Bahasa | English


IZIN USAHA

Cara Mengurus Perizinan Kafe

23 August 2019, 10:52 WIB

Sebelum terjun ke bisnis kuliner dan mendirikan cafe, ada baiknya Anda mengetahui syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan izin resmi.


Cara Mengurus Perizinan Kafe Ilustrasi. Foto: Shutterstock

Bisnis kuliner di Indonesia seolah tak ada matinya dari waktu ke waktu. Dengan keberagaman hasil alam di Nusantara, olahan kuliner Indonesia memiliki variasi yang beragam dan memiliki ciri khas di masing-masing daerah. Dari segi prospek pun bisnis kuliner terbilang menggiurkan karena pangan merupakan kebutuhan pokok manusia.

Sebelum terjun ke bisnis kuliner dan mendirikan cafe, ada baiknya Anda mengetahui syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan izin resmi. Pada 2018 pemerintah menerapkan sistem Online Single Submission (OSS) bagi perusahaan maupun perorangan yang ingin mengurus izin usaha. Untuk izin usaha berupa restoran atau kafe, izin usaha dari pemerintah berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang diatur dalam Permenpar Nomor 10 tahun 2018.

Untuk membuat TDUP, ada beberapa dokumen yang wajib disiapkan oleh pelaku usaha, yakni:

  • Akta Pendirian dan SK Menteri

Akta Pendirian dapat dibuat dengan bantuan notaris, kemudian pendirian badan hukum perusahaan disahkan lewat Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Akta ini hanya diperuntukkan bagi badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), CV, atau firma. Jika membuka usaha secara perseorangan, dokumen ini tidak dibutuhkan.

  • Kartu Identitas Pemilik Usaha

Kartu Identitas berupa KTP pemilik dan direktur perusahaan, disertai pula dengan dokumen bukti ketaatan pajak dan fotokopi NPWP. Jika pemilik merangkap sebagai direktur perusahaan, berarti hanya dihitung satu orang. Semua dokumen difotokopi beberapa rangkap, karena akan digunakan sebagai lampiran di banyak berkas.

  • Surat Izin Gangguan

Surat HO atau Hinder Ordonnantie adalah untuk menjamin bahwa usaha yang diajukan mendapatkan persetujuan gangguan dari tetangga, pemukiman, atau masyarakat sekitar tempat usaha. Selain mendapatkan persetujuan dari tetangga di keempat penjuru lokasi, penggolongan izin gangguan juga dikategorikan berdasarkan skala usaha, luas lahan, intensitas gangguan, serta apakah lokasinya berada di tepi jalan primer atau sekunder. Apabila luas lokasi kurang dari atau sama dengan 100m2, pengurusan Surat HO dilakukan di kantor kelurahan, sedangkan jika luas lokasi lebih luas dari itu, maka pengurusan dilakukan di kantor kecamatan atau wali kota. Selain Surat HO biasanya juga dimintai surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sesuai dengan rencana usaha.

  • Surat Keterangan Domisili (SKD)

Surat Keterangan Domisili (SKD) dari Kelurahan atau Kecamatan setempat berisi verifikasi bahwa lokasi usaha adalah benar dimiliki oleh orang yang mengajukan, menyatakan bahwa lokasi usaha bersertifikat kepemilikan yang sah, mengikuti luasan yang digambarkan dengan benar, beralamat yang benar, serta semua aset yang terkait telah bebas dari sengketa.

  • Surat Pernyataan

Setelah dokumen-dokumen legal terpenuhi semua, selanjutnya pemohon diwajibkan mengisi beberapa surat pernyataan (biasanya variatif tergantung kebutuhan setiap kabupaten/kota). Umumnya mencakup pernyataan bermaterai yang isinya bersedia mengikuti peraturan dan norma yang berlaku, tidak melanggar Undang-undang dan hukum, menyatakan semua dokumen asli, bersedia mengikuti aturan perpajakan, membayar retribusi daerah, menjamin ketentraman, dan lain-lain.

