Bahasa | English


KARANTINA

Karantina Ekspor Hewan dan Produk Hewan

28 November 2019, 08:20 WIB

Dalam konteks karantina hewan ekspor, hal tersebut dilakukan untuk memastikan hewan dan produknya yang diekspor bebas dari hama.


Karantina Ekspor Hewan dan Produk Hewan Badan Karantina Pertanian. Foto: Dok. BKP

Pengertian karantina hewan ekspor

Secara harfiah, karantina berarti tempat penampungan yang lokasinya terpencil guna mencegah terjadinya penularan (pengaruh dan lain-lain) penyakit dan sebagainya.

Dalam konteks karantina hewan ekspor, hal tersebut dilakukan untuk memastikan hewan dan produknya yang diekspor bebas dari hama. Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat pula dilakukan tindakan seperti disinfeksi.

Jika anda hendak membawa hewan dari Indonesia, maka komoditas tersebut wajib menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai kebijakan yang diberlakukan oleh negara tujuan.

Prosedur karantina hewan ekspor

Prosedur tersebut diperlukan untuk melalulintaskan komoditas hewan dan produk hewan keluar wilayah Republik Indonesia. Prosedur ini berlaku untuk semua komoditas, baik berupa hewan hidup maupun hasil olahannya.

Berikut prosedurnya:

1. Pemilik Media Pembawa atau kuasanya melaporkan ekspor atau rencana ekspor kepada petugas karantina tentang akan dikirim/diekspornya suatu Media Pembawa dari pelabuhan/Bandar udara dari wilayah RI dengan mengisi formulir KH-1 yaitu, Permohonan Pemeriksaan Karantina dengan melampirkan dokumen persyaratan yang dipersyaratkan.

2. Terhadap media pembawa ekspor dapat dikenakan tindakan pemeriksaan di tempat–tempat pengeluaran di pelabuhan laut/bandar udara atau gudang pemilik/IKHS (Instalasi Karantina Hewan).

Kemudian, petugas karantina melakukan pencatatan/penomoran dalam buku agenda dan diserahkan kepada koordinator fungsional, setelah menerima laporan dari pemilik Media Pembawa.

Koordinator fungsional melakukan pengelolaan penugasan Medik dan Paramedik Veteriner dalam kelompok/individu, dengan Surat Tugas Kepala Balai atau pejabat yang ditunjuknya, melalui penerbitan form KH-2: Surat Tugas, yang berisi penugasan dalam unit/tim untuk melakukan pemeriksaan:

  1. Kelengkapan dokumen persyaratan karantina negara tujuan dan atau persyaratan pengeluaran pemerintah Republik Indonesia.
  2. Keabsahan dokumen persyaratan karantina negara tujuan dan atau persyaratan pengeluaran pemerintah Republik Indonesia.
  3. Fisik komoditas ekspor di lapangan:
  • Daerah asal/farm (peternakan, instalasi lain); dan atau
  • Tempat pemrosesan (pabrik), unit pengolahan; dan atau
  • Tempat pengemasan; dan atau
  • Tempat penyimpanan; dan atau
  • Pelabuhan pengeluaran;
  • Tempat khusus lainnya.
  1. Pemeriksaan kebenaran jenis, volume, jumlah media pembawa HPHK (hama dan penyakit hewan karantina).
  2. Pengamatan/pemeriksaan gejala serangan HPHK.
  3. Pengamatan/pemeriksaan makroskopis HPHK dan laboratorium.

Untuk kepentingan dokumentasi bukti–bukti hasil pemeriksaan karantina oleh petugas karantina, koordinator fungsional juga membagi tugas pelaksanaan intersepsi temuan–temuan HPHK dengan melakukan:

  1. Pengumpulan dan mengidentifikasi spesimen dalam rangka pembuatan koleksi.
  2. Pembuatan koleksi media pembawa HPHK.
  3. Koleksi secara sederhana.
  4. Koleksi secara komplek.

Sertifikat kesehatan hewan dibuat oleh dokter hewan karantina berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan kesehatan dan dinyatakan sehat/bebas dari HPHK.

Semua tindakan karantina mengakibatkan kewajiban pemilik untuk membayar jasa karantina sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Layanan Terpopuler
Siapkan KK dan NIK, Prakerja Gelombang 9 Resmi Dibuka
Bagi pendaftar yang belum lolos ke program kartu Prakerja pada gelombang-gelombang sebelumnya, ada harapan baru di gelombang 9. ...
Cara Dapatkan Bantuan Pemerintah untuk UKM
Calon penerima Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro (BPUM) adalah mereka yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan atau Kredit Usaha Rakyat (KUR). ...
Bantuan Modal bagi Wirausaha Muda
Bantuan ini diperuntukkan bagi wirausaha muda yang bergerak di sektor industri kuliner, pariwisata, pendidikan, maupun industri kreatif. ...
Menjaga Penyaluran Tepat Sasaran
Jika calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa langsung menginformasikannya ke aparat desa. ...
Begini Cara Sekolah Menjaring Penerima Kuota Internet Gratis
Kemendikbud mendapat anggaran tambahan Rp7,2 triliun untuk subsidi kuota internet selama September-Desember 2020 guna mendukung penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). ...
Tata Cara Dapatkan Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Ekonomi Kreatif
Bantuan infrastruktur ekonomi kreatif tak hanya ditujukan bagi komunitas ekonomi kreatif, melainkan juga pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, serta lembaga adat. ...
Kapan dan Bagaimana Tes Swab Dilakukan
Tes swab memiliki akurasi yang lebih tepat untuk mendeteksi infeksi akibat virus corona. Waktu yang dianjurkan untuk melakukan tes swab adalah dua hari setelah seseorang dalam kondisi tertentu menderi...
Tata Cara Pencairan Bantuan Pesantren Terdampak Covid-19
Yang terpenting, petugas pencairan bantuan tersebut harus membawa Surat Pemberitahuan dari Kementerian Agama bahwa pesantren miliknya adalah penerima bantuan di masa Covid-19. ...
Satu Akun untuk Pantau Pergerakan Limbah B3
Aplikasi Festronik 2020 merupakan aplikasi yang terus dimutakhirkan agar limbah B3 yang diangkut sampai kepada pengelola akhir terdeteksi dengan baik ...
Kiat Menghindari Wabah di Kantor
Munculnya klaster perkantoran dapat berasal dari pemukiman atau bahkan dalam perjalanan menuju kantor. ...