Bahasa | English


INDUSTRI TEKSTIL

Jaring Investasi dan Serap Naker, Apparel Park Wujudkan Daya Saing

27 November 2019, 10:10 WIB

Presiden Jokowi menawarkan agar sentra pabrikan TPT didirikan di seputaran Tegal.


Jaring Investasi dan Serap Naker, Apparel Park Wujudkan Daya Saing Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) menerima pengurus Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosiasi Produsen Serat Sintesis dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (21/11/2019). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Presiden Joko Widodo atau akrab dipanggil Jokowi melontarkan wacana untuk membangun kawasan khusus untuk industri tekstil. Jokowi mengistilahkannya dengan apparel park.

Tentu bagi berbagai kalangan menjadi bertanya-tanya, barang apa lagi itu? Tentu bagi presiden, lontaran wacana bukan asal lontaran saja. Kepala negara pasti sudah memikirkan semuanya, termasuk ancaman produk TPT asing yang mengincar pasar lokal.

Apparel park sendiri bisa jadi adalah sebuah kawasan tekstil produk tekstil yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Misalnya, pembeli ingin datang ke kawasan itu dan kemudian bertemu dengan pabrikannya sehingga mereka bisa langsung bertransaksi sesuai dengan kebutuhannya.

Ini mungkin yang dimaksud apparel park itu seperti yang telah dilakukan di beberapa negara. India dengan Bengalore, salah satunya. Konsep ini dibenarkan oleh pengurus Asosiasi Produsen Serat Sintesis dan Benang Filamen Indonesia (APSyFi). Bersama dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), kedua asosiasi itu baru saja diterima Kepala Negara di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) menyatakan, Presiden menawarkan sebuah blok tanah sekitar 4.000 hektare di Brebes, Jawa Tengah. Asosiasi menilai pendirian kawasan industri TPT di Brebes tepat lantaran daya saing dan infrastruktur pendukungnya yang sudah cukup memadai, seperti infrastruktur jalan tol dan pelabuhan.

Rencana merelokasi kawasan tekstil ke Jawa Tengah bagi pabrikan yang tergabung kedalam APSyFI adalah karena kawasan pabrikan di Jawa Barat terkendala masalah limbah. Begitu juga masalah UMR yang sudah tidak kompetitif. Bayangkan UMR Brebes masih Rp1,74 juta, bandingkan UMR Jawa Barat yang sudah mencapai Rp1,81 juta.

“Akses tol lebih bagus untuk logistik. Saya kira, kalau pengelola kawasan industri sudah ada, pasti pindah,” sebut APSyFI.

Tentu bukan hanya sebuah kawasan saja yang dibutuhkan. Kawasan itu juga harus didukung pembangkit listrik tenaga gas, dan pusat pelatihan. “Pusat pelatihan itu penting untuk mendidik tenaga kerja petani ke sektor manufaktur.”

Pendapat APSyFI dibenarkan Ketua API Ade Sudrajat. Menurutnya, Presiden Jokowi menawarkan agar sentra pabrikan TPT didirikan di seputaran Tegal. Menurutnya, lahan yang disiapkan di Tegal seluas 42 hektare. API mengusulkan agar masa guna bangunan pabrikan diperpanjang menjadi 50 tahun.

Rencana pendirian sebuah kawasan tekstil di Jawa Tengah merupakan bentuk perhatian yang sangat besar dari pemerintah. Industri ini sebelumnya juga telah mendapatkan perlindungan dengan keluarnya tiga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pada 5 November 2019.

Ketiga beleid itu bertujuan menahan banjir impor tekstil, terutama asal Tiongkok. Ketiga PMK tersebut adalah PMK 161/PMK.010/2019, PMK 162/PMK.010/2019, dan PMK 163/PMK.010/2019. Dan, ketiga PMK itu berlaku 200 hari sejak diundangkan pada tanggal tersebut.

Ihwal turunnya 3 PMK sebenarnya tidak lahir begitu saja. Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, bahkan juga sudah turun tangan melakukan penyelidikan berkaitan dengan banjir impor tersebut.

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia menyebutkan ada kerugian yang serius yang dialami industri dalam negeri akibat dari lonjakan jumlah impor produk kain. Dengan ketiga aturan tersebut, Kementerian Keuangan telah menetapkan kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) untuk beberapa jenis barang impor.

Bisa jadi keluarnya ketiga aturan tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk mengamankan industri dalam negeri serta mendorong penggunaan produk dari pasar domestik.

Peroleh Perlindungan

Harus diakui produk TPT adalah sektor manufaktur yang kinerjanya masih moncer. Bisa jadi wujud pertahanan sektor manufaktur  nasional. Sebab, selain sebagai sektor padat karya, industri TPT memiliki orientasi ekspor. Nah, salah satu bentuk dukungan terhadap produk unggulan itu adalah dengan memberikan perlindungan (safeguard).

Sebelum keluarnya kebijakan safeguard itu, pemangku kepentingan industri TPT melalui APSyFi sudah mengeluhkan kondisi pabrikan yang tergabung di asosiasi tersebut. Pabrikan yang tergabung di asosiasi itu berasal dari industri serat, benang, dan kain.

