Bahasa | English


COVID-19

Peran Daerah Semakin Penting

31 March 2020, 10:20 WIB

Berbagai langkah cepat dan serius dilakukan pemerintah demi menekan persebaran virus berbahaya, SARS COV-2. Termasuk, menegaskan adanya kewenangan daerah untuk menetapkan status kedaruratan bencana.


Peran Daerah Semakin Penting Sejumlah anggota TNI AD dan Polri mengawasi penumpang kapal yang tiba di Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Dumai, Riau, Sabtu (28/3/2020). Keterlibatan TNI pada pencegahan wabah COVID-19 ikut membantu Polri dalam melakukan ketertiban umum untuk memutuskan mata rantai wabah tersebut di tanah air. Foto: ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid

Di dalam negeri, hingga Senin (30/3/2020), tercatat sebanyak 1.414 orang terinfeksi virus pembawa penyakit Covid-19. Mereka tersebar di sejumlah wilayah di Tanah Air. Ada 122 orang yang meninggal dunia dan 75 orang lainnya berhasil mencapai kesembuhan.

Tak hanya di Indonesia, Covid-19 tengah menjadi ancaman utama warga bangsa-bangsa di dunia. Total angka infeksi virus corona mutan mencapai 721.584 kasus. Hal itu mengakibatkan sebanyak 33 ribu lebih warga dunia meregang nyawa. Jumlah kematian terbesar terjadi di Italia, dengan angka 10 ribu korban.

Sejumlah negara, termasuk juga Indonesia, wabah bahkan menjangkiti dan merenggut nyawa sejumlah elite negara. Artinya, virus berbahaya tersebut memang mampu beraksi tanpa pandang bulu, strata sosial, ekonomi, suku, bangsa, agama, dan lainnya.

Besarnya angka gangguan di sektor kesehatan masyarakat, dan juga fatalitas yang ditimbulkannya, membuat berbagai negara berikut elemen di dalamnya berlomba untuk melakukan sejumlah langkah. Bukan hanya di bidang penciptaan obat atau vaksin, tapi juga dalam berbagai sektor lain, termasuk ketatanegaraan.

Indonesia merupakan salah satunya. Minggu (29/3/2020) siang, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan surat edaran yang mengatur tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di daerah. Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa pemerintah daerah dapat menetapkan status keadaan darurat bencana Covid-19.

Surat edaran bernomor 440/2622/SJ itu diteken Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diterbitkan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Langkah itu merupakan wujud tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemda.

Status darurat yang dimaksud dalam hal ini adalah siaga darurat Covid-19 dan/atau tanggap darurat Covid-19. Namun demikian, penetapan status tersebut mensyaratkan adanya kajian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.

 

Makna dan Konsekuensi

Merujuk surat edaran yang terhitung berlaku efektif mulai Minggu, 29 Maret 2020 itu, maka kiranya perlu dipahami pula tentang makna dari penetapan status kedaruratan bencana berikut konsekuensinya.

Sebagaimana diketahui, dalam situs resminya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa status bencana nonalam seperti wabah penyakit Covid-19 bukanlah merupakan bencana nasional.

Walau begitu, penanganannya berskala nasional, dan mengerahkan potensi sumber daya nasional. Hal itu karena pada UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang dimaksud bencana terdiri dari bencana alam, nonalam, dan sosial.

Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Jadi dalam hal ini kejangkitan Covid-19 termasuk bencana nonalam yang sudah di tingkat pandemi, sesuai dengan pernyataan WHO.

Nah dalam UU Penanggulangan Bencana itu disebutkan makna dari status keadaan darurat bencana. Yakni, suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

Status keadaan darurat ditetapkan oleh pemerintah. Di mana pada tingkatan nasional ditetapkan oleh presiden, lalu di tingkat provinsi oleh gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.

Status kedaruratan bencana sendiri terbagi atas tiga jenis, yaitu siaga darurat, tanggap darurat, dan darurat ke pemulihan. Yang dimaksud dengan status siaga darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.


Sementara itu, status tanggap darurat merupakan keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.

Lalu, status transisi darurat ke pemulihan merupakan keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.

Pemberlakuan status keadaan darurat sesuai UU 24/2007 dan mengacu pada Keppres No. 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 oleh pemerintah daerah membawa konsekuensi khusus.

Apa saja yang menimbulkan konsekuensi khusus itu? Yakni, dengan menetapkan status siaga atau tanggap darurat Covid-19,  berarti pemda siap bekerja 24 jam tujuh hari dan mengerahkan segala sumber daya yang ada untuk menyelamatkan rakyat di daerahnya dari penyakit Covid-19. Selain itu, pemda juga dapat menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) dan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) daerah untuk menangani status keadaan tertentu ini.

Kementerian Keuangan juga sudah memberi kewenangan untuk refocussing kegiatan dan realokasi anggaran kementerian/lembaga dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yang tertuang dalam surat edaran Menteri Keuangan Nomer SE-6/MK.02/2020.


 

Penulis: Ratna Nuraini
Editor: Firman Hidranto/Elvira

RS Darurat Covid-19
Covid-19
Dampak Covid-19
LawanCovid19
Obat Covid-19
Narasi Terpopuler
Alokasi APBN untuk Koperasi dan UMKM
Rancangan peraturan pemerintah (RPP) Cipta Kerja akan mewajibkan kementerian, lembaga, dan daerah mengalokasikan 40% belanja barang dan jasanya ke UMKM dan koperasi. Sembilan BUMN menyiapkan Rp35 tril...
Kuota Gratis Mengundang Senyum Manis
Hasil survei Arus Survei Indonesia (ASI) mengungkapkan sebanyak 85,6 persen masyarakat menilai program bantuan internet gratis meringankan beban ekonomi orangtua siswa/mahasiswa. ...
Agar Terang hingga Timur
Perluasan elektrifikasi di Indonesia Timur merupakan bagian penting dari upaya menyediakan listrik di seluruh Indonesia pada 2024. ...
Geliat Awal Pelabuhan Patimban
Pelabuhan Patimban segera diresmikan. Pengiriman perdana produk otomotif dari kawasan industri Jawa Barat sudah bisa dilakukan dari pelabuhan ini. ...
Saatnya Guru Honorer Naik Kelas
Pemerintah membuka kesempatan bagi guru honorer untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ini adalah wujud negara hadir menyediakan kesempatan yang adil untuk para guru honorer ...
Energi Surya Berakselerasi di Tengah Pandemi
Indonesia berkomitmen porsi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional sebesar 23 persen pada 2025. ...
Semuanya Harus Extraordinary
Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian/lembaga dan Daftar Alokasi TKDD (Transfer Daerah dan Dana Desa) tahun 2021, ada prioritas belanja pada delapan sektor dan fokus pada empat isu...
Nota Sri Mulyani untuk Lembaga Keuangan Dunia
Di sejumlah event dunia, Menkeu Sri Mulyani menekankan pentingnya kesetaraan akses vaksin, bauran kebijakan fiskal, makroprudensial, dan moneter. Pada skenario optimistis, di 2020 India tumbuh 8,8 per...
Satria Menghubungkan Nusantara
Satelit Satria akan berkapasitas 150 Gbps dan menjadi satelit mulitfungsi terbesar di Asia untuk keperluan layanan internet. Kapasitas itu mampu melayani 150.000 titik di seluruh tanah air yang sulit ...
Mengalirkan Dana Pembiayaan Swasta
Indonesia membentuk sovereign wealth fund (SWF) atau lembaga pengelola investasi yang akan beroperasi awal 2021. Sejumlah investor asing sudah berkomitmen berpartisipasi. ...