Setelah mendapatkan TDUP, pemohon juga harus mengurus Sertifikat Laik Sehat (SLS). Sertifikat pengakuan ini menjamin kesehatan prosedur dan produk makanan dan minuman yang dijual. Sertifikat ini sudah menjadi syarat wajib di banyak daerah. Di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta, syarat memperoleh SLS di antaranya memiliki sertifikasi pelatihan/kursus hygiene sanitasi yang diselenggarakan oleh lembaga kursus dan pelatihan yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan. Setidaknya diperlukan dua sertifikat kursus yaitu bagi Penanggung Jawab Usaha dan minimal satu orang untuk Penjamah Makanan, termasuk chef, barista, atau pengelola lain yang bersentuhan langsung dengan makanan dan minuman.

TDUP dan SLS menjadi syarat untuk mendapatkan Nomor Izin Berusaha (NIB). NIB digunakan sebagai pengganti Tanda Daftar Perusahaa (TDP) yang tadinya digunakan sebagai izin mendirikan usaha pariwisata. Jika TDUP telah terdaftar lengkap namun SLS masih dalam proses, maka pemilik diberi waktu antara 3 hingga 12 bulan untuk mengurus, baru kemudian mendapatkan NIB.

Pemerintah juga menyediakan layanan permohonan izin usaha melalui web oss.go.id yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dalam portal tersebut telah tersedia informasi dan panduan untuk mengajukan izin usaha melalui sistem yang telah terintegrasi dengan seluruh jaringan di Indonesia. Sistem OSS juga menggantikan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sudah dicabut di beberapa daerah sejak 2018.

Layanan
Layanan Terpopuler
Siapkan KK dan NIK, Prakerja Gelombang 9 Resmi Dibuka
Bagi pendaftar yang belum lolos ke program kartu Prakerja pada gelombang-gelombang sebelumnya, ada harapan baru di gelombang 9. ...
Cara Dapatkan Bantuan Pemerintah untuk UKM
Calon penerima Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro (BPUM) adalah mereka yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan atau Kredit Usaha Rakyat (KUR). ...
Bantuan Modal bagi Wirausaha Muda
Bantuan ini diperuntukkan bagi wirausaha muda yang bergerak di sektor industri kuliner, pariwisata, pendidikan, maupun industri kreatif. ...
Menjaga Penyaluran Tepat Sasaran
Jika calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa langsung menginformasikannya ke aparat desa. ...
Begini Cara Sekolah Menjaring Penerima Kuota Internet Gratis
Kemendikbud mendapat anggaran tambahan Rp7,2 triliun untuk subsidi kuota internet selama September-Desember 2020 guna mendukung penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). ...
Tata Cara Dapatkan Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Ekonomi Kreatif
Bantuan infrastruktur ekonomi kreatif tak hanya ditujukan bagi komunitas ekonomi kreatif, melainkan juga pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, serta lembaga adat. ...
Kapan dan Bagaimana Tes Swab Dilakukan
Tes swab memiliki akurasi yang lebih tepat untuk mendeteksi infeksi akibat virus corona. Waktu yang dianjurkan untuk melakukan tes swab adalah dua hari setelah seseorang dalam kondisi tertentu menderi...
Tata Cara Pencairan Bantuan Pesantren Terdampak Covid-19
Yang terpenting, petugas pencairan bantuan tersebut harus membawa Surat Pemberitahuan dari Kementerian Agama bahwa pesantren miliknya adalah penerima bantuan di masa Covid-19. ...
Satu Akun untuk Pantau Pergerakan Limbah B3
Aplikasi Festronik 2020 merupakan aplikasi yang terus dimutakhirkan agar limbah B3 yang diangkut sampai kepada pengelola akhir terdeteksi dengan baik ...
Kiat Menghindari Wabah di Kantor
Munculnya klaster perkantoran dapat berasal dari pemukiman atau bahkan dalam perjalanan menuju kantor. ...