Bahasa | English


BANTUAN SOSIAL

BPNT Menuju 10 Juta Kartu

7 September 2018, 09:50 WIB

Tepat jumlah, tepat sasaran, tepat waktu. Semboyan inilah yang dijadikan acuan penyaluran bantuan sosial semacam Rastra (beras sejahtera). Di lapangan, alokasi jatah Rastra yang berupa 10 kg beras untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM) seringkali belok.


BPNT Menuju 10 Juta Kartu Sumber foto: Dok BUMN

Satu paket rastra kadang dibagi untuk dua keluarga, tiga paket untuk dua keluarga, atau semacamnya. Dan petugas kelurahan atau staf kantor kepala desa tak kuasa menolak, karena banyak warga yang menginginkannya.

Praktek semacam itu jelas merupakan pelanggaran atas asas tepat sasaran dan tepat jumlah. Penerima Rastra itu sendiri telah ditentukan dengan nama dan alamat yang jelas, dan diputuskan melalui musyawarah desa. Tapi begitulah dinamika lapangan,

Distorsi semacam itulah yang kemudian mendorong pemerintah mengubah strategi. Penyaluran Rastra secara berangsur berubah, dibagi melalui transfer ke kartu-kartu debit atas nama KPM sesuai yang diputuskan di musyawarah desa. Tranformasi inilah yang kemudian melahirkan Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang melapis Rastra.

Secara bertahap, penerimaan Rastra dialihkan ke BNPT sejak awal 2017, dikawal petugas pendamping yang ditempatkan di desa-desa dan kelurahan di perkotaan. Transfer langsung dari Kementerian Sosial itu bernilai Rp110.000 setiap bulan per KPM, dan hanya bisa dibelanjakan di e-warung yang tersedia di setiap desa serta kelurahan.

Proses transfer, pengadaan kartu debit, e-warung, dan konektivitas jaringan IT-nya dibantu oleh Himpunan Bank Negara (HIMBARA). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi semua prosesnya. Menteri Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani terjun langsung melakukan koordinasi dan sinkronisasi kerja lintas instansi tersebut.

Transformasi itu berjalan mulus. Dari 15,5 juta KPM Rastra di awal 2017, pada pertengahan tahun 1,2 juta KPM sudah migrasi ke Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), utamanya di kota kota besar. Migrasi berjalan lancar jaya. Per September 2018, program BPNT ini sudah menyentuh 5 juta KPM. Bahkan, dalam teleconference yang digelar di Gedung BI, 6 September lalu, dan dihadiri oleh pejabat-pejabat teknis lintas kementerian/lembaga, muncul adanya kesiapan untuk percepatan. Targetnya, penerima BNPT mencapai 10 juta di akhir 2018.

 Menko Puan selalu mewanti-wanti agar semua pihak tidak menyalahgunakan BPNT ini. Jangan ada praktek saldo di kartu BPNT untuk e-warung malah ditukar uang cash Rp70 ribu atau Rp80 ribu, atau dibelikan rokok dan pulsa. Menko Puan menekankan, kartu BPNT hanya boleh ditukar dengan beras dan telor. ‘’Karbohidrat dan protein ini kebutuhan rakyat yang paling esensial,’’ begitu Menko Puan Maharani menekankan di berbagai kesempatan.

Jangan heran bila petugas pendamping di lapangan pun sering mencandai BPNT itu sebagai “Bantuan Pangan Nasi Telor". Menko Puan juga mengingatkan supaya Program BPNT itu dijalankan dengan kesungguhan karena bantuan sosial ini bisa ikut mengentaskan warga keluar dari garis kemiskinan.

Hal tersebut dibenarkan Ketua BPS Suhariyanto. Mengacu pada data penurunan angka kemiskinan dari 10,12% pada September 2017 ke 9,82% pada Maret 2018. Selain angka inflasi yang rendah dan kenaikan konsumsi sebesar 3% di kalangan 40% penduduk termiskin, kehadiran bansos termasuk Rastra dan BPNT berperan penting menurunkan angka kemiskinan tersebut.

Dalam catatan BPS pula, realisasi Rastra dan BPNT di kuartal pertama 2018 mencapai 99% dari rencana.

Narasi Terpopuler
Minat Investasi Lokal Tetap Menyala
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pun terus memompa optimistisnya. Bahwa, realisasi investasi tahun ini akan mencapai setidaknya Rp817,2 triliun atau sekitar 92,2 persen dari target awal Rp886 t...
Merdeka Sinyal hingga Pelosok Negeri
Tahun 2020 pemerintah menargetkan seluruh desa dan kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Tersisa 12.548  yang akan dirampungkan saat ini. ...
Harta Tersembunyi di Bumi Cenderawasih
Kunci keberhasilan menekan kebakaran lahan gambut di Papua adalah pelibatan tokoh setempat. Melalui mereka, warga diingatkan tentang bahaya membakar lahan. ...
Menata Riset agar Berdaya Saing
Prioritas Riset Nasional merupakan instrumen kebijakan untuk mensinergikan kegiatan riset dan pengembangan kementerian/lembaga. ...
Meruncingkan Ujung Tombak Transformasi Ekonomi Nasional
Lima tahun ke depan, pertumbuhan ekonomi kita tidak lagi berbasis pada bahan mentah, tetapi bertransformasi menjadi nilai tambah. ...
Momentum Perbaiki Layanan Kesehatan Nasional
Pemerintah menyebut pandemi Covid-19 menjadi momentum bagi perbaikan sistem kesehatan nasional. ...
Tetap Wujudkan Kegembiraan Anak di Masa Pandemi
Kesehatan fisik anak, baik melalui pemenuhan gizi anak dan imunisasi dasar, serta kesehatan mental anak merupakan hal yang perlu diperhatikan menghadapi adaptasi kebiasaan baru masa pandemi. ...
Korporasi Padat Karya pun Bernapas lagi
Fasilitas penjaminan kredit ini mampu mendorong sektor swasta menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional, melengkapi dorongan dari belanja pemerintah. ...
Memompa Solidaritas Sosial di Tengah Pandemi
Momentum ibadah kurban tahun ini diharapkan dapat membawa maslahat secara luas dari sisi sosial bagi masyarakat yang terhimpit ekonomi karena pandemi. ...
Memotong Antrean Beli Tiket Feri
Aplikasi Ferizy memudahkan para pelancong yang ingin bepergian ke kawasan wisata di Banyuwangi, Gunung Bromo, Bali, Banten, maupun pesisir Pantai Lampung. ...