Bahasa | English


HAK PRIVASI

Menjaga Rahasia Pasien

17 March 2020, 09:20 WIB

Data pasien positif  corona mutan, baik kasus 1 dan 2, sempat beredar luas. Ada sejumlah aturan perlindungan hak privasi pasien.


Menjaga Rahasia Pasien Perawat mengenakan pakaian APD (Alat Pelindung Diri) baju hazmat (Hazardous Material) membawa pasien dalam pengawasan COVID-19 (Corona Virus Desease) menuju kamar isolasi khusus RSUD dr Iskak, Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (13/3/2020). Pasien yang diinisial X (44) asal Pacitan itu dirujuk dari RSD Pacitan ke RSUD dr. Iskak Tulungagung dengan status Pasien Dalam Pengawasan Corona (COVID-19) karena mengalami gejala klinis batuk-pilek disertai demam tinggi dengan riwayat barusan pulang dari Hong Kong dan sempat transit di Singapura, dua negara terpapar Corona, pada 2 Maret 2020. Foto: ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko

Kegaduhan sempat terjadi dua pekan lalu tak lama setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan dua warga Indonesia yang positif mengidap virus corona mutan.

Perkaranya, ada pejabat daerah tempat pasien kasus 1 dan kasus 2 tinggal. Di mana secara detil tempat tinggal mereka disebutkan. Tak lama setelah itu, jagad media sosial ramai. Sejumlah orang memposting alamat rumah, bahkan nama lengkap dan foto mereka.

Beredarnya detil alamat, foto, dan nama pasien itu menuai kecaman karena itu dianggap melanggar privasi pasien. Menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid penyebarluasan detil data dua pasien positif virus berbahaya itu membuat pasien tertekan dan masyarakat resah.

Usman mengingatkan, Indonesia telah meratifikasi hukum-hukum internasional hak asasi manusia yang mewajibkan pemerintah memastikan kesehatan warganya, ketersediaan layanan, dokter dan keperluan kesehatan lainnya, termasuk melindungi hak privasi.

"Ini harus dipatuhi semua pejabat pemerintah, dari atas hingga ke bawah," katanya.

Karena menuai kecaman, Presiden Joko Widodo pun turun tangan sehari setelah mengumumkan itu. “Kepada kedua pasien yang kemarin saya sampaikan, kasus 1 dan kasus 2, saya perintahkan ke menteri untuk mengingatkan agar rumah sakit, agar pejabat pemerintah itu, tidak membuka privasi pasien,” kata Jokowi dalam jumpa pers di Veranda Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3/3020).

Wanti-wanti juga disampaikan Jokowi kepada media agar juga ikut menghormati privasi pasien itu. Menjaga privasi diperlukan agar pasien tidak tertekan.

Apa itu privasi pasien? Cambridge Dictionary mengartikan privasi sebagai hak yang dipunyai seseorang untuk menjaga kehidupan personal atau rahasia informasi personal agar hanya untuk diketahui sekelompok kecil saja. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebut privasi sebagai kebebasan atau keleluasan pribadi.

Hak privasi ini dilindungi oleh sejumlah undang-undang.

Pengaturan Hak Privasi:

1. Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945.

Bunyinya: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

2. Pasal 17 Huruf h dan i, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bunyi Pasal 17: Badan  publik  wajib  membuka  akses  bagi  setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali:

  •  Informasi  publik  yang  apabila  dibuka  dan  diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
    Riwayat,  kondisi, dan  perawatan,  pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

3. Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyebut, “Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya, dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti ini.”

4. Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik juga telah menyebutkan bahwa (1) tidak ada seorang pun yang boleh dicampuri secara sewenang-wenang atau secara tidak sah masalah pribadi, keluarga, rumah, atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya; dan (2) setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut.

5. Pasal 22 Ayat (1) b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan yang menyebut, "bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien."

6. Pasal 12 Kode Etik Kedokteran yang menyebut, "setiap dokter wajib merahasiakan sesuatu yang diketahuinya tentang seorang penderita bahkan juga setelah penderita itu meninggal dunia.”

 

Penulis: Fajar WH
Redaktur: Firman Hidranto/Ratna Nuraini

Hak Privasi Pasien
Layanan Terpopuler
Kenali Stunting, Cegah Sekarang Juga
Stunting pada anak dapat dicegah jika orang tua mengambil langkah-langkah penting dalam dua tahun pertama kehidupan seorang anak. Prioritas pencegahan dimulai saat ibu hamil, dengan menjaga kecukupan ...
Mengenali dan Mencegah Demam Berdarah Dengue
Musim hujan adalah saat rawan wabah demam berdarah dengue (DBD). Kenali gejala dan tanda-tanda awal DBD agar tak salah membedakan dengan demam biasa. ...
Menjaga Rahasia Pasien
Data pasien positif  corona mutan, baik kasus 1 dan 2, sempat beredar luas. Ada sejumlah aturan perlindungan hak privasi pasien. ...
Manfaat dan Ketentuan Izin Panel Surya Atap
Pemanfaatan energi surya untuk kelistrikan mandiri telah menjadi alternatif bagi masyarakat. Pemerintah memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) A...
Cara Mengurus Izin Mendirikan Bangunan
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diperlukan sebagai keabsahan sebuah bangunan terhadap lingkungan sekitar. Bangunan yang tidak dilengkapi IMB terancam dibongkar oleh pemerintah setempat. ...
Pedoman Kesehatan Hadapi Covid-19
Apa yang harus dilakukan masyarakat terkait kesehatan dalam upaya menghadapi Covid-19? ...
Kenali dan Cegah TBC
Pemerintah mengkampanyekan Gerakan Maju Bersama Menuju Eliminasi TBC 2030. Tujuannya, mencegah meluasnya penyebaran penyakit TBC di masyarakat. ...
Protokol Pintu Masuk Wilayah Indonesia (Bandara, Pelabuhan, PLBDN)
...
Protokol di Area dan Transportasi Publik
...
Protokol Area Institusi Pendidikan
...