Bahasa | English


POLITIK ANGGARAN

Budi Berkarya di Darat, Laut, dan Udara

27 November 2019, 09:36 WIB

Kementerian Perhubungan masih berfokus pada peningkatan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi, dan pengembangan SDM sektor transportasi. 


Budi Berkarya di Darat, Laut, dan Udara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) mengikuti rapat kerja bersama Komisi V DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/11/2019). Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Dengan mengantongi anggaran belanja sebesar Rp44,11 triliun pada 2020, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) termasuk dalam 10 penerima anggaran terbesar, dari 87 kementerian/lembaga (K/L) yang ada. Dari kelompok 10 besar itu, Kemenhub ada di peringkat ketujuh. Yang terbesar ialah Kemenhan Rp127,4 triliun, Kementerian PUPR Rp120,2 triliun, Kepolisian RI Rp90,3 triliun, Kementerian Agama Rp65,1 triliun, Kementerian Sosial Rp62,8 triliun, dan Kementerian Kesehatan Rp57,4 triliun. Bagi Kemenhub, pada 2020 itu ada kenaikan anggaran sekitar 2,3 persen.

Rencana Kerja Anggaran Kemenhub Tahun 2020 itu sendiri difokuskan untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP). “Rencana Kerja Anggaran Kemenhub tahun 2020 sejalan dengan tema besar rencana kerja pemerintah (RKP) yaitu Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas,” kata Menhub Budi Karya Sumadi.

Adapun RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2020 ini bertumpu pada lima prioritas nasional, yaitu pertama, pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, kedua, infrastruktur dan pemerataan di wilayah, ketiga, nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja, keempat, ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup, serta kelima, stabilitas pertahanan dan keamanan.

Kelima prioritas itu kemudian dikombinasikan dengan isu kesetaraan gender, tata kelola, kerentanan bencana dan perubahan iklim, modal sosial budaya, pembangunan berkelanjutan, serta transformasi digital.

Dari kelima prioritas nasional tersebut, Kemenhub mendukung Prioritas Nasional pertama, kedua, dan ketiga. Maka, dari total pagu anggaran Kemenhub tahun 2020 sebesar Rp44,11 triliun itu, sekitar Rp22,95 triliun dialokasikan untuk mendukung langsung prioritas di RKP. Termasuk di dalamnya Rp441,5 miliar dana tambahan yang diusulkan oleh Komisi V DPR-RI seperti yang disampaikan pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kemenhub, pada September 2019.

Dalam RDP itu, Komisi V DPR RI mewanti-wanti agar dana tambahan digunakan untuk pembangunan infrastruktur tambahan di 10 prioritas destinasi wisata nasional. Di antaranya untuk lingkungan Danau Toba Rp109,2 miliar, Labuan Bajo sebesar Rp207,6 miliar, Destinasi Mandalika Rp26,5 miliar, dan destinasi wisata unggulan Likupang, Manado, sebesar Rp40 miliar.

Secara umum, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, masih berfokus ke peningkatan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi, dan pengembangan SDM sektor transportasi.  Sesuai bidang tugasnya, konektivitas di sini terkait program angkutan perintis tol laut dan tol udara, yang dianggarkan sekitar Rp1,4 triliun. Sedangkan program pelatihan untuk peningkatan SDM transportasi, baik sektor darat, laut, dan udara, menelan anggaran  Rp2,1 triliun. Sasarannya 380.000 personel.

Dalam pelaksanaannya, program Kemenhub itu berupa pembangunan bandar udara (gedung terminal, landasan pacu, apron, atau kargo), sarana jalan lingkungan bandara, pelabuhan samudera, pelabuhan penyeberangan, serta reaktivasi jalur kereta api. Dalam program ini termasuk pembangunan Terminal Tipe A (lanjutan) di empat lokasi, pembangunan gedung terminal barang internasional di tujuh lokasi, dan rehabilitasi/peningkatan Terminal Tipe A di 20 lokasi.

Berikutnya, ada pula program rehabilitasi UPPKB (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor) pada lima lokasi. Pengadaan minibus sekolah sebanyak 260 unit. Belanja perlengkapan jalan tercatat ada 254 paket. Subsidi angkutan jalan di 307 trayek, termasuk subsidi  transportasi dalam skema pembelian layanan (buy  the service). Pembangunan pelabuhan sungai (baru) pada tiga lokasi. Pembangunan kapal penyeberangan (baru) enam unit  dan pembangunan kapal lanjutan empat unit.

Seterusnya, pembangunan pelabuhan penyeberangan lanjutan di 13 lokasi. Pembangunan pelabuhan danau (lanjutan) di 10 lokasi, subsidi angkutan penyeberangan dan penyeberangan long distance ferry. Sedangkan pada sektor perkeretaapian akan dibangun lintasan KA sepanjang 238 km, peningkatan dan rehabilitasi jalur KA sepanjang 230 km.

Di sektor transportasi laut, Kemenhub juga terus menjamin keberlanjutan pelayanan angkutan kapal ternak pada enam trayek, angkutan laut perintis pada 113 trayek, angkutan barang tol laut 21 trayek. Ada pula pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi pengadaan di bidang telekomunikasi pelayaran  (28 paket), lalu pembangunan, peningkatan, rehabilitasi atau pengadaan  SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran) 155 paket. Ada lagi pembangunan kapal patroli sebanyak 15 unit serta pembangunan dan rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Laut.

