Bahasa | English


KARANTINA

Karantina Ekspor Hewan dan Produk Hewan

28 November 2019, 08:20 WIB

Dalam konteks karantina hewan ekspor, hal tersebut dilakukan untuk memastikan hewan dan produknya yang diekspor bebas dari hama.


Karantina Ekspor Hewan dan Produk Hewan Badan Karantina Pertanian. Foto: Dok. BKP

Pengertian karantina hewan ekspor

Secara harfiah, karantina berarti tempat penampungan yang lokasinya terpencil guna mencegah terjadinya penularan (pengaruh dan lain-lain) penyakit dan sebagainya.

Dalam konteks karantina hewan ekspor, hal tersebut dilakukan untuk memastikan hewan dan produknya yang diekspor bebas dari hama. Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat pula dilakukan tindakan seperti disinfeksi.

Jika anda hendak membawa hewan dari Indonesia, maka komoditas tersebut wajib menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai kebijakan yang diberlakukan oleh negara tujuan.

Prosedur karantina hewan ekspor

Prosedur tersebut diperlukan untuk melalulintaskan komoditas hewan dan produk hewan keluar wilayah Republik Indonesia. Prosedur ini berlaku untuk semua komoditas, baik berupa hewan hidup maupun hasil olahannya.

Berikut prosedurnya:

1. Pemilik Media Pembawa atau kuasanya melaporkan ekspor atau rencana ekspor kepada petugas karantina tentang akan dikirim/diekspornya suatu Media Pembawa dari pelabuhan/Bandar udara dari wilayah RI dengan mengisi formulir KH-1 yaitu, Permohonan Pemeriksaan Karantina dengan melampirkan dokumen persyaratan yang dipersyaratkan.

2. Terhadap media pembawa ekspor dapat dikenakan tindakan pemeriksaan di tempat–tempat pengeluaran di pelabuhan laut/bandar udara atau gudang pemilik/IKHS (Instalasi Karantina Hewan).

Kemudian, petugas karantina melakukan pencatatan/penomoran dalam buku agenda dan diserahkan kepada koordinator fungsional, setelah menerima laporan dari pemilik Media Pembawa.

Koordinator fungsional melakukan pengelolaan penugasan Medik dan Paramedik Veteriner dalam kelompok/individu, dengan Surat Tugas Kepala Balai atau pejabat yang ditunjuknya, melalui penerbitan form KH-2: Surat Tugas, yang berisi penugasan dalam unit/tim untuk melakukan pemeriksaan:

  1. Kelengkapan dokumen persyaratan karantina negara tujuan dan atau persyaratan pengeluaran pemerintah Republik Indonesia.
  2. Keabsahan dokumen persyaratan karantina negara tujuan dan atau persyaratan pengeluaran pemerintah Republik Indonesia.
  3. Fisik komoditas ekspor di lapangan:
  • Daerah asal/farm (peternakan, instalasi lain); dan atau
  • Tempat pemrosesan (pabrik), unit pengolahan; dan atau
  • Tempat pengemasan; dan atau
  • Tempat penyimpanan; dan atau
  • Pelabuhan pengeluaran;
  • Tempat khusus lainnya.
  1. Pemeriksaan kebenaran jenis, volume, jumlah media pembawa HPHK (hama dan penyakit hewan karantina).
  2. Pengamatan/pemeriksaan gejala serangan HPHK.
  3. Pengamatan/pemeriksaan makroskopis HPHK dan laboratorium.

Untuk kepentingan dokumentasi bukti–bukti hasil pemeriksaan karantina oleh petugas karantina, koordinator fungsional juga membagi tugas pelaksanaan intersepsi temuan–temuan HPHK dengan melakukan:

  1. Pengumpulan dan mengidentifikasi spesimen dalam rangka pembuatan koleksi.
  2. Pembuatan koleksi media pembawa HPHK.
  3. Koleksi secara sederhana.
  4. Koleksi secara komplek.

Sertifikat kesehatan hewan dibuat oleh dokter hewan karantina berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan kesehatan dan dinyatakan sehat/bebas dari HPHK.

Semua tindakan karantina mengakibatkan kewajiban pemilik untuk membayar jasa karantina sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Layanan Terpopuler
Protokol bagi Penyelenggaraan Hajatan hingga Tempat Wisata
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengeluarkan aturan normal baru bagi desa. Tujuannya untuk mewujudkan masyarakat desa yang produktif dan aman dari pen...
Yuk, Ikuti Panduan Pelaksanaan Kurban
Pengelola penjualan hewan kurban wajib memperhatikan kebersihan lokasi berjualan. Pemeriksaan kesehatan juga harus dilakukan, baik petugasnya maupun hewannya. ...
Tata Cara Menumpang Kereta Bandara Soekarno-Hatta di Masa Adaptasi Normal Baru
Tahap awal, penumpang kereta bandara Soekarno-Hatta hanya akan mengisi 70 persen dari kapasitas kereta. ...
Aturan Baru demi Dorong Pemulihan Nasional
Dengan skema penjaminan ini, pemerintah mendorong penyaluran kredit dari perbankan kepada para pelaku UMKM. ...
Konsultasi Dokter di Aplikasi PeduliLindungi
Untuk mengakses layanan telemedicine Halodoc di aplikasi PeduliLindungi, pengguna bisa mengunduhnya melalui Google Play Store atau AppStore. ...
Paspor Hilang atau Rusak Kini Tidak Didenda
Paspor hilang atau rusak akibat banjir, gempa bumi, kebakaran, huru-hara dan bencana lainnya saat ini sudah tidak dikenakan denda. Namun ada ketentuan yang harus dipenuhi pemilik paspor. ...
Pelatihan Keterampilan dan Wirausaha untuk Usia 15-30 Tahun
Program ini terbuka bagi mereka yang putus sekolah, tidak memiliki pekerjaan, tengah belajar paket C, serta masyarakat kurang mampu. Tak banyak syarat yang diminta untuk mengikuti program ini. ...
Keringanan Uang Kuliah Mahasiswa
Di tengah pandemi Covid-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat regulasi keringanan pembayaran uang kuliah. Aturan ini berlaku untuk mahasiswa di perguruan tinggi negeri dan sw...
Panduan Belajar di Pesantren dan Pendidikan Keagamaan
Aturan ini tak hanya mengatur pendidikan keagamaan yang tak berasrama tapi juga yang berasrama. ...
Ditjen Imigrasi Terapkan Layanan Berbasis Normal Baru
Sejumlah kebijakan baru diberlakukan untuk mengurus paspor. Salah satunya pembatasan jumlah pemohon pengurusan paspor di setiap kantor imigrasi. ...