Bahasa | English


UU CIPTA KERJA

Memacu Gairah Ekonomi Desa

17 October 2020, 18:01 WIB

Penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Undang-Undang Cipta Kerja akan memacu gairah rakyat desa memulai usaha, mengembangkan usaha, serta bekerja sama dengan mitra bisnis.


Memacu Gairah Ekonomi Desa Masyarakat di Desa Lumban Suhi, Menjadi model untuk memperagakan busana kreasi tradisional Batak dari kain tenun ulos. Foto: ANTARA FOTO/Edy Regar

Perekonomian Indonesia selama ini 50% lebih bertumpu pada konsumsi masyarakat. Adapun sektor yang menjadi tulang punggung berputarnya roda perekonomian nasional adalah kalangan informal dan pertanian di wilayah perdesaan. 

Meski perekonomian nasional bertumpu dari suplai desa, kondisi sosial ekonomi masyarakat desa berbanding terbalik dengan masyarakat kota. Untuk itu, pemerintahan Joko Widodo menggulirkan program Dana Desa sejak 2015 untuk meningkatkan kontribusi desa kepada perekonomian nasional sekaligus menyerap tenaga kerja. 

Betapa strategisnya desa. Tiap tahun alokasi Dana Desa dinaikkan. Tahun ini saja, anggaran Dana Desa mencapai Rp72 triliun. Jumlah itu naik Rp2 triliun dari tahun 2019. Anggaran tersebut ke depan difokuskan pada pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa. Khususnya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Salah satu upaya mempercepat kontribusi desa adalah menghilangkan sekat dan aturan yang menghambat potensi rakyat desa. Salah satunya pemerintah dan DPR menilai penting peranan ekonomi desa dengan menguatkan posisi BUMDes alam Undang-Undang Cipta Kerja. 

Dalam Undang-undang Cipta Kerja ini diatur soal kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan BUMDes, koperasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menjalankan usaha serta kemudahan dalam berinvestasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja serta peningkatan ekonomi desa secara signifikan.

Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, pihaknya turut berkontribusi dalam penyusunan UU Cipta Kerja terutama dalam menguatkan posisi BUMDes sebagai badan hukum. Pasalnya, posisi atau keberadaan BUMDes menjadi suatu permasalahan yang telah membelit sejak 2014, ketika Undang-Undang 6/2014 tentang Desa menyebut BUMDes sebagai badan usaha, namun belum tegas tertulis sebagai badan hukum.

Meski sudah berjalan lima tahun, problem tersebut yang membebani BUMDes selama ini. Alhasil mereka sulit untuk menjalin kerja sama bisnis dengan pihak lain, serta sulit menjangkau modal perbankan. Pihak-pihak ketiga tersebut tidak menjumpai legal standing (kedudukan yang sah di hadapan hukum) BUMDes, sehingga tidak bisa bermitra secara setara. 

“Karena tidak terdefinisikan sebagai badan hukum, Kemenkumham juga tidak bisa mengesahkan BUMDes. Akibatnya, berbagai kesempatan kerja sama, permodalan, hingga perluasan usaha BUMDes terhambat,” ujar Abdul Halim Iskandar, Kamis (8/10/2020). 

Di dalam beleid Cipta Kerja tertulis bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya ditetapkan, bahwa desa dapat mendirikan BUMDes yang harus dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum, serta dapat membentuk unit usaha berbadan hukum.

Selama ini, pengurus BUMDes tidak bisa menjalin bisnis dengan entitas usaha yang tidak memiliki legal standing (kedudukan yang sah di hadapan hukum). Akibatnya, pupuslah beragam kesempatan kerja sama, permodalan, dan perluasan usaha BUMDes. Meskipun saat ini 40.434 BUMDes aktif, total asetnya tidak lebih dari Rp2,5 triliun.

Sebelum UU Cipta Kerja ditetapkan, lubang masalah ini diusahakan ditutup melalui registrasi BUMDes. Kemendesa PDTT melakukan verifikasi lapangan, mengecek laporan keuangan dan kelembagaan, lalu memberikan nomor registrasi bagi BUMDes yang lulus proses ini. Nomor registrasi hakikatnya rekognisi yang meresmikan BUMDes itu diakui negara.

Surat keputusan Menteri Desa PDTT itulah yang menggantikan formalitas BUMDes ketika berhubungan dengan lembaga formal lain. Contohnya, daftar 10.629 BUMDes yang teregistrasi pada Juli 2020 telah disampaikan ke enam bank pembangunan daerah yang menerima tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

Sesuai filosofinya sebagai Omnibus Law, UU Cipta Kerja menghapus masalah tersebut dengan menetapkan definisi yang jelas. Yaitu, BUMDes merupakan badan hukum yang didirikan desa atau bersama desa-desa lain. BUMDes juga dapat membentuk unit usaha berbadan hukum.

