Bahasa | English


HAK PRIVASI

Menjaga Rahasia Pasien

17 March 2020, 09:20 WIB

Data pasien positif  corona mutan, baik kasus 1 dan 2, sempat beredar luas. Ada sejumlah aturan perlindungan hak privasi pasien.


Menjaga Rahasia Pasien Perawat mengenakan pakaian APD (Alat Pelindung Diri) baju hazmat (Hazardous Material) membawa pasien dalam pengawasan COVID-19 (Corona Virus Desease) menuju kamar isolasi khusus RSUD dr Iskak, Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (13/3/2020). Pasien yang diinisial X (44) asal Pacitan itu dirujuk dari RSD Pacitan ke RSUD dr. Iskak Tulungagung dengan status Pasien Dalam Pengawasan Corona (COVID-19) karena mengalami gejala klinis batuk-pilek disertai demam tinggi dengan riwayat barusan pulang dari Hong Kong dan sempat transit di Singapura, dua negara terpapar Corona, pada 2 Maret 2020. Foto: ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko

Kegaduhan sempat terjadi dua pekan lalu tak lama setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan dua warga Indonesia yang positif mengidap virus corona mutan.

Perkaranya, ada pejabat daerah tempat pasien kasus 1 dan kasus 2 tinggal. Di mana secara detil tempat tinggal mereka disebutkan. Tak lama setelah itu, jagad media sosial ramai. Sejumlah orang memposting alamat rumah, bahkan nama lengkap dan foto mereka.

Beredarnya detil alamat, foto, dan nama pasien itu menuai kecaman karena itu dianggap melanggar privasi pasien. Menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid penyebarluasan detil data dua pasien positif virus berbahaya itu membuat pasien tertekan dan masyarakat resah.

Usman mengingatkan, Indonesia telah meratifikasi hukum-hukum internasional hak asasi manusia yang mewajibkan pemerintah memastikan kesehatan warganya, ketersediaan layanan, dokter dan keperluan kesehatan lainnya, termasuk melindungi hak privasi.

"Ini harus dipatuhi semua pejabat pemerintah, dari atas hingga ke bawah," katanya.

Karena menuai kecaman, Presiden Joko Widodo pun turun tangan sehari setelah mengumumkan itu. “Kepada kedua pasien yang kemarin saya sampaikan, kasus 1 dan kasus 2, saya perintahkan ke menteri untuk mengingatkan agar rumah sakit, agar pejabat pemerintah itu, tidak membuka privasi pasien,” kata Jokowi dalam jumpa pers di Veranda Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3/3020).

Wanti-wanti juga disampaikan Jokowi kepada media agar juga ikut menghormati privasi pasien itu. Menjaga privasi diperlukan agar pasien tidak tertekan.

Apa itu privasi pasien? Cambridge Dictionary mengartikan privasi sebagai hak yang dipunyai seseorang untuk menjaga kehidupan personal atau rahasia informasi personal agar hanya untuk diketahui sekelompok kecil saja. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebut privasi sebagai kebebasan atau keleluasan pribadi.

Hak privasi ini dilindungi oleh sejumlah undang-undang.

Pengaturan Hak Privasi:

1. Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945.

Bunyinya: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

2. Pasal 17 Huruf h dan i, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bunyi Pasal 17: Badan  publik  wajib  membuka  akses  bagi  setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali:

  •  Informasi  publik  yang  apabila  dibuka  dan  diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
    Riwayat,  kondisi, dan  perawatan,  pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

3. Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyebut, “Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya, dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti ini.”

4. Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik juga telah menyebutkan bahwa (1) tidak ada seorang pun yang boleh dicampuri secara sewenang-wenang atau secara tidak sah masalah pribadi, keluarga, rumah, atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya; dan (2) setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut.

5. Pasal 22 Ayat (1) b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan yang menyebut, "bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien."

6. Pasal 12 Kode Etik Kedokteran yang menyebut, "setiap dokter wajib merahasiakan sesuatu yang diketahuinya tentang seorang penderita bahkan juga setelah penderita itu meninggal dunia.”

 

Penulis: Fajar WH
Redaktur: Firman Hidranto/Ratna Nuraini

Hak Privasi Pasien
Layanan Terpopuler
Klaim Biaya Penanganan Covid-19 di Rumah Sakit
Klaim biaya penanganan Covid-19 berlaku bagi rumah sakit rujukan PIE dan rumah sakit yang sesuai ketentuan. ...
Panduan Sehat Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Pemerintah menerbitkan buku panduan untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Tujuannya, sektor ini tetap bergerak dengan protokol kesehatan. ...
Istilah-istilah Baru dalam Penanganan Covid-19
Probable dan Discarded adalah istilah baru dalam penanganan Covid 19. Apa dan bagaimana penanganan kedua hal tersebut? ...
Meraih Bantuan Insentif dari Kemenparekraf
Ada enam pelaku bidang usaha kreatif yang diberi Bantuan Insentif Pemerintah. Total bantuan pada tahun 2020 sebesar 24 miliar. ...
Cetak Dokumen Kependudukan dari Rumah
Sekarang tak lagi bersusah payah mengurus kembali dokumen kependudukan yang hilang. Pemerintah telah mempermudah pelayanan dokumen administrasi kependudukan dengan inovasi cetak mandiri dari rumah. ...
Batas Atas Tarif Pemeriksaan Rapid Test
Pemerintah telah menerbitkan aturan batas tarif tertinggi untuk pemeriksaan rapid test antibodi sebesar Rp150.000. ...
Protokol bagi Penyelenggaraan Hajatan hingga Tempat Wisata
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengeluarkan aturan normal baru bagi desa. Tujuannya untuk mewujudkan masyarakat desa yang produktif dan aman dari pen...
Yuk, Ikuti Panduan Pelaksanaan Kurban
Pengelola penjualan hewan kurban wajib memperhatikan kebersihan lokasi berjualan. Pemeriksaan kesehatan juga harus dilakukan, baik petugasnya maupun hewannya. ...
Tata Cara Menumpang Kereta Bandara Soekarno-Hatta di Masa Adaptasi Normal Baru
Tahap awal, penumpang kereta bandara Soekarno-Hatta hanya akan mengisi 70 persen dari kapasitas kereta. ...
Aturan Baru demi Dorong Pemulihan Nasional
Dengan skema penjaminan ini, pemerintah mendorong penyaluran kredit dari perbankan kepada para pelaku UMKM. ...