Bahasa | English


COVID-19

Peran Daerah Semakin Penting

31 March 2020, 10:20 WIB

Berbagai langkah cepat dan serius dilakukan pemerintah demi menekan persebaran virus berbahaya, SARS COV-2. Termasuk, menegaskan adanya kewenangan daerah untuk menetapkan status kedaruratan bencana.


Peran Daerah Semakin Penting Sejumlah anggota TNI AD dan Polri mengawasi penumpang kapal yang tiba di Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Dumai, Riau, Sabtu (28/3/2020). Keterlibatan TNI pada pencegahan wabah COVID-19 ikut membantu Polri dalam melakukan ketertiban umum untuk memutuskan mata rantai wabah tersebut di tanah air. Foto: ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid

Di dalam negeri, hingga Senin (30/3/2020), tercatat sebanyak 1.414 orang terinfeksi virus pembawa penyakit Covid-19. Mereka tersebar di sejumlah wilayah di Tanah Air. Ada 122 orang yang meninggal dunia dan 75 orang lainnya berhasil mencapai kesembuhan.

Tak hanya di Indonesia, Covid-19 tengah menjadi ancaman utama warga bangsa-bangsa di dunia. Total angka infeksi virus corona mutan mencapai 721.584 kasus. Hal itu mengakibatkan sebanyak 33 ribu lebih warga dunia meregang nyawa. Jumlah kematian terbesar terjadi di Italia, dengan angka 10 ribu korban.

Sejumlah negara, termasuk juga Indonesia, wabah bahkan menjangkiti dan merenggut nyawa sejumlah elite negara. Artinya, virus berbahaya tersebut memang mampu beraksi tanpa pandang bulu, strata sosial, ekonomi, suku, bangsa, agama, dan lainnya.

Besarnya angka gangguan di sektor kesehatan masyarakat, dan juga fatalitas yang ditimbulkannya, membuat berbagai negara berikut elemen di dalamnya berlomba untuk melakukan sejumlah langkah. Bukan hanya di bidang penciptaan obat atau vaksin, tapi juga dalam berbagai sektor lain, termasuk ketatanegaraan.

Indonesia merupakan salah satunya. Minggu (29/3/2020) siang, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan surat edaran yang mengatur tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di daerah. Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa pemerintah daerah dapat menetapkan status keadaan darurat bencana Covid-19.

Surat edaran bernomor 440/2622/SJ itu diteken Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diterbitkan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Langkah itu merupakan wujud tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemda.

Status darurat yang dimaksud dalam hal ini adalah siaga darurat Covid-19 dan/atau tanggap darurat Covid-19. Namun demikian, penetapan status tersebut mensyaratkan adanya kajian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.

 

Makna dan Konsekuensi

Merujuk surat edaran yang terhitung berlaku efektif mulai Minggu, 29 Maret 2020 itu, maka kiranya perlu dipahami pula tentang makna dari penetapan status kedaruratan bencana berikut konsekuensinya.

Sebagaimana diketahui, dalam situs resminya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa status bencana nonalam seperti wabah penyakit Covid-19 bukanlah merupakan bencana nasional.

Walau begitu, penanganannya berskala nasional, dan mengerahkan potensi sumber daya nasional. Hal itu karena pada UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang dimaksud bencana terdiri dari bencana alam, nonalam, dan sosial.

Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Jadi dalam hal ini kejangkitan Covid-19 termasuk bencana nonalam yang sudah di tingkat pandemi, sesuai dengan pernyataan WHO.

Nah dalam UU Penanggulangan Bencana itu disebutkan makna dari status keadaan darurat bencana. Yakni, suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

Status keadaan darurat ditetapkan oleh pemerintah. Di mana pada tingkatan nasional ditetapkan oleh presiden, lalu di tingkat provinsi oleh gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.

