Bahasa | English


KARTU PRAKERJA

Asa Pencari Kerja dan Korban PHK

12 March 2020, 01:36 WIB

Presiden Jokowi menandatangani Perpres Kartu Prakerja. Angin segar bagi pencari kerja dan korban PHK.


Asa Pencari Kerja dan Korban PHK Foto: Indonesia Baik

Pogram kartu Pra Kerja ini merupakan program kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ataupun yang sudah kerja dan ingin mengembangkan kompetensi. Kartu ini akan diberikan kepada pencari kerja dan buruh atau pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Berbekal kartu ini, mereka dapat mengikuti pelatihan-pelatihan guna meningkatkan keahliannya.

Realisasi kartu prakerja ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja yang diteken pada akhir Februari lalu.

"Mereka nanti bisa memilih kursus yang dimintai mulai dari barista, coding, desain grafis, hingga operator alat berat," kata Presiden Jokowi saat pidato di hadapan Paripurna DPR, Agustus 2019 lalu.

Anggaran yang dialokasikan untuk kartu ini tergolong jumbo. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp10,3 triliun pada tahun