Bahasa | English


IKLIM USAHA

Minat Investasi Lokal Tetap Menyala

4 August 2020, 10:03 WIB

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pun terus memompa optimistisnya. Bahwa, realisasi investasi tahun ini akan mencapai setidaknya Rp817,2 triliun atau sekitar 92,2 persen dari target awal Rp886 triliun.


Minat Investasi Lokal Tetap Menyala Pekerja melakukan uji coba pada mesin pengolah makanan otomatis sebelum di ekspor ke Australia, Myanmar dan Malaysia di sebuah industri manufaktur sub sektor mesin di Purwantoro, Malang, Jawa Timur, Selasa (23/6/2020). Foto: ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto

Realisasi investasi hingga Juni 2020 ternyata masih menjanjikan. Sebab nyatanya, negara ini masih jadi tempat investasi yang menarik bagi investor walaupun di tengah-tengah wabah pandemi Covid-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda melandai.

Menurut data BKPM, realisasi investasi dari Januari-Juni 2020, baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN), mencapai Rp402,6 triliun, atau sudah mencapai 49,3 persen dari target investasi 2020 sebesar Rp8.017,2 triliun.

Bila dibedah lebih lanjut, realisasi PMDN selama periode itu tercatat mencapai Rp207 triliun, ada peningkatan 13,2 persen dibandingkan realisasi periode yang sama 2019 sebesar Rp182,8 triliun.

Sebaliknya, realisasi investasi PMA hanya mencapai Rp195,6 triliun, lebih rendah 8,79 persen dari realisasi 2019. Meskipun lebih rendah tipis, pencapaian realisasi PMA itu sudah 56,2 persen dari target yang ditetapkan lembaga yang menggawangi sektor investasi tersebut.

Bahlil Lahadalia, Kepala BKPM, pun terus memompa optimisme bahwa realisasi investasi tahun ini akan mencapai setidaknya Rp817,2 triliun atau sekitar 92,2 persen dari target awal Rp886 triliun.

Namun bagi Bahlil, pencapaian realisasi investasi hingga Juni 2020 disebutnya akan menjadi cambuk untuk bangkit pada semester II/2020. BKPM juga akan lebih aktif mengejar investor, bahkan ikut membantu proses perizinan.

“Target ini akan tercapai apabila pemerintah terus melakukan konsolidasi internal yang intensif dalam melakukan upaya maksimal yang berorientasi pada pencarian solusi,” tegasnya.

 

Jalur yang Benar

Apa saja peluang investasi yang bisa ditangkap ke depan? Peta jalan industri negara ini yang terus mendorong investasi di sektor manufaktur, terutama industri pengolahan, seperti industri logam dasar, barang logam, dan industri bukan mesin dan peralatannya, sudah berada di jalur yang benar.

Ini sudah sejalan dengan investasi di sektor tersebut yang mulai meningkat sejak akhir 2019, khususnya pada subsektor tersebut meskipun tetap harus terus memperbaiki diri agar lebih kompetitif dibandingkan negara-negara pesaing.

Pelbagai hambatan investasi, seperti masih dikeluhkan kalangan investor di sektor manufaktur, antara lain, soal kejelasan regulasi perizinan, masalah upah tenaga kerja, masalah produktivitas, harusnya terus diperbaiki untuk menciptakan daya saing.

Di sisi lain, dalam konteks mulai menyusut PMA, pemerintah juga perlu mencari alternatif lain, misalnya, menggenjot penanaman modal dalam negeri (PMDN). Ini terbukti dari realisasi PMDN selama periode Januari-Juni 2020 yang lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Menjadi pertanyaannya, strategi apa yang perlu dilakukan untuk menggenjot investasi PMDN? Rencana pemerintah mengeluarkan RUU Cipta Kerja tentu harus segera dituntaskan. Tidak itu saja, sejumlah stimulus yang cukup besar dan diberikan ke pengusaha harusnya untuk menggenjot investasi di dalam negeri.

Tak dipungkiri, memang tak mudah mengundang investor di tengah pandemi Covid-19. Penurunan aktivitas ekonomi global menyebabkan perpindahan modal lintas wilayah semakin ketat.

Upaya kerja keras pemerintah untuk menggenjot realisasi investasi sesuai dengan yang diharapkan patut diapresiasi. Di tengah-tengah masih bergejolaknya pandemi yang menghentikan aktivitas ekonomi global bisa menjadi peluang, yakni dengan menarik sejumlah perusahaan multinasional berkelas dunia ke Indonesia.

Presiden Joko Widodo sudah berulang kali menyampaikan harapannya agar investasi didorong untuk masuk ke dalam negeri. Salah satunya terus meminta bawahannya agar mempermudah masalah perizinan usaha di dalam negeri.

Wajar saja permintaan kepala negara itu disampaikan berulangkali. Apalagi, bila mengacu kepada indeks kemudahan berusaha (easy doing business), indeks yang dirilis oleh Bank Dunia pada 2019, negara ini masih jauh dari harapan. Indonesia masih berada di posisi 73 dari 190 negara.

