Bahasa | English


REGULASI IMEI

Segera Cek Keaslian Perangkat Telepon Seluler Anda

24 Febuary 2020, 11:19 WIB

Pengecekan perangkat ponsel legal atau ilegal bakal diterapkan mulai 18 April. Dua mekanisme bakal digunakan untuk mengecek kelegalan perangkat seluler kita


Segera Cek Keaslian Perangkat Telepon Seluler Anda Sumber : Indonesia Baik

Pemerintah bakal mulai mengecek legal atau ilegal telepon selular konsumen yang dibeli mulai 18 April 2020. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2019 yang mengatur soal pemblokiran ponsel ilegal. Peraturan diteken Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 18 Oktober 2019.

Mulai diberlakukannya pemblokiran ponsel ilegal itu bertujuan untuk memerangi masuknya ponsel ilegal atau blackmarket (BM) yang dijual lebih murah karena tidak terkena pajak. Caranya bagainana untuk mengetahui legal tidaknya ponsel Anda? Tentu sangat mudah untuk bisa mengetahui dari IMEI (International Mobile Eqquipment Identity). IMEI merupakan kode unik dari setiap perangkat ponsel yang berlaku secara internasional. IMEI satu perangkat ponsel dengan ponsel lainnya berbeda-beda.

Selain untuk mengetahui legalitas ponsel kita, IMEI ini juga bertujuan untuk melindungi masyarakat memakai barang yang gagal diproduksi.

Kode IMEI terdiri dari 15 digit. Kode ini untuk mengetahui tipe dan keamanan ponsel. Stiker kode IMEI biasa ada di belakang ponsel. Namun ada juga vendor yang menuliskan kode di kardus ponsel.

 

Cara Mengetahui

1. Android:

- Pada menu pengaturan

Ketuk "About Phone" dan temukan kode IMEI ponsel pada menu tersebut.

- Melalui keypad

Ketik *#06# lalu ketuk tombol untuk menelepon.

2. iOS

- Buka menu Setting kemudian pilih General dan About

- Ketik *#06# lalu ketuk tombol untuk menelepon.

Setelah mengetahui nomor IMEI, Anda bisa mengecek keaslian ponsel Anda melalui tautan ini https://imei.kemenperin.go.id/

Jika ponsel Anda terdaftar di Kementerian Perindustrian (Kemenperin), nanti akan muncul informasi "IMEI terdaftar di database Kemenperin."

Namun jika ponsel Anda tidak terdaftar di Kementerian Perindustrian (Kemenperin), nanti akan muncul informasi "IMEI tidak terdaftar di database Kemenperin." Artinya, perangkat ponsel Anda ilegal.

Bagaimana jika IMEI tidak terdaftar? Pengguna masih bisa menggunakannya. Namun perangkat ponsel Anda tidak akan mendapat layanan jaringan dari operator alias diblokir.

Sebelum benar-benar menerapkan aturan itu, mulai 17-18 Februari 2020 Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan uji coba pemblokiran bersama operator.

Menurut Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika (SPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Mochamad Hadiyana nanti metode pemblokiran akan menggunakan dua mekanisme. Yakni mekanisme blacklist dan whitelist.

Mekanisme blacklist adalah memakai mekanisme "normally on" yang memungkinkan ponsel legal dan ilegal mendapatkan sinyal. Setelah diidentifikasi sistem, ponsel ilegal (cloning, malformat IMEI) akan dinotifikasi untuk diblokir. Waktu untuk dilakukan blokir berbeda tergantung kasusnya.

Sedangkan mekanisme whitelist menerapkan "normally off". Hanya ponsel dengan IMEI legal yang mendapatkan sinyal untuk menerima layanan telekomunikasi dari operator. Sedangkan yang ilegal tidak akan mendapatkan sinyal dari operator.

 

Penulis: Fajar Wahyu Hermawan
Editor : Firman Hidranto/Ratna Nuraini

Layanan Terpopuler
Klaim Biaya Penanganan Covid-19 di Rumah Sakit
Klaim biaya penanganan Covid-19 berlaku bagi rumah sakit rujukan PIE dan rumah sakit yang sesuai ketentuan. ...
Panduan Sehat Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Pemerintah menerbitkan buku panduan untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Tujuannya, sektor ini tetap bergerak dengan protokol kesehatan. ...
Istilah-istilah Baru dalam Penanganan Covid-19
Probable dan Discarded adalah istilah baru dalam penanganan Covid 19. Apa dan bagaimana penanganan kedua hal tersebut? ...
Meraih Bantuan Insentif dari Kemenparekraf
Ada enam pelaku bidang usaha kreatif yang diberi Bantuan Insentif Pemerintah. Total bantuan pada tahun 2020 sebesar 24 miliar. ...
Cetak Dokumen Kependudukan dari Rumah
Sekarang tak lagi bersusah payah mengurus kembali dokumen kependudukan yang hilang. Pemerintah telah mempermudah pelayanan dokumen administrasi kependudukan dengan inovasi cetak mandiri dari rumah. ...
Batas Atas Tarif Pemeriksaan Rapid Test
Pemerintah telah menerbitkan aturan batas tarif tertinggi untuk pemeriksaan rapid test antibodi sebesar Rp150.000. ...
Protokol bagi Penyelenggaraan Hajatan hingga Tempat Wisata
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengeluarkan aturan normal baru bagi desa. Tujuannya untuk mewujudkan masyarakat desa yang produktif dan aman dari pen...
Yuk, Ikuti Panduan Pelaksanaan Kurban
Pengelola penjualan hewan kurban wajib memperhatikan kebersihan lokasi berjualan. Pemeriksaan kesehatan juga harus dilakukan, baik petugasnya maupun hewannya. ...
Tata Cara Menumpang Kereta Bandara Soekarno-Hatta di Masa Adaptasi Normal Baru
Tahap awal, penumpang kereta bandara Soekarno-Hatta hanya akan mengisi 70 persen dari kapasitas kereta. ...
Aturan Baru demi Dorong Pemulihan Nasional
Dengan skema penjaminan ini, pemerintah mendorong penyaluran kredit dari perbankan kepada para pelaku UMKM. ...