Bahasa | English


PANDEMI COVID-19

Mesin Pintar Dukung Penerapan PSBB

7 May 2020, 08:57 WIB

Di sejumlah daerah yang sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diketahui warganya masih belum patuh. Untuk mendukung penerapan PSBB, pemerintah meluncurkan mesin pintar bernama “Akses untuk Bangsa”.


Mesin Pintar Dukung Penerapan PSBB Petugas gabungan menindak pengendara motor yang tidak memakai masker di titik pemeriksaan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/5/2020). Foto: ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/wsj.

Sejumlah daerah sudah memberlakukan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hingga 3 Mei 2020, setidaknya sudah ada empat provinsi dan 22 kabupaten/kota yang sudah memberlakukan penerapan PSBB.

Penerapan PSBB di pelbagai daerah dinilai sangat mendesak seiring penyebaran Covid-19 yang juga bergerak eksponensial. Penerapan PSBB itu sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang diteken Presiden Joko Widodo pada 31 Maret lalu.

Pemberlakuan PSBB di daerah itu memang belum tentu bisa menekan jumlah kasus baru positif Covid-19. Ambil contoh DKI Jakarta. Wilayah yang sudah masuk fase kedua pemberlakuan PSBB ini bahkan hingga Rabu (6/5/2020) masih menemukan 4.709 kasus positif Covid-19. Angka itu meningkat dibanding dengan data pada 5 Mei 2020 yang mencapai 4.687 kasus. Pada Rabu itu pula, jumlah kasus ODP di DKI mencapai 7.520 orang dan PDP mencapai 6.246 orang.

Melihat masih belum efektifnya pemberlakuan PSBB ini, tak salah jika Presiden Joko Widodo meminta agar pemberlakuan PSBB di sejumlah daerah itu dievaluasi.  "Saya ingin ada evaluasi total dari apa yang kita kerjakan terkait penanganan Covid-19 ini, terutama evaluasi PSBB," kata Jokowi saat rapat terbatas dengan menteri dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 lewat video conference, Senin (20/4/2020).

 

Masih Rendah

Evaluasi itu memang diperlukan untuk mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki dari aturan tersebut. Sebab, jika melihat di sejumlah daerah yang sudah memberlakukan PSBB, kedisiplinan warga terlihat secara kasat mata masih sangat rendah.

Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat misalnya. Rendahnya kedisiplinan warga ini sempat dikeluhkan Bupati Bogor Ade Yasin. Kata dia, di bulan puasa ini, masih banyak warga yang tidak menerapkan physical distancing atau masih saja berkerumun. Selain itu, di daerahnya juga masih banyak perusahaan yang meminta karyawannya tetap masuk.

Untuk memaksimalkan penerapan PSBB, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) meluncurkan 1.000 mesin pintar berbasis internet of things (IOT) pada Senin, (4/5/2020). Peluncuran mesin yang diberi nama "Akses untuk Bangsa" dimaksudkan untuk mendukung penerapan PSBB di daerah.

Mesin pintar Akses untuk Bangsa berfungsi mempercepat penyampaian informasi yang benar dari pemerintah mengenai Covid-19 dan bagaimana mengatasi penyebarannya. Mesin pintar sebanyak 1.000 buah itu nantinya akan disebar di daerah rawan Covid-19, seperti Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, Bandung, Bali, Sidoarjo, dan beberapa daerah strategis lainnya. Lokasi penempatan mesin akan dilakukan di tempat-tempat orang sering berinteraksi, seperti di toko ritel, pembayaran listrik, dan pembayaran obat.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, mesin pintar berperan menjangkau online to offline (O2O) di area rawan Covid-19. "Sehingga secara drastis mengurangi interaksi antara kasir dengan pengunjung lain ketika melakukan transaksi," katanya.

Mesin pintar ini menggunakan teknologi artificial intelligence (AI) dan augmented reality (AR). Setiap mesin pintar memiliki dua fitur utama untuk akses dan informasi. Fitur akses membantu untuk mengurangi interaksi antara orang per orang di masa Covid-19 serta konsultasi dengan artificial intelligence mengenai Covid-19. Adapun fitur informasi mencakup informasi chatbot Covid19.go.id, aplikasi Peduli Lindungi, dan aplikasi 10 Rumah Aman.

 

 

 

Penulis: Fajar WH
Editor: Firman Hidranto/Elvira Inda Sari
Redaktur Bahasa: Ratna Nuraini

 

RS Darurat Covid-19
Covid-19
Dampak Covid-19
Diagnosis Covid-19
Jenazah Covid-19
LawanCovid19
Obat Covid-19
Penanganan Covid-19
Positif Covid-19
PSBB
Layanan Terpopuler
Protokol bagi Penyelenggaraan Hajatan hingga Tempat Wisata
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengeluarkan aturan normal baru bagi desa. Tujuannya untuk mewujudkan masyarakat desa yang produktif dan aman dari pen...
Yuk, Ikuti Panduan Pelaksanaan Kurban
Pengelola penjualan hewan kurban wajib memperhatikan kebersihan lokasi berjualan. Pemeriksaan kesehatan juga harus dilakukan, baik petugasnya maupun hewannya. ...
Tata Cara Menumpang Kereta Bandara Soekarno-Hatta di Masa Adaptasi Normal Baru
Tahap awal, penumpang kereta bandara Soekarno-Hatta hanya akan mengisi 70 persen dari kapasitas kereta. ...
Aturan Baru demi Dorong Pemulihan Nasional
Dengan skema penjaminan ini, pemerintah mendorong penyaluran kredit dari perbankan kepada para pelaku UMKM. ...
Konsultasi Dokter di Aplikasi PeduliLindungi
Untuk mengakses layanan telemedicine Halodoc di aplikasi PeduliLindungi, pengguna bisa mengunduhnya melalui Google Play Store atau AppStore. ...
Paspor Hilang atau Rusak Kini Tidak Didenda
Paspor hilang atau rusak akibat banjir, gempa bumi, kebakaran, huru-hara dan bencana lainnya saat ini sudah tidak dikenakan denda. Namun ada ketentuan yang harus dipenuhi pemilik paspor. ...
Pelatihan Keterampilan dan Wirausaha untuk Usia 15-30 Tahun
Program ini terbuka bagi mereka yang putus sekolah, tidak memiliki pekerjaan, tengah belajar paket C, serta masyarakat kurang mampu. Tak banyak syarat yang diminta untuk mengikuti program ini. ...
Keringanan Uang Kuliah Mahasiswa
Di tengah pandemi Covid-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat regulasi keringanan pembayaran uang kuliah. Aturan ini berlaku untuk mahasiswa di perguruan tinggi negeri dan sw...
Panduan Belajar di Pesantren dan Pendidikan Keagamaan
Aturan ini tak hanya mengatur pendidikan keagamaan yang tak berasrama tapi juga yang berasrama. ...
Ditjen Imigrasi Terapkan Layanan Berbasis Normal Baru
Sejumlah kebijakan baru diberlakukan untuk mengurus paspor. Salah satunya pembatasan jumlah pemohon pengurusan paspor di setiap kantor imigrasi. ...