Bahasa | English


SURAT KENDARAAN

Cara Mengurus STNK Kendaraan Listrik

10 March 2020, 02:28 WIB

Pengurusan STNK Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) mengacu kepada UU Nomor 22 Tahun 2009.


Cara Mengurus STNK Kendaraan Listrik Layanan perpanjangan STNK keliling di Jakarta. Foto : Antara Foto/Rossa Panggabean.

Ada hal-hal yang perlu kita ketahui jika ingin memiliki kendaraan bermotor listrik (KBL), roda dua ataupun roda empat, baik itu untuk digunakan sendiri ataupun untuk kepentingan umum. Salah satu yang penting adalah mengurus perizinan dan pendaftaran KBL, termasuk penerbitan surat tanda nomor kendaraan (STNK) serta buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB).

Hal ini dimaksudkan supaya KBL tersebut laik jalan dan dapat digunakan berkendara di jalan raya. Selain itu juga sesuai dengan amanat Pasal 64 Ayat 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di mana produk hukum itu menyebutkan, setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasi agar memenuhi persyaratan teknis laik jalan.

Ada beberapa syarat  yang harus dilengkapi agar KBL dinyatakan laik jalan dan pemilik dapat menggunakan kendaraannya dengan nyaman di jalan raya. Di antaranya mengantongi dokumen pemberitahuan impor barang (PIB), bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan termasuk kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk.

Selain itu harus dilampirkan surat keterangan dari perusahaan karoseri yang mendapat izin. Ada juga surat keterangan bagi kendaraan bermotor angkutan penumpang umum, sertifikat uji tipe, dan tanda bukti lulus uji tipe.

Sedangkan syarat pendaftaran atas nama badan hukum, antara lain, salinan akte pendirian perusahaan, keterangan domisili perusahaan, melampirkan nomor pokok wajib pajak (NPWP), surat kuasa bermaterai, ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan (di atas kop surat).

Aturan lengkap mengenai tata cara pengurusan STNK bagi kendaraan ramah lingkungan dijelaskan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

 

Berikut ini adalah ketentuannya:

KBL Kategori Impor Terurai Atau Sebagian (Completely Knocked Down)

a. Mengisi formulir permohonan.

b. Melampirkan tanda bukti identitas, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk perorangan, terdiri atas kartu tanda penduduk (KTP) dan surat kuasa bermeterai cukup bagi yang diwakilkan oleh orang lain

2. Untuk badan hukum, terdiri atas:

a) Surat kuasa bermeterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan.

b) Fotokopi KTP yang diberi kuasa.

c) Surat keterangan domisili.

d) Surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan NPWP yang dilegalisasi.

3. Untuk instansi pemerintah, terdiri atas:

a) Surat kuasa bermeterai cukup, menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap instansi yang bersangkutan

b) Melampirkan fotokopi KTP yang diberi kuasa

c) Faktur untuk BPKB

d) Sertifikat uji tipe dan sertifikat registrasi uji tipe (SRUT) kendaraan bermotor.

e) Sertifikat nomor identifikasi kendaraan (NIK) dari agen pemegang merek (APM), kecuali kendaraan bermotor khusus tanpa sertifikat NIK.

f) Rekomendasi dari instansi yang berwenang di bidang penggunaan kendaraan bermotor untuk angkutan umum.

g) Hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.

 

KBL Kategori Impor Utuh (Completely Built Up)

a) Mengisi formulir permohonan.

b) Melampirkan tanda bukti identitas, dengan ketentuan:

1. Untuk perorangan, terdiri atas KTP dan surat kuasa bermeterai cukup bagi yang diwakilkan oleh orang lain.

2. Untuk badan hukum, terdiri atas:

a) Surat kuasa bermeterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan.

b) Fotokopi KTP yang diberi kuasa.

c) Surat keterangan domisili.

d) SIUP dan NPWP yang dilegalisasi.