Status kedaruratan bencana sendiri terbagi atas tiga jenis, yaitu siaga darurat, tanggap darurat, dan darurat ke pemulihan. Yang dimaksud dengan status siaga darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.


Sementara itu, status tanggap darurat merupakan keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.

Lalu, status transisi darurat ke pemulihan merupakan keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.

Pemberlakuan status keadaan darurat sesuai UU 24/2007 dan mengacu pada Keppres No. 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 oleh pemerintah daerah membawa konsekuensi khusus.

Apa saja yang menimbulkan konsekuensi khusus itu? Yakni, dengan menetapkan status siaga atau tanggap darurat Covid-19,  berarti pemda siap bekerja 24 jam tujuh hari dan mengerahkan segala sumber daya yang ada untuk menyelamatkan rakyat di daerahnya dari penyakit Covid-19. Selain itu, pemda juga dapat menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) dan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) daerah untuk menangani status keadaan tertentu ini.

Kementerian Keuangan juga sudah memberi kewenangan untuk refocussing kegiatan dan realokasi anggaran kementerian/lembaga dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yang tertuang dalam surat edaran Menteri Keuangan Nomer SE-6/MK.02/2020.


 

Penulis: Ratna Nuraini
Editor: Firman Hidranto/Elvira

RS Darurat Covid-19
Covid-19
Dampak Covid-19
LawanCovid19
Obat Covid-19
Narasi Terpopuler
Perovskite, Si Ramping Pemburu Listrik Surya
Panel surya memiliki kelebihan sebagai sumber energi praktis karena tidak membutuhkan transmisi dan dapat dipasang modular di setiap lokasi yang membutuhkan. ...
E-Wallet Kian Tebal di Tengah Pandemi
Sepanjang Januari 2020, aktivitas pembayaran digital mencapai lebih 457 juta transaksi dengan valuasi sekitar Rp15,87 triliun. ...
Penting Menjaga si Pelindung Pantai
Moratorium dan konservasi hutan mangrove berguna sebagai mitigasi bencana. Mangrove mampu mengurangi dampak terjangan tsunami ke daratan. ...
Silaturahmi Lebaran dengan Normal Baru
Hal-hal yang sebelumnya mungkin kita anggap tak lazim dan tak pernah terpikirkan. Tapi perubahan harus kita terima, mau tak mau. ...
Melonggarkan Karantina dan Herd Immunity
Pelonggaran pembatasan fisik di tengah ancaman virus Covid-19 selalu bertolak dari sejumlah indikator perbaikan kesehatan. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. ...
Mengusung Sarinah Kembali ke Khittah
Renovasi akan segera dilakukan atas gedung Sarinah dan akan selesai Mei 2021. Restoran Mc Donald’s pergi. Pembaharuan dilakukan agar Sarinah bisa terus bersaing, dengan tak meninggalkan nilai se...
Jalan Cepat Memangkas Antrean
Pemakaian tes cepat molekuler (TMC) untuk Covid-19 praktis, cepat, dan berguna untuk memangkas antrean pasien. Ada 305 faskes yang siap mengoperasikan. Tapi, pasokan cartridge terbatas di tengah pande...
Tangkap Peluang Relokasi Pabrikan Amerika dari Tiongkok
Pemerintah menyediakan lahan seluas 4.000 hektare untuk menampung relokasi pabrik AS dari Tiongkok. Lokasi industri tersebut berada di Jawa Tengah. Brebes siap. ...
Selamatkan Satwa dari Dampak Covid-19
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan siap memasok kebutuhan pakan dan obat-obatan bagi satwa di 81 lembaga konservasi berizin di Indonesia selama pandemi Covid-19. ...
Pesan Terbuka di Balik Angka-Angka
Kapasitas diagnosis molekuler meningkat empat kali lipat. Pasien yang positif Covid-19 cenderung susut, dari 10,7% ke 8,86%. Namun, antrean pasien yang harus menjalani diagnosis tambah panjang. ...