Bahasa | English


PENGAMAN SOSIAL

Kartu Sembako dan Cara Mendapatkannya

3 April 2020, 01:14 WIB

Corona tak hanya berakibat pada kesehatan tapi juga ekonomi. Pemerintah menggulirkan paket jaring pengaman sosial agar masyarakat bawah terlindungi.


Kartu Sembako dan Cara Mendapatkannya Warga membeli sembako menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Di saat wabah Covid-19 melanda, pemerintah menggulirkan paket jaring pengaman sosial agar masyarakat bawah terlindungi. Foto: Antara Foto/ Hendra Nurdiyansyah

Nama program ini gampang disebut dan diingat karena namanya dekat dengan urusan perut. Kartu sembako! Sebelumnya program ini bernama Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).

Bantuan ini dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan kepada masyarakat agar punya akses terhadap pangan yang bergizi.

Awal diluncurkan pada Februari 2017, pemerintah mengucurkan bantuan sebesar Rp1,32 juta per tahun atau Rp110.000 per bulan/keluarga untuk 15,6 juta keluarga. Dua tahun berjalan, pada 2019 pemerintah menaikkan nilai bantuan sebesar Rp1,8 juta per tahun per keluarga atau Rp150.000 per bulan/keluarga.

 

Kartu Sembako di Kala Corona Melanda

Kini, karena virus corona mutan mewabah, pemerintah kembali menaikkan nilai bantuan Kartu Sembako menjadi Rp2,4 juta/tahun atau Rp200.000 per bulan/keluarga. Bantuan ini akan disalurkan kepada 20 juta keluarga di Indonesia.

Kenaikan nilai bantuan Kartu Sembako disampaikan Presiden Joko Widodo saat menetapkan status wabah Covid-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat di Istana Bogor, Selasa (31/3/2020).

"Karena yang kita hadapi saat ini situasi yang memaksa, maka saya baru saja menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan," kata Joko Widodo dalam konferensi pers yang disiarkan Sekretariat Presiden.

Wabah Covid-19 memang telah meluas. Hingga Jumat (3/4/2020) pagi, wabah ini telah tersebar di 32 provinsi di Indonesia. Korban positif juga terus bertambah. Kasus positif terinfeksi virus corona mutan telah mencapai 1.790 orang, 170 meninggal, dan 112 sembuh.

Dalam pidatonya, Selasa (31/3/2020), Presiden Joko Widodo menetapkan mekanisme Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBS). Untuk menunjang kebijakan itu, Pemerintah menyiapkan sejumlah program untuk masyarakat lapisan bawah. Berikut sejumlah program yang diberikan pemerintah tersebut:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Jumlah penerima yang semula 9,2 juta naik menjadi 10 juta. Manfaatnya juga naik 25 persen.

Para Penerima PKH ini:

- Komponen Kesehatan:

a. Ibu hamil/menyusui

Pada awalnya ibu hamil dapat Rp2,24 juta kini mendapat Rp3 juta per tahun.

b. Anak usia 0 sampai 6 tahun

 

- Komponen Pendidikan

a. Anak SD/MI atau sederajat

b. SMP/MTs atau sederajat

c. SMA/MA atau sederajat

d. Anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun

 

- Komponen Kesejahteraan Sosial

a. Lanjut usia mulai 60 tahun ke atas

b. Penyandang disabilitas (diutamakan penyandang disabilitas berat)

 

2. Kartu Sembako

Kartu sembako ini adalah program agar rakyat miskin bisa terbantu saat memenuhi kebutuhan bahan  kehidupan keseharian.

Jumlah penerima akan dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat dan nilainya naik 30 persen dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu dan akan diberikan selama 9 bulan.

 

3. Kartu Pra Kerja

Awalnya pemerintah mengalokasikan Rp10 triliun. Kini naik menjadi Rp20 triliun.

 

3. Diskon Tarif Listrik

Pelanggan listrik 450 VA yang jumlahnya mencapai 24 juta pelanggan akan dibebaskan tidak membayar alias gratis selama tiga bulan. Sedangkan untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya 7 juta akan diberi diskon 50 persen. Diskon ini juga akan berlaku selama tiga bulan.

 

4. Antisipasi Kebutuhan Pokok

Pemerintah mencadangkan Rp25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan operasi pasar logistik.

 

5. Keringanan Pembayaran Kredit

Diperuntukan bagi pekerja informal seperti ojek online, sopir taksi, dan pelaku UMKM nelayan, dengan penghasilan harian dengan kredit di bawah Rp10 miliar. Aturan berlaku mulai April ini. Pengajuan keringanan tidak harus datang ke bank tapi cukup melalui email atau media komunikasi digital seperti WhatApps (WA).

 

 

Penulis: Fajar WH
Editor: FH/Elvira
Redaktur Bahasa: Ratna Nuraini

Presiden RI
Joko Widodo
Jokowi
Kartu Sembako
Penghargaan Jokowi
PKH
Wakil Presiden
Layanan Terpopuler
Cetak Dokumen Kependudukan dari Rumah
Sekarang tak lagi bersusah payah mengurus kembali dokumen kependudukan yang hilang. Pemerintah telah mempermudah pelayanan dokumen administrasi kependudukan dengan inovasi cetak mandiri dari rumah. ...
Batas Atas Tarif Pemeriksaan Rapid Test
Pemerintah telah menerbitkan aturan batas tarif tertinggi untuk pemeriksaan rapid test antibodi sebesar Rp150.000. ...
Protokol bagi Penyelenggaraan Hajatan hingga Tempat Wisata
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengeluarkan aturan normal baru bagi desa. Tujuannya untuk mewujudkan masyarakat desa yang produktif dan aman dari pen...
Yuk, Ikuti Panduan Pelaksanaan Kurban
Pengelola penjualan hewan kurban wajib memperhatikan kebersihan lokasi berjualan. Pemeriksaan kesehatan juga harus dilakukan, baik petugasnya maupun hewannya. ...
Tata Cara Menumpang Kereta Bandara Soekarno-Hatta di Masa Adaptasi Normal Baru
Tahap awal, penumpang kereta bandara Soekarno-Hatta hanya akan mengisi 70 persen dari kapasitas kereta. ...
Aturan Baru demi Dorong Pemulihan Nasional
Dengan skema penjaminan ini, pemerintah mendorong penyaluran kredit dari perbankan kepada para pelaku UMKM. ...
Konsultasi Dokter di Aplikasi PeduliLindungi
Untuk mengakses layanan telemedicine Halodoc di aplikasi PeduliLindungi, pengguna bisa mengunduhnya melalui Google Play Store atau AppStore. ...
Paspor Hilang atau Rusak Kini Tidak Didenda
Paspor hilang atau rusak akibat banjir, gempa bumi, kebakaran, huru-hara dan bencana lainnya saat ini sudah tidak dikenakan denda. Namun ada ketentuan yang harus dipenuhi pemilik paspor. ...
Pelatihan Keterampilan dan Wirausaha untuk Usia 15-30 Tahun
Program ini terbuka bagi mereka yang putus sekolah, tidak memiliki pekerjaan, tengah belajar paket C, serta masyarakat kurang mampu. Tak banyak syarat yang diminta untuk mengikuti program ini. ...
Keringanan Uang Kuliah Mahasiswa
Di tengah pandemi Covid-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat regulasi keringanan pembayaran uang kuliah. Aturan ini berlaku untuk mahasiswa di perguruan tinggi negeri dan sw...