3. Untuk instansi pemerintah, terdiri atas:

a).Surat kuasa bermeterai cukup, menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap instansi yang bersangkutan; dan

b) Melampirkan fotokopi KTP yang diberi kuasa.

c) Faktur untuk BPKB.

d) Dokumen pemberitahuan pabean dalam rangka impor barang (PIB).

e) Surat keterangan pengimporan kendaraan bermotor yang disahkan pejabat Bea dan Cukai yang berwenang, bagi:

1. Impor kendaraan bermotor tanpa penangguhan atau pembebasan bea masuk atau formulir A.

2. Impor kendaraan bermotor dengan penangguhan atau pembebasan bea masuk atau formulir B.

3. Formulir yang berlaku untuk kawasan perdagangan bebas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

f) Sertifikat uji tipe dan SRUT kendaraan bermotor.

g) Tanda pendaftaran tipe untuk keperluan impor, dari Kementerian Perindustrian.

h) Sertifikat VIN (Vehicle Identification Number) dan/atau sertifikat NIK dari APM.

i) Surat keterangan rekondisi dari perusahaan yang memiliki izin rekondisi yang sah khusus untuk kendaraan bermotor impor bukan baru serta melampirkan izin impor dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

j) Izin penyelenggaraan untuk angkutan umum dan/atau izin trayek dari instansi yang berwenang.

k) Surat hasil penelitian keabsahan surat keterangan pengimporan kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah, atau Kepala Korps Lalu Lintas Polri bagi kendaraan bermotor yang masuk melalui wilayah pabean DKI Jakarta

l) Hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.

 

Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk membuat STNK KBL yang baru mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Biaya penerbitan dan perpanjangan STNK:

1. Roda dua dan tiga sebesar Rp100.000
2. Roda empat dan lebih biayanya Rp200.000

2Biaya pengesahan untuk STNK:

1. Roda dua dan tiga Rp25.000.
2. Roda empat dan lebih Rp50.000.
 

3. Biaya administrasi:

1.Roda dua adalah Rp25.000.
2. Roda empat atau lebih Rp50.000.

4. Biaya SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan):

1. Roda dua Rp35.000.
2. Roda empat dan lebih Rp143.000.

5. Biaya penerbitan pelat nomor:

1. Roda dua dan tiga Rp60.000.
2. Roda empat atau lebih Rp100.000.

Khusus bagi pengecekan fisik kendaraan, tidak ada biaya sama sekali.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan merupakan upaya pemerintah mengurangi pemakaian bahan bakar fosil.

 

 

Penulis: Anton Setiawan
Editor : Eri Sutrisno/Ratna Nuraini/Elvira

BPKB
kendaraan bermotor listrik
polda
polri
STNK
Layanan Terpopuler
Kenali Stunting, Cegah Sekarang Juga
Stunting pada anak dapat dicegah jika orang tua mengambil langkah-langkah penting dalam dua tahun pertama kehidupan seorang anak. Prioritas pencegahan dimulai saat ibu hamil, dengan menjaga kecukupan ...
Mengenali dan Mencegah Demam Berdarah Dengue
Musim hujan adalah saat rawan wabah demam berdarah dengue (DBD). Kenali gejala dan tanda-tanda awal DBD agar tak salah membedakan dengan demam biasa. ...
Menjaga Rahasia Pasien
Data pasien positif  corona mutan, baik kasus 1 dan 2, sempat beredar luas. Ada sejumlah aturan perlindungan hak privasi pasien. ...
Manfaat dan Ketentuan Izin Panel Surya Atap
Pemanfaatan energi surya untuk kelistrikan mandiri telah menjadi alternatif bagi masyarakat. Pemerintah memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) A...
Cara Mengurus Izin Mendirikan Bangunan
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diperlukan sebagai keabsahan sebuah bangunan terhadap lingkungan sekitar. Bangunan yang tidak dilengkapi IMB terancam dibongkar oleh pemerintah setempat. ...
Pedoman Kesehatan Hadapi Covid-19
Apa yang harus dilakukan masyarakat terkait kesehatan dalam upaya menghadapi Covid-19? ...
Kenali dan Cegah TBC
Pemerintah mengkampanyekan Gerakan Maju Bersama Menuju Eliminasi TBC 2030. Tujuannya, mencegah meluasnya penyebaran penyakit TBC di masyarakat. ...
Protokol Pintu Masuk Wilayah Indonesia (Bandara, Pelabuhan, PLBDN)
...
Protokol di Area dan Transportasi Publik
...
Protokol Area Institusi Pendidikan
...