Sedangkan di sektor transportasi udara, dalam rinciannya disebutkan, bahwa Kemenhub masih akan mensubsidi angkutan udara perintis (angkutan perintis penumpang dan jembatan udara) di 192 rute, penyelesaian empat bandara baru, pembangunan terminal baru di 14 bandar udara dan perpanjangan serta pelapisan runway di 27 bandara.

Dukungan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal di provinsi dengan alokasi anggaran Rp1,21 triliun, dengan rincian untuk Provinsi Kalimantan Rp160,65 miliar, Provinsi Sulawesi Rp182,26 miliar, Nusa Tenggara Timur Rp115,7 miliar, dan Papua Rp751,9 miliar.

Kemenhub juga memberikan dukungan riil untuk pembangunan infrastruktur perhubungan di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal dengan anggaran Rp1,21 triliun. Rinciannya, di Kalimantan Rp160 miliar, Sulawesi  Rp182 miliar, Nusa Tenggara Timur  Rp116 miliar, dan Papua Rp752 miliar. Sedangkan dukungan untuk Destinasi Wisata di empat lokasi super prioritas, yaitu di kawasan Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika, alokasinya Rp2,55 triliun.

Ditinjau dari tanggung jawab pengguna anggarannya, belanja Kemenhub ini dialokasikan ke sembilan pos eselon satu yang rinciannya adalah :

  1. Sekretariat Jenderal sebesar Rp709,317 miliar
  2. Inspektorat Jenderal sebesar Rp124,612 miliar
  3. Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp5,895 triliun
  4. Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp10,956 triliun
  5. Ditjen Perhubungan Udara Rp8,301 triliun
  6. Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp12,563 triliun
  7. Badan Litbang Perhubungan sebesar Rp206,644 miliar
  8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Rp3,947 triliun
  9. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebesar Rp406,587 miliar.

Bila dikelompokkan dalam jenis belanjanya, maka belanja operasional mengambil porsi sebesar Rp7,03 triliun (16,3 persen) dan belanja nonoperasional  Rp36,07 triliun (83,7 persen). Untuk operasionalnya meliputi belanja pegawai Rp4,05 triliun dan belanja barang mengikat Rp2,98 triliun, sedangkan untuk nonoperasional meliputi belanja barang tidak mengikat Rp13,59 triliun dan belanja modal sebesar Rp22,48 triliun. (P-1)

Infrastruktur
Sektor Transportasi
Narasi Terpopuler
Startup Tumbuh Menjulang di Ekosistem Jakarta
Jakarta dinobatkan menjadi ekosistem terbaik kedua di dunia. Itu tak lepas dari ekonomi yang terus tumbuh, stabil, dan warga yang punya daya beli. Kelemahannya ada di talenta digital para pelaku. ...
Tahan Banting di Pasar yang Meriang
Harga tandan buah sawit (TBS) mulai bangkit. Perkebunan sawit dan industri CPO bisa beroperasi normal di situasi pandemi. Ada harapan di semester II 2020, industri sawit tumbuh postif. ...
Food Estate, Lumbung Baru di Kalimantan Tengah
Memanfaatkan 600 ribu hektar (ha) sisa lahan dari program sawah sejuta hektar di era Orde Baru, program food estate dipancangkan di Kalimantan Tengah. Sampai 2023, lahan pertanian seluas 140.000 ha te...
Trans-Sumatra, Ruas Pertama Tol di Serambi Mekah
Ruas pertama jalan tol segera beroperasi di Aceh. Panjang Jalan Tol Trans-Sumatra (JTTS) akan mencapai 672 km. ...
Antisipasi Amukan Si Jago Merah di Lahan Hutan
Musim kemarau tiba. Presiden mengingatkan untuk mengantisipasi kebakaran hutan. Beberapa langkah telah dilakukan. ...
Bisnis Teknologi Finansial, Tumbuh Bagai Cendawan di Musim Pandemi
Bisnis teknologi finansial tumbuh berkat kepercayaan yang baik pada industri ini. Pemerintah memberikan dukungan. Ekonomi digital bisa mendongkrak ekonomi nasional 10 persen. ...
Jakarta Merona Jingga, Surabaya Merah Menyala
Zona hijau dan kuning meningkat dari 226 (44 persen) menjadi 300 (58 persen) kabupaten/kota. Sejumlah kota besar kesulitan keluar dari zona merah atau jingga. Protokol kesehatan tak boleh ditawar. ...
Agar Konsumen Tenang Belanja Online
Pada 2019, jumlah aduan terkait perdagangan dengan sistem elektronik melonjak ke 1.518 kasus. Banyak kasus lain yang tak dilaporkan. Transaksi dengan sistem elektronik rawan penipuan. ...
Pendirian Teguh Indonesia Sikapi Aneksasi Israel
Indonesia sejak awal menolak keras rencana pemerintahan Benjamin Netanyahu untuk mengklaim wilayah di Tepi Barat sebagai milik Israel. ...
Kakak Asuh Mengawal UMKM di Pasar Digital
Sembilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilibatkan dalam pengembangan Pasar Digital (PaDi) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Platform ini akan membantu monitoring belanja BUMN pada UMKM. ...