VAKSIN COVID-19
  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kiri) didampingi Menteri BUMN Erick Thohir (kanan), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kedua kanan) dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kiri) bergegas usai memberikan keterangan pers hasil rapat koordinasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (4/9/2020). Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak

Jalur Diplomasi Ganda Memboyong Vaksin Covid-19

  •   Jumat, 30 Oktober 2020 | 01:07 WIB
  •   Oleh : Administrator

Indonesia dijanjikan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendapatkan pasokan vaksin sebesar 23 persen dari populasi penduduk Indonesia.

Skema vaksinasi Covid-19 kini telah memasuki fase finalisasi. Dalam konteks pengadaan, pemerintah sangat serius untuk memenuhinya bagi kesehatan rakyat Indonesia.

Ada dua jalur yang ditempuh pemerintah untuk mendapatkan vaksin virus corona yang cukup bagi masyarakat. Pertama, melalui pendekatan multilateral yang dikoordinasikan oleh WHO. Kedua, pendekatan bilateral. Pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan vaksin virus corona melalui kerja sama dengan perusahaan vaksin.

Presiden Joko Widodo pun telah meminta jajarannya untuk membuat detail rencana vaksinasi dengan tenggat dua pekan. Presiden mendesak pembuatan skema lengkap, mulai dari perencanaan detail rentang proses vaksinasi, siapa saja pihak pemberi vaksin, dan siapa saja pihak penerima vaksin.

Sehubungan dengan itu, WHO bersama Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI) dan The Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) telah membentuk asosiasi multilateral bernama Covax, sebuah program fasilitas vaksin Covid-10 Global yang dipimpin WHO. Mereka berencana memasok vaksin secara merata dan adil ke seluruh dunia.

Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan persnya dengan judul “Strategi Indonesia Keluar dari Pandemi” pada Sabtu (24/10/2020) mengatakan, Indonesia dijanjikan WHO mendapatkan pasokan vaksin sebesar 23 persen dari populasi penduduk Indonesia.

Pada tahap pertama, WHO akan memberikan vaksin untuk tenaga medis yang secara rata-rata jumlahnya mencapai 3 persen penduduk. Selanjutnya diberikan pasokan vaksin untuk 20 persen penduduk yang dianggap mewakili jumlah rata-rata populasi penderita penyakit kritis (critical illness population).

 

Bayar Patungan

Budi pun berharap, vaksin tersebut bisa dibeli dari WHO dengan harga yang murah. Pasalnya, dalam kerja sama multilateral itu, seluruh negara akan patungan untuk membayar vaksin.

Pada kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pengiriman kandidat vaksin dan pelaksanaan vaksinasi tergantung dari hasil uji klinis yang dilakukan masing-masing produsen vaksin.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan memastikan keselamatan dan efektivitas kandidat vaksin tersebut untuk digunakan di Indonesia. Tentunya dengan mengacu pada kaidah ilmiah keilmuan dan etis, sesuai pedoman WHO. 

Vaksinasi massal tentunya dilaksanakan setelah mendapat perizinan dari BPOM. “Keselamatan jiwa manusia adalah hukum tertinggi. Itu yang kita utamakan,” ujar Menko Airlangga dalam acara yang digelar di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kamis (23/10/2020).

Tentu saja, pemerintah tidak hanya mengandalkan pendekatan multilateral untuk mendapatkan pasokan vaksin tersebut. Pemerintah juga berupaya memenuhi kebutuhan vaksin corona dengan pendekatan bilateral, yakni melalui kerja sama dengan perusahaan vaksin.

Sebanyak tujuh perusahaan yang sudah didekati untuk mendapatkan vaksin, seperti Astrazeneca, Sinovac, Sinoparm, Cansino, dan perusahaan lainnya.

Meski begitu, vaksin yang digunakan di Indonesia dipastikan hanya yang sudah memenuhi persyaratan keamanan (safety), efektif (bisa menginduksi antibody yang diperlukan), dan punya dapak efikasi (kemanjuran) yang tinggi. Untuk memastikan hal tersebut, Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan organisasi kesehatan lainnya.

"Kami itu prinsipnya mengedepankan agar standar safety dan efikasi terpenuhi. Ini tugasnya Menteri Kesehatan, BPOM, dan ITAGI. Jika sudah lolos, akan sebanyak-banyaknya kami dapatkan untuk rakyat Indonesia," ujar Airlangga.

Memborong vaksin adalah keniscayaan karena kebutuhannya cukup besar. Dalam rangka itu, seperti disampaikan Airlangga, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden 99/2020 terkait Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 dan dielaborasi lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). “Metode pengadaanya perlu dibuatkan regulasi agar tepat sasaran, waktu, dan jumlah,” ujarnya.

Selain mempersiapkan vaksinasi, pemerintah berupaya menjalankan tiga rekomendasi WHO dalam menangani pandemi corona. Salah satunya yaitu meningkatkan diagnostik. Bahkan, pemerintah terus mengejar jumlah tes polymerase chain reaction (PCR) untuk mendiagnosa pasien Covid-19.

Pemerintah juga berupaya membuat reagen di dalam negeri agar jumlah tes bisa lebih cepat. Langkah lainnya yaitu upaya perawatan. Pemerintah telah menempuh berbagai cara agar pasien Covid-19 mendapatkan perawatan terbaik. Salah satunya dengan mencari obat-obatan yang pas untuk mempercepat kesembuhan pasien.

Di sisi lain, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letjen Doni Monardo mengatakan, vaksin terbaik bagi masyarakat saat ini yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Protokol kesehatan tersebut bisa ditambah dengan meningkatkan imunitas. Caranya dengan berolahraga secara teratur, beristirahat cukup 6-8 jam sehari, makan-makanan sehat, dan minum vitamin.

"Hal lainnya yang penting yaitu tidak boleh panik. Hati harus gembira," ujar Doni dalam konferensi pers secara daring pada Kamis (22/10/2020).

 

 

Penulis: Firman Hidranto
Editor: Putut Tri Husodo/Elvira Inda Sari
Redaktur Bahasa: Ratna Nuraini