementerian, lembaga, dan daerah mengalokasikan 40% belanja barang dan jasanya ke UMKM dan koperasi. Sembilan BUMN menyiapkan Rp35 tril...
Kuota Gratis Mengundang Senyum Manis
Hasil survei Arus Survei Indonesia (ASI) mengungkapkan sebanyak 85,6 persen masyarakat menilai program bantuan internet gratis meringankan beban ekonomi orangtua siswa/mahasiswa. ...
Agar Terang hingga Timur
Perluasan elektrifikasi di Indonesia Timur merupakan bagian penting dari upaya menyediakan listrik di seluruh Indonesia pada 2024. ...
Geliat Awal Pelabuhan Patimban
Pelabuhan Patimban segera diresmikan. Pengiriman perdana produk otomotif dari kawasan industri Jawa Barat sudah bisa dilakukan dari pelabuhan ini. ...
Saatnya Guru Honorer Naik Kelas
Pemerintah membuka kesempatan bagi guru honorer untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ini adalah wujud negara hadir menyediakan kesempatan yang adil untuk para guru honorer ...
Energi Surya Berakselerasi di Tengah Pandemi
Indonesia berkomitmen porsi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional sebesar 23 persen pada 2025. ...
Semuanya Harus Extraordinary
Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian/lembaga dan Daftar Alokasi TKDD (Transfer Daerah dan Dana Desa) tahun 2021, ada prioritas belanja pada delapan sektor dan fokus pada empat isu...
Nota Sri Mulyani untuk Lembaga Keuangan Dunia
Di sejumlah event dunia, Menkeu Sri Mulyani menekankan pentingnya kesetaraan akses vaksin, bauran kebijakan fiskal, makroprudensial, dan moneter. Pada skenario optimistis, di 2020 India tumbuh 8,8 per...
Satria Menghubungkan Nusantara
Satelit Satria akan berkapasitas 150 Gbps dan menjadi satelit mulitfungsi terbesar di Asia untuk keperluan layanan internet. Kapasitas itu mampu melayani 150.000 titik di seluruh tanah air yang sulit ...
Mengalirkan Dana Pembiayaan Swasta
Indonesia membentuk sovereign wealth fund (SWF) atau lembaga pengelola investasi yang akan beroperasi awal 2021. Sejumlah investor asing sudah berkomitmen berpartisipasi. ...