Selain itu, klausul BUMDes merupakan badan hukum yang didirikan desa atau bersama desa-desa lain ini juga dikuatkan dalam pasal lainnya yakni kemudahan dalam pendirian perseroan terbatas (PT) untuk BUMDes dan UMK di desa. Pendirian badan hukum PT untuk UMK diberikan keringanan biaya.

Keuntungan lainnya yakni kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM. Di antaranya yakni pendirian koperasi primer cukup beranggotakan sembilan orang, dan dapat menjalankan prinsip usaha syariah. Lalu pendirian UMKM cukup melalui pendaftaran, bukan lagi perizinan.

Selain itu, UMKM mendapatkan insentif berupa tidak dikenakan biaya atau diberikan keringanan biaya pendaftaran usaha dan Sertifikasi halal bagi UMK digratiskan.

Tentu saja, klausul BUMDes di UU Cipta Kerja ini akan diturunkan lebih detail melalui Peraturan Pemerintah serta diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.  

Setidaknya, dari penguatan peran BUMDes di UU Cipta Kerja memacu gairah rakyat desa memulai usaha, mengembangkan usaha, serta bekerja sama dengan mitra bisnis. Tidak cuma BUMDes, koperasi dan UMKM juga masuk ekosistem perekonomian ini. Dua entitas terakhir inilah yang juga selama ini menggerakkan ekonomi petani, perajin, peternak, dan nelayan di desa-desa. 


 

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Editor: Eri Sutrisno/Elvira Inda Sari 
Redaktur Bahasa: Ratna Nuraini

Abdul Halim Iskandar
Badan Usaha Milik Desa
BUMDes
Dana Desa
Jokowi
Kementerian Desa
Kementerian Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi
Kementerian Koperasi dan UKM
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Petani
UMKM
UU
UU CIpta Kerja
Narasi Terpopuler
Jalur Diplomasi Ganda Memboyong Vaksin Covid-19
Indonesia dijanjikan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendapatkan pasokan vaksin sebesar 23 persen dari populasi penduduk Indonesia. ...
Lulus Ujian Dahulu, Izin Edar Kemudian
Laporan interim (sementara) uji klinis vaksin Covid-19 di Bandung akan ikut menentukan izin edar vaksin Sinovac. Vaksin asal Tiongkok mendominasi kandidat vaksin dalam daftar WHO. ...
Sertifikasi Halal Gratis bagi UKM
Dengan disahkannya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, pelaku usaha mikro dan kecil dengan omset di bawah Rp1 milliar per tahun akan diberikan sertifikasi halal secara gratis, disubsidi oleh pemerintah. ...
Tegak Lurus di Atas Koridor Sains
Presiden Jokowi meminta pengkajian vaksin harus sepenuhnya menggunakan kaidah dan bukti-bukti ilmiah. Satu kasus bermasalah, taruhannya kepercayaan publik. ...
Membangun SDM Tangguh di Tengah Gelombang
Transformasi yang tanggap dan berkelanjutan di bidang pendidikan dan kebudayaan maupun kesehatan menjadi fokus pemerintah agar masyarakat pulih dari situasi pandemi Covid-19. ...
Genjot Diplomasi demi Vaksin Covid-19
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp40,8 triliun untuk pembelian vaksin. Sebanyak Rp3,8 triliun di antaranya disiapkan untuk membayar pengiriman vaksin. ...
Perkokoh Kemitraan Indonesia-Jepang di Tengah Pandemi
Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian, kunjungan Perdana Menteri (PM) Jepang menunjukkan bahwa kedua negara memilih untuk bekerja sama dan saling mendukung satu sama lain. ...
Agar Urusan Pajak Menjadi Jelas
Ada empat tujuan dari klaster perpajakan dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang merupakan pelengkap ketentuan perpajakan lainnya dalam UU Nomor 2/2020. ...
Oase di Padang Gurun Jasa Penerbangan
Stimulus dari negara kepada sektor angkutan udara diharapkan bisa memulihkan kondisi jasa penerbangan yang nyaris kolaps saat pandemi corona. ...
Solidaritas tanpa Batas
Pemerintah bergerak cepat berkejaran dengan sebaran Covid-19. Masyarakat yang bergerak menjalin solidaritas tanpa batas di seluruh nusantara juga merupakan kekuatan dalam menghadapi wabah. ...