Menurut asosiasi itu, dalam tiga tahun terakhir, utilitas produksi ketiga pabrik ini terus menurun. Utilisasi kain misalnya, sekarang tinggal 50% pada 2018 dari sebelumnya 60% pada 2017. Lalu benang dari 76% menjadi 70%. Begitu pun dengan produk serat dari 70% tinggal menyisakan 65%-67%.

Keluhan asosiasi terkonfirmasi juga dari pernyataan Direktur Kepabeanan Internasional dan Antarlembaga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Syarif Hidayat. Dia mengakui negara asal impor tekstil didominasi dari Tiongkok. “Sebanyak 70% berupa produk kain, benang, dan tekstil lainnya terbanyak memang Tiongkok."

Masih menurut data Ditjen Kepabeanan Internasional dan Antarlembaga Bea dan Cukai menyebutkan lonjakan impor itu terutama produk kain tekstil dengan kode HS 107 HS.

Selain itu juga lonjakan volume impor benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial sebanyak 6 HS code, dan lonjakan volume impor produk tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya sebanyak 8 HS code.

Inilah yang melatarbelakangi lahirnya 3 PMK itu. Melalui PMK 161/PMK.010/2019, Kementerian Keuangan telah menetapkan BMTPS (bea masuk tindak pengamanan sementara) terhadap produk benang (selain benang jahit) dari serta stapel sintetik dan artifisial yang diimpor mulai dari Rp1.405/Kg.

Sementara itu, dalam PMK 162/PMK.010/2019, penetapan BMTPS untuk produk kain yang diimpor mulai dari Rp1.318/meter hingga Rp9.521/meter serta tarif ad valorem berkisar 36,30% hingga 67,70%.

Untuk PMK 163/PMK.010/2019, pengenaan BMTPS terhadap produk tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang diimpor sebesar Rp41.083/Kg.

Menurut asosiasi itu, dalam tiga tahun terakhir, utilitas produksi ketiga pabrik ini terus menurun. Utilisasi kain misalnya, sekarang tinggal 50% pada 2018 dari sebelumnya 60% pada 2017. Lalu benang dari 76% menjadi 70%. Begitu pun dengan produk serat dari 70% tinggal menyisakan 65%-67%. Artinya, sebanyak 70% berupa produk kain, benang, dan tekstil lainnya terbanyak memang dari Tiongkok.

Keluarnya tiga beleid PMK dan rencana pendirian apparel park yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir tentu patut didukung. Artinya, pendirian kawasan itu berarti ada investasi dan penyerapan tenaga kerja baru dan akhirnya produk tekstil Indonesia bersaing lagi di pasar global. (F-1)

Industri Tekstil
Narasi Terpopuler
Startup Tumbuh Menjulang di Ekosistem Jakarta
Jakarta dinobatkan menjadi ekosistem terbaik kedua di dunia. Itu tak lepas dari ekonomi yang terus tumbuh, stabil, dan warga yang punya daya beli. Kelemahannya ada di talenta digital para pelaku. ...
Tahan Banting di Pasar yang Meriang
Harga tandan buah sawit (TBS) mulai bangkit. Perkebunan sawit dan industri CPO bisa beroperasi normal di situasi pandemi. Ada harapan di semester II 2020, industri sawit tumbuh postif. ...
Food Estate, Lumbung Baru di Kalimantan Tengah
Memanfaatkan 600 ribu hektar (ha) sisa lahan dari program sawah sejuta hektar di era Orde Baru, program food estate dipancangkan di Kalimantan Tengah. Sampai 2023, lahan pertanian seluas 140.000 ha te...
Trans-Sumatra, Ruas Pertama Tol di Serambi Mekah
Ruas pertama jalan tol segera beroperasi di Aceh. Panjang Jalan Tol Trans-Sumatra (JTTS) akan mencapai 672 km. ...
Antisipasi Amukan Si Jago Merah di Lahan Hutan
Musim kemarau tiba. Presiden mengingatkan untuk mengantisipasi kebakaran hutan. Beberapa langkah telah dilakukan. ...
Bisnis Teknologi Finansial, Tumbuh Bagai Cendawan di Musim Pandemi
Bisnis teknologi finansial tumbuh berkat kepercayaan yang baik pada industri ini. Pemerintah memberikan dukungan. Ekonomi digital bisa mendongkrak ekonomi nasional 10 persen. ...
Jakarta Merona Jingga, Surabaya Merah Menyala
Zona hijau dan kuning meningkat dari 226 (44 persen) menjadi 300 (58 persen) kabupaten/kota. Sejumlah kota besar kesulitan keluar dari zona merah atau jingga. Protokol kesehatan tak boleh ditawar. ...
Agar Konsumen Tenang Belanja Online
Pada 2019, jumlah aduan terkait perdagangan dengan sistem elektronik melonjak ke 1.518 kasus. Banyak kasus lain yang tak dilaporkan. Transaksi dengan sistem elektronik rawan penipuan. ...
Pendirian Teguh Indonesia Sikapi Aneksasi Israel
Indonesia sejak awal menolak keras rencana pemerintahan Benjamin Netanyahu untuk mengklaim wilayah di Tepi Barat sebagai milik Israel. ...
Kakak Asuh Mengawal UMKM di Pasar Digital
Sembilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilibatkan dalam pengembangan Pasar Digital (PaDi) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Platform ini akan membantu monitoring belanja BUMN pada UMKM. ...