Bahasa | English


KREDIT USAHA RAKYAT

Bagaimana mendapatkan Kredit Usaha Rakyat?

30 January 2019, 09:32 WIB

Kredit Usaha Rakyat atau KUR merupakan layanan atau pembiayaan yang diberikan pemerintah kepada para pelaku usaha kecil menengah atau koperasi yang feasible atau memiliki kelayakan, potensi, prospek bisnis yang jelas, namun belum bankable.


Bagaimana mendapatkan Kredit Usaha Rakyat? Kredit Usaha Rakyat. Sumber foto: kur.ekon.go.id

Dengan adanya KUR tentunya sangat membantu para pelaku atau UMKMK dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, dengan adanya KUR juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.

KUR diluncurkan pada tanggal 5 November 2007 oleh pemerintah melalui PT. Askarindo dan Perum Sarana Pengembangan Usaha. Agar program KUR ini berjalan baik, pemerintah bekerjasama dengan beberapa Bank Pelaksana yang dapat menyalurkan KUR, seperti BRI, Bank Mandiri, Bank BTN, Bank BNI, Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri.

Pertanian, perikanan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam, merupakan beberapa sektor usaha rakyat produktif yang diharapkan menggunakan KUR. Mereka dapat menggunakan fasilitas pinjaman yang diberikan oleh pemerintah tanpa perlu khawatir dikejar-kejar oleh bunga yang besar. Karena, pemerintah dalam program ini hanya mematok bunga sebesar 7 persen per tahun, rendah bukan?

PENYALURAN KUR

KUR dapat dilakukan dengan dua cara, yakni secara langsung dan tidak langsung. Penyaluran secara langsung dilakukan oleh pelaku usaha atau UMKMK dengan cara mendatangi KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Sedangkan, penyaluran KUR secara tidak langsung dapat dilakukan dengan cara pelaku usaha dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau dapat juga melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerjasama dengan Bank-bank Pelaksana.

Cara mendapat KUR dari Bank Pelaksana

Bagaimanakah cara UMKM mendapatkan KUR dari Bank?  Berikut tahapannya:

  1. UMKMK mengajukan surat permohonan KUR kepada Bank dengan melampiri dokumen seperti legalitas usaha, perizinan usaha, catatan keuangan dan sebagainya.
  2. Bank mengevaluasi/analisa kelayakan usaha UMKMK berdasarkan permohonanUMKMK tersebut.
  3. Apabila menurut Bank usaha UMKMK layak maka Bank menyetujui permohonan KUR. Keputusan pemberian KUR sepenuhnya merupakan kewenangan Bank.
  4. Bank dan UMKMK menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan.
  5. UMKMK wajib membayar/mengangsur kewajiban pengembalian KUR kepadaBank sampai lunas.

Persyaratan umum untuk dapat menerima KUR bagi UMKMK adalah:

  1. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan dari perbankan dan/atau yang tidaksedang menerima Kredit Program dari Pemerintah;
  2. Diperbolehkan sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, KreditKendaraan Bermotor, Kartu Kredit dan kredit konsumtif lainnya);
  3. Bagi UMKMK yang masih tercatat Sistem Informasi Debitur BI, tetapi yang sudahmelunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas dari Bank sebelumnya;
  4. untuk KUR Mikro, tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan Sistem InformasiDebitur Bank Indonesia.
  5. Putusan pemberian KUR sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Pelaksana, sesuai dengan hasil analisa kelayakan usha calon debitur.

Apa saja yang menjadi persyaratan umum bagi UMKMK untuk dapat menerima KUR?

  1. Dokumen legalitas dan perizinan yang minimal ada pada saat debitur mengajukanKUR kepada Bank antara lain:
  2. Identitas diri nasabah, seperti KTP, SIM, Kartu Keluarga, dll.
  3. Legalitas usaha, seperti akta pendirian, akta perubahan
  4. Perzinan usaha, seperti SIU, TDP, SK Domisili, dll
  5. Catatan pembukuan atau laporan keuangan
  6. Salinan bukti agunan

Ada 3 skema penyaluran KUR:

  1. Langsung dari Bank Pelaksana ke UMKMK
  2. Tidak langsung, melalui lembaga linkage dengan pola executing.
  3. Tidak langsung, melalui lembaga linkage dengan pola channeling

Lembaga yang termasuk sebagai lembaga linkage?

Lembaga Linkage yaitu Koperasi Sekunder, Koperasi Primer (Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam Koperasi), Badan Kredit Desa (BKD), Baitul Mal Wa Tanwil(BMT), Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/BPRS), Lembaga Keuangan Non Bank,Kelompok Usaha, Lembaga Keuangan Mikro.

Berapakah besarnya dana pinjaman (plafon) KUR yang dapat diperoleh UMKMK?

  1. KUR Mikro: KUR yang diberikan dengan plafon sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  2. KUR Ritel: KUR yang diberikan dengan plafon diatas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Demikianlah beberapa informasi mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan segala detail dan penjelasannya. Dari informasi ini Anda diharapkan memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kecermatan yang baik untuk menentukan yang terbaik untuk usaha Anda. Apabila Anda telah mampu memenuhi kriteria yang ada untuk bisa mendapatkan KUR maka mengapa Anda tidak mengajukan saja permintaan tersebut. Toh, ini fasilitas yang disediakan negara untuk rakyatnya.

Ekonomi
Layanan
Layanan Terpopuler
Layanan Darurat 112
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membuat layanan call center tanggap darurat 112. ...
Fungsi dan Cara Mendapatkan e-FIN
Sistem pelaporan pajak e-Filing ini ternyata belum banyak dimengerti wajib pajak. Karena itu, antrean di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setiap tahun masih saja ramai. Padahal, dengan menggunakan layanan...
Single Sign On pada SNMPTN 2020
SNMPTN merupakan singkatan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. SNMPTN adalah satu dari tiga jalur sistem penerimaan mahasiswa baru (PMB) perguruan tinggi negeri (PTN). ...
Karantina Ekspor Hewan dan Produk Hewan
Dalam konteks karantina hewan ekspor, hal tersebut dilakukan untuk memastikan hewan dan produknya yang diekspor bebas dari hama. ...
Pajak Progresif Kendaraan Bermotor
Pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang didasarkan pada jumlah atau kuantitas objek pajak dan juga berdasarkan harga atau nilai objek pajak. Ini membuat tarif pemungutan p...
OSS 1.1 dan Kamus OSS
Sejak 11 November 2019, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan uji coba layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik generasi baru dengan nama generik Online Single Submission ...
Cara Urus STNK Hilang atau Rusak
STNK merupakan singkatan dari Surat Tanda Nomor Kendaraan. Setiap kendaraan wajib memiliki STNK sebagai tanda kendaraan tersebut legal. ...
Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) atau Kartu Diaspora
Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KMILN atau yang populer disebut kartu diaspora adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada...
Sistem Informasi Perizinan Terpadu Perdagangan Dalam Negeri (SIPT PDN) Kemendag
Sistem Informasi Perizinan Terpadu Perdagangan Dalam Negeri, selanjutnya disebut SIPT PDN, merupakan aplikasi yang digunakan untuk kegiatan penerbitan izin di lingkungan Direktorat Jenderal Perdaganga...
Cara Mencairkan Dana BPJS Ketenagakerjaan
Pemerintah, dalam perannya memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu, memiliki program berupa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, ...