Permasalahan yang menahun ini mestinya bisa diselesaikan. Regulasi yang menghambat tentu ada jalan keluarnya. Kebijakan antarinstansi pemerintahan termasuk juga aturan dari pemerintah pusat dan daerah harus selaras.

Langkah pemerintah menerbitkan beberapa peraturan baru seperti RUU Cipta Kerja diharapkan tidak menimbulkan kebingungan bagi para investor, semua harus jelas.

Tak hanya aturan main, penguatan sumber daya manusia juga harus menjadi prioritas. Tenaga kerja Indonesia harus berdaya saing tinggi, baik dari segi kemampuan maupun produktivitas.

Indonesia juga perlu mewaspadai laporan Badan PBB untuk Urusan Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) dalam World Investment Report 2020 yang memproyeksikan investasi langsung asing (FDI) bakal anjlok 40% tahun ini menjadi hanya USD920 milia--USD1,1 triliun.

Ini tentu menjadi lampu kuning bagi tiap negara untuk segera berbenah diri termasuk Indonesia. Dari data tersebut, negara-negara berkembang diperkirakan mengalami kemerosotan penanaman modal asing (PMA) lebih parah ketimbang negara-negara maju.

Di negara-negara berkembang Asia, PMA diperkirakan turun 30%—45%. Dari proyeksi itu, harapannya tentu tidak terjadi di tanah air karena bagaimanapun investasi asing masih berkontribusi besar terhadap realisasi penanaman modal.

Kepercayaan pelaku usaha lokal yang terus melakukan investasi di dalam negeri tentu diharapkan terus terjaga dengan baik. Kebijakan yang mendukung dunia usaha lokal tentu membangkitkan optimisme terhadap ekonomi nasional agar terus menyala.

Dengan demikian, ajakan mencintai produk dalam negeri akan menjadi sangat relevan dan patut terus digencarkan. Di saat semakin sempitnya ruang gerak manusia di dunia, optimalisasi pasar dalam negeri menjadi penting terlebih jumlah penduduk Indonesia cukup besar.

 

 

 

Penulis: Firman Hidranto
Editor: Eri Sutrisno/ Elvira Inda Sari
Redaktur Bahasa: Ratna Nuraini

Bahlil Lahadalia Kepala BKPM
BKPM
Iklim Usaha
Investasi
Narasi Terpopuler
Alokasi APBN untuk Koperasi dan UMKM
Rancangan peraturan pemerintah (RPP) Cipta Kerja akan mewajibkan kementerian, lembaga, dan daerah mengalokasikan 40% belanja barang dan jasanya ke UMKM dan koperasi. Sembilan BUMN menyiapkan Rp35 tril...
Kuota Gratis Mengundang Senyum Manis
Hasil survei Arus Survei Indonesia (ASI) mengungkapkan sebanyak 85,6 persen masyarakat menilai program bantuan internet gratis meringankan beban ekonomi orangtua siswa/mahasiswa. ...
Agar Terang hingga Timur
Perluasan elektrifikasi di Indonesia Timur merupakan bagian penting dari upaya menyediakan listrik di seluruh Indonesia pada 2024. ...
Geliat Awal Pelabuhan Patimban
Pelabuhan Patimban segera diresmikan. Pengiriman perdana produk otomotif dari kawasan industri Jawa Barat sudah bisa dilakukan dari pelabuhan ini. ...
Saatnya Guru Honorer Naik Kelas
Pemerintah membuka kesempatan bagi guru honorer untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ini adalah wujud negara hadir menyediakan kesempatan yang adil untuk para guru honorer ...
Energi Surya Berakselerasi di Tengah Pandemi
Indonesia berkomitmen porsi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional sebesar 23 persen pada 2025. ...
Semuanya Harus Extraordinary
Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian/lembaga dan Daftar Alokasi TKDD (Transfer Daerah dan Dana Desa) tahun 2021, ada prioritas belanja pada delapan sektor dan fokus pada empat isu...
Nota Sri Mulyani untuk Lembaga Keuangan Dunia
Di sejumlah event dunia, Menkeu Sri Mulyani menekankan pentingnya kesetaraan akses vaksin, bauran kebijakan fiskal, makroprudensial, dan moneter. Pada skenario optimistis, di 2020 India tumbuh 8,8 per...
Satria Menghubungkan Nusantara
Satelit Satria akan berkapasitas 150 Gbps dan menjadi satelit mulitfungsi terbesar di Asia untuk keperluan layanan internet. Kapasitas itu mampu melayani 150.000 titik di seluruh tanah air yang sulit ...
Mengalirkan Dana Pembiayaan Swasta
Indonesia membentuk sovereign wealth fund (SWF) atau lembaga pengelola investasi yang akan beroperasi awal 2021. Sejumlah investor asing sudah berkomitmen berpartisipasi. ...