Bahasa | English


SUBSIDI UPAH

Pemerintah Beri Subsidi bagi Guru Honorer, Begini Cara Pencairannya

22 November 2020, 09:37 WIB

Pemerintah berikan bantuan subsidi bagi para guru dan tenaga pendidik non-PNS, baik di sekolah negeri maupun swasta.


Pemerintah Beri Subsidi bagi Guru Honorer, Begini Cara Pencairannya Ilustrasi pencairan dana tunjangan. Foto: Antara Foto/Sigid Kurniawan

Ada kabar gembira buat kalangan tenaga pendidik. Bantuan subsidi upah (BSU) para guru/dosen dan tenaga kependidikan honorer mulai dicairkan pada November dan Desember 2020. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, besaran bantuan subsidi upah yang diberikan kepada guru, dosen, dan tenaga pendidikan honorer non-PNS yakni Rp1.800.000 dan diberikan satu kali.

Untuk itu, para penerima subsidi akan mendapatkan kesempatan hingga 30 Juni 2021 untuk mengaktifkan rekening dan mencairkannya. Dalam hal ini pemerintah juga telah membuat rekening-rekening baru di bank untuk setiap pendidik dan tenaga kependidikan penerima BSU.  "Bantuan itu disalurkan secara bertahap sampai dengan akhir November 2020 ya, dan bagi para guru dan dosen diakses infonya di info.gtk.kemdikbud.go.id," jelas Menteri Nadiem, Selasa (17/11/2020).

Penyaluran BSU itu merupakan bentuk apresiasi dan juga keprihatinan dari pemerintah untuk semua jasa guru-guru non-PNS dalam menjalankan roda pendidikan di masa krisis pandemi Covid-19. Total sasaran sebanyak 2.034.732 orang, yakni 162.277 dosen pada perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS). Kemudian, 1.634.832 guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta, serta 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga umum, dan tenaga administrasi.

Bantuan tersebut diberikan kepada guru dan tenaga kependidikan non-PNS baik di sekolah negeri maupun swasta. Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini mencapai lebih dari Rp3,6 triliun.

 

Mekanisme Pencairan

Berbagai syarat bagi calon penerima subsidi tersebut tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 21 tahun 2020. Apa isi regulasi itu?

Berkaitan dengan Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 19 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun Anggaran 2020, berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan para pendidik non-PNS.  

  • Guna memastikan bantuan disalurkan secara transparan dan akuntabel, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) membuatkan rekening baru untuk setiap tenaga pendidik penerima BSU.
  • Mereka dapat mengakses Info GTK (info.gtk.kemdikbud.go.id) atau Pangkalan Data Dikti (pddikti.kemdikbud.go.id) untuk menemukan informasi rekening bank masing-masing dan lokasi cabang bank pencairan bantuan.
  • Selanjutnya, para pendidik dan tenaga kependidikan menyiapkan dokumen pencairan BSU sesuai informasi yang didapatkan, yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika ada.
  • Surat keputusan penerima BSU yang dapat diunduh dari Info GTK dan PDDikti, serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dapat diunduh dari Info GTK dan PDDikti, diberi materai, dan ditandatangani.
  • Syarat lainnya adalah tenaga pendidik belum pernah mendapatkan bantuan subsidi upah/gaji dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sampai dengan 1 Oktober 2020, tidak sebagai penerima Kartu Prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020 dan memiliki penghasilan di bawah Rp5.000.000 per bulan yang dibuktikan melalui pernyataan dalam SPTJM.
  • Setelah dokumen tersebut lengkap, para guru, dosen dan tenaga pendidik dapat mendatangi bank penyalur untuk pencairan dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan dan menunjukkan ke petugas bank penyalur untuk diperiksa.

 

"Dengan bantuan dukungan ekonomi diharapkan bisa menyemangati mereka untuk terus mendidik anak-anak kita, untuk terus berinovasi di bidang pendidikan," tukas Mendikbud Nadiem Makarim.

 

 

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Editor: Firman Hidranto/Elvira Inda Sari
       
Redaktur Bahasa: Ratna Nuraini

Bantuan Subsidi Upah (BSU)
Dosen
Guru Honorer
Kemendikbud
Mendikbud Nadiem Anwar Makarim
Nadiem Anwar Makarim
Non-PNS
Pandemi Covid-19
Tenaga Kependidikan
Layanan Terpopuler
Mengecek Bantuan Subsidi Guru Agama
Kementerian Agama mengalokasikan anggaran dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terkait dengan pendidikan agama dan keagamaan. Salah satunya dialokasikan untuk bantuan subsidi upah (BSU)...
Jika Nama Tidak Tercantum dalam Daftar Pemilih Pilkada
Sesuai Pasal 57 UU 10/2016 tentang Pemilihan kepala daerah (Pilkada), semua WNI yang tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) dapat mencoblos pada 9 Desember 2020. ...
Pemerintah Beri Subsidi bagi Guru Honorer, Begini Cara Pencairannya
Pemerintah berikan bantuan subsidi bagi para guru dan tenaga pendidik non-PNS, baik di sekolah negeri maupun swasta. ...
Diskon Tambah Daya Listrik
Karena antusiasme masyarakat, PLN memperpanjang program diskon tambah daya "Super Merdeka". ...
Aturan Mencoblos di Pilkada Masa Pandemi
Ada yang berbeda pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang akan digelar 9 Desember 2020. Sederet aturan khusus diberlakukan demi menjamin pelaksanaan protokol kesehatan. ...
Layanan Pajak di Masa Pandemi
Sejak 1 September 2020, masyarakat yang ingin mendapatkan layanan tatap muka di kantor pajak wajib mengambil nomor tiket antrean secara online. ...
Memastikan Subsidi Gaji Masuk ke Rekening
Awal November merupakan jadwal realisasi penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) gelombang II. Pengecekan pun segera dapat dilakukan. ...
Menjaga Aman saat Liburan Tiba
Liburan itu penting, tapi agar tidak menimbulkan masalah, haruslah tetap mematuhi protokol kesehatan. ...
Mengurus Visa di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru
Fasilitas bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival) ditiadakan selama pandemi Covid-19. ...
Sudahkah Anda Terdaftar Sebagai Pemilih di Pilkada 2020?
Sebelum jalan ke bilik suara Pilkada 2020, sebaiknya mengecek status Anda dan keluarga di Daftar Pemilih Tetap (DPT). ...