Bahasa | English


PENDIDIKAN

Panduan Belajar di Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

22 June 2020, 08:20 WIB

Aturan ini tak hanya mengatur pendidikan keagamaan yang tak berasrama tapi juga yang berasrama.


Panduan Belajar di Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Santri bersiap mengikuti proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Mambaul Ulum, Bata-Bata, Pamekasan, Jawa Timur, Minggu (14/6/2020). Foto: ANTARA FOTO/Saiful Bahri

Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan panduan pembelajaran bagi santri di pondok pesantren dan pendidikan keagamaan di masa pandemi Covid-19. Panduan ini akan dimulai saat tahun ajaran baru yang akan dilaksanakan Juli mendatang.

Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengatakan, panduan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menag, Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Covid-19. Panduan itu meliputi pendidikan keagamaan tidak berasrama, pesantren, serta pendidikan keagamaan berasrama.

"Untuk pendidikan keagamaan yang tidak berasrama, berlaku ketentuan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi," kata Fachrul di Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Pendidikan keagamaan tidak berasrama itu mencakup Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (LPQ), SD Teologi Kristen (SDTK), SMP Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), dan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK).

Selain itu, ada juga Sekolah Menengah Atas Katolik (SMAK), Perguruan Tinggi Katolik (PTK), Pendidikan Keagamaan Hindu, Lembaga Sekolah Minggu Buddha, Lembaga Dhammaseka, Lembaga Pabajja, Sekolah Tinggi Agama Konghucu, dan Sekolah Minggu Konghucu di Klenteng.

Sedangkan Pendidikan Keagamaan Islam yang berasrama adalah pesantren. Pesantren ini memiliki sejumlah satuan pendidikan. Satuan pendidikan yang dimaksud adalah Pendidikan Diniyah Formal (PDF), Muadalah, Ma’had Aly, Pendidikan Kesetaraan pada Pesantren Salafiyah, Madrasah/Sekolah, Perguruan Tinggi dan Kajian Kitab Kuning (nonformal).

Selain pesantren, ada juga MDT dan LPQ yang diselenggarakan secara berasrama. Hal sama berlaku juga di Kristen, ada SDTK, SMPTK, SMTK, dan PTKK yang memberlakukan sistem asrama. Untuk pendidikan Katolik yang berasrama ada SMAK dan PTK Katolik. Sedangkan Buddha, menyelenggarakan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) secara berasrama.

Ada empat ketentuan utama yang berlaku dalam pembelajaran di masa pandemi, baik untuk pendidikan keagamaan berasrama maupun tidak berasrama, yakni:

  1. Membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19,
  2. Memiliki fasilitas yang memenuhi protokol kesehatan,
  3. Aman corona dibuktikan dengan surat keterangan dari gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 atau pemerintah daerah setempat,
  4. Pimpinan, pengelola, pendidik, dan peserta didik dalam kondisi sehat dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan setempat.

"Keempat ketentuan itu harus dijadikan panduan bersama bagi pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan yang akan menggelar pembelajaran di masa pandemi," kata Menteri Agama Fachrul.

 

Tatap Muka

Menag Fachrul Razi mengakui saat ini sudah ada sejumlah pesantren dan pendidikan keagamaan yang sudah melangsungkan pembelajaran tatap muka. Kepada mereka, Fachrul meminta agar pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di daerah dan fasilitas kesehatan setempat.

Koordinasi yang dimaksud ialah memeriksa kondisi kesehatan peserta didik aman dari Covid-19. Koordinasi ini penting agar jika ada yang tidak memenuhi protokol kesehatan bisa segera dibenahi dan diambil langkah pengamanan.

Untuk pesantren dan pendidikan keagamaan yang akan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, Fachrul meminta agar pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan berkoordinasi dengan gugus tugas di daerah. Selain itu, pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan diminta mewajibkan peserta didik untuk mematuhi protokol kesehatan.

Sementara itu, untuk pesanten dan pendidikan keagamaan yang belum menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, Fachrul meminta agar pembelajaran tetap dilakukan secara daring.

 

 

 

Penulis: Fajar WH
Editor: Eri Sutrisno/Elvira Inda Sari
Redaktur Bahasa: Ratna Nuraini

Belajar
Keagamaan
Pesantren
Sekolah
Layanan Terpopuler
Klaim Biaya Penanganan Covid-19 di Rumah Sakit
Klaim biaya penanganan Covid-19 berlaku bagi rumah sakit rujukan PIE dan rumah sakit yang sesuai ketentuan. ...
Panduan Sehat Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Pemerintah menerbitkan buku panduan untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Tujuannya, sektor ini tetap bergerak dengan protokol kesehatan. ...
Istilah-istilah Baru dalam Penanganan Covid-19
Probable dan Discarded adalah istilah baru dalam penanganan Covid 19. Apa dan bagaimana penanganan kedua hal tersebut? ...
Meraih Bantuan Insentif dari Kemenparekraf
Ada enam pelaku bidang usaha kreatif yang diberi Bantuan Insentif Pemerintah. Total bantuan pada tahun 2020 sebesar 24 miliar. ...
Cetak Dokumen Kependudukan dari Rumah
Sekarang tak lagi bersusah payah mengurus kembali dokumen kependudukan yang hilang. Pemerintah telah mempermudah pelayanan dokumen administrasi kependudukan dengan inovasi cetak mandiri dari rumah. ...
Batas Atas Tarif Pemeriksaan Rapid Test
Pemerintah telah menerbitkan aturan batas tarif tertinggi untuk pemeriksaan rapid test antibodi sebesar Rp150.000. ...
Protokol bagi Penyelenggaraan Hajatan hingga Tempat Wisata
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengeluarkan aturan normal baru bagi desa. Tujuannya untuk mewujudkan masyarakat desa yang produktif dan aman dari pen...
Yuk, Ikuti Panduan Pelaksanaan Kurban
Pengelola penjualan hewan kurban wajib memperhatikan kebersihan lokasi berjualan. Pemeriksaan kesehatan juga harus dilakukan, baik petugasnya maupun hewannya. ...
Tata Cara Menumpang Kereta Bandara Soekarno-Hatta di Masa Adaptasi Normal Baru
Tahap awal, penumpang kereta bandara Soekarno-Hatta hanya akan mengisi 70 persen dari kapasitas kereta. ...
Aturan Baru demi Dorong Pemulihan Nasional
Dengan skema penjaminan ini, pemerintah mendorong penyaluran kredit dari perbankan kepada para pelaku UMKM. ...