Bahasa | English


LINGKUNGAN HIDUP

Cara Mengurus Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir

25 Febuary 2020, 01:55 WIB

Pemanfaatan bahan nuklir wajib mendapat persetujuan dan pengawasan dari Badan Pengawasan Tenaga Nuklir termasuk mencabut izinnya.


Cara Mengurus Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir Peneliti mengoperasikan reaktor pengolah campuran logam tanah jarang di Laboratorium pengolahan logam tanah jarang, Gedung Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Yogyakarta, Babarsari, Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (4/1). Foto: ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah

Bahan nuklir adalah bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan berantai. Setiap pemanfaatan bahan nuklir wajib memiliki izin, kecuali bahan nuklir dengan konsentrasi aktivitas dan aktivitas tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir.

Bahan nuklir dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan seperti penelitian dan pengembangan, pembuatan, dan produksi, penyimpanan, pengalihan, impor, ekspor, dan pemanfaatan lainnya termasuk pengoperasian reaktor daya, reaktor nondaya dan memproduksi radioisotop.

Jika ingin memanfaatkan bahan nuklir bagi kegiatan Anda, maka harus mendapatkan izin pemanfaatannya dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Pengawasan Tenaga Nuklir (Bapeten) dan harus memenuhi persyaratan izin yang telah ditetapkan.

Persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan izin pemanfaatan bahan nuklir dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

 

1. Administrasi:

a. Bukti pendirian badan hukum.

b. Bukti pembayaran biaya permohonan.

 

2. Administrasi lain:

a. Untuk kegiatan penelitian dan pengembangan; pembuatan; produksi; penyimpanan; dan penggunaan bahan nuklir, pemohon wajib memiliki izin konstruksi, komisioning, operasi, atau dekomisioning instalasi nuklir.

b. Untuk kegiatan ekspor bahan nuklir, pemohon harus memiliki izin ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

c. Untuk kegiatan impor bahan nuklir, pemohon harus memiliki Angka Pengenal Impor (API) atau izin impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan atau dokumen notifikasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk pemohon yang merupakan instansi pemerintah.

 

3. Teknis:

a. Dokumen spesifikasi teknis bahan nuklir.

b. Prosedur yang terkait dengan pemanfaatan bahan nuklir.

c. Sertifikat kalibrasi alat ukur proteksi radiasi.

d. Pernyataan perencanaan penanganan bahan bakar nuklir bekas dan limbah radioaktif.

e. Program proteksi dan keselamatan radiasi.

f. Dokumen rencana proteksi fisik.

g. Dokumen sistem safeguards.

 

Jika terdapat perubahan dalam hal izin maka permohonannya diajukan secara tertulis kepada Kepala Bapeten paling lama 14 hari setelah terjadi perubahan data dengan melampirkan dokumen perubahan terdiri dari:

a. Nama badan hukum pemegang izin

b. Alamat instalasi nuklir

c. Nama pekerja radiasi, petugas proteksi radiasi, pengurus inventori bahan nuklir, pengawas inventori bahan nuklir, atau petugas proteksi fisik

d. Kuantitas bahan nuklir.

Selain itu, izin pemanfaatan bahan nuklir dapat diperpanjang sesuai dengan jangka waktu berlakunya izin. Pemegang izin pemanfaatan bahan nuklir yang bermaksud memperpanjang izin wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapeten paling lama 30 hari sebelum izin berakhir.

Izin pemanfaatan bahan nuklir dapat berakhir disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

  1. Masa berlakunya izin sudah habis
  2. Badan hukum bubar atau dibubarkan
  3. Pemegang izin mengajukan permohonan penghentian izin; atau
  4. Dicabut izinnya oleh Kepala Bapeten

Masa berlakunya izin bergantung kepada jenis pemanfaatannya dengan rentang waktu antara 1 hingga 5 tahun. Berikut ini adalah masa berlaku izin pemanfaatan bahan nuklir berdasarkan jenis pemanfaatannya:

 

No

Jenis Kegiatan Pemanfaatan

Masa Berlaku Izin

(Tahun)

1

Penelitian dan Pengembangan

3  

2

Pembuatan

2  

3

Produksi

2

4

Penyimpanan

5

5

Pengalihan

1

6

Ekspor

1

7

Impor

1

8

Penggunaan

5

 

Untuk pengurusan sertifikasi izin pemanfaatan bahan nuklir, setiap pemohon akan dikenai biaya yang disesuaikan dengan jenis kegiatan pemanfaatannya. Berikut ini tarif dari tiap jenis pemanfaatan bahan nuklir disesuaikan dengan ragam kegiatan.

 

No

Jenis PNBP

Satuan

Tarif

(Rp)

1

Penelitian dan Pengembangan

 

 

 

a. Izin Baru

Per permohonan

3.590.000,-

 

b. Perpanjangan Izin

Per permohonan

1.470.000,-

 

c. Perubahan Izin

Per permohonan

385.000,-

2

Pembuatan

 

 

 

a. Izin Baru

Per permohonan

2.645.000

 

b. Perpanjangan Izin

Per permohonan

735.000

 

c. Perubahan Izin

Per permohonan

280.000

3

Produksi

 

 

 

a. Izin Baru

Per permohonan

2.645.000

 

b. Perpanjangan Izin

Per permohonan

735.000

 

c. Perubahan Izin

Per permohonan

280.000

4

Penyimpanan

 

 

 

a. Izin Baru

Per permohonan

1.445.000,00

 

b. Perpanjangan Izin

Per permohonan

945.000,00

 

c. Perubahan Izin

Per permohonan

280.000

5

Pengalihan

 

 

 

a. Izin Baru

Per permohonan

2.225.000

 

b. Perpanjangan Izin

Per permohonan

525.000

 

c. Perubahan Izin

Per permohonan

245.000

6

Impor

 

 

 

a. Izin Baru

Per permohonan

625.000

 

b. Perpanjangan Izin

Per permohonan

490.000

 

c. Perubahan Izin

Per permohonan

245.000

7

Ekspor

 

 

 

a. Izin Baru

Per permohonan

625.000

 

b. Perpanjangan Izin

Per permohonan

490.000

 

c. Perubahan Izin

Per permohonan

245.000

8

Penggunaan pada:

 

 

 

  1. Pengoperasian Reaktor Daya

 

 

 

a. Izin Baru

Per permohonan

12.870.000,0

 

b. Perpanjangan Izin

Per permohonan

6.615.000

 

c. Perubahan Izin

Per permohonan

735.000

 

  1. Pengoperasian Reaktor Nondaya

 

 

 

a. Izin Baru

Per permohonan

8.520.000

 

b. Perpanjangan Izin

Per permohonan

4.270.000

 

c. Perubahan Izin

Per permohonan

490.000

 

  1. Produksi Radioisotop

 

 

 

a. Izin Baru

Per permohonan

7.260.000

 

b. Perpanjangan Izin

Per permohonan

3.150.000

 

c. Perubahan Izin

Per permohonan

420.000

 

 

Penulis: Anton Setiawan
Editor: Ratna Nuraini

Nuklir
Layanan Terpopuler
Program Keluarga Harapan (PKH) 2021, Berikut Syarat dan Ketentuan Penerimanya
Kebutuhan dasar kesehatan ibu hamil dan anak usia 0--6 tahun pun kini dijamin pemerintah sebagai bagian program PKH.   ...
Sembilan Syarat Penerima Vaksin Covid-19
Masyarakat yang mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 harus memenuhi kondisi kesehatan yang telah ditetapkan. Apa saja syarat-syaratnya? ...
Alur Registrasi Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama
Sebelum divaksin, peserta vaksinasi Covid-19 harus melakukan registrasi dan verifikasi. Dalam proses verifikasi, peserta mengkonfirmasi domisili serta penapisan sederhana terhadap penyakit penyerta ya...
Stimulus Tarif Listrik Jalan Terus, Begini Cara Mendapatkannya
PLN kembali memberikan stimulus atau bantuan keringanan biaya listrik kepada pelanggan rumah tangga bersubsidi maupun bisnis dan industri golongan tegangan rendah. ...
Syarat Menerima Bantuan Modal untuk Lulusan Program Keluarga Harapan (PKH)
Kementerian Sosial mulai tahun ini menyalurkan bantuan modal kewirausahaan untuk Keluarga Penerima Manfaat yang telah lulus Program Keluarga Harapan (KPM PKH). ...
Bansos Tunai Tahun 2021 Diluncurkan, Begini Cara Mengeceknya
Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos tahun 2021 akan menyasar 10 juta keluarga di seluruh Indonesia. Bansos ini akan diberikan secara bertahap mulai Januari hingga April. ...
Program Indonesia Pintar Bergulir, Ini Cara Pencairannya
Pengecekan nama di dalam daftar penerima bantuan PIP dapat dilakukan dengan cara mengakses laman pip.kemdikbud.go.id. ...
Mengenal Layanan 6 Fitur Baru Aplikasi Mobile JKN
Penambahan fitur-fitur Mobile JKN sejalan dengan upaya BPJS Kesehatan untuk memudahkan layanan, transparansi dan meningkatkan mutu fasilitas kesehatan. ...
Cara Mengecek Jumlah Pemilih di TPS
Masyarakat bisa mengecek jumlah pemilih di TPS terdekat yang sudah ditentukan oleh KPU. ...
Mengecek Bantuan Subsidi Guru Agama
Kementerian Agama mengalokasikan anggaran dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terkait dengan pendidikan agama dan keagamaan. Salah satunya dialokasikan untuk bantuan subsidi upah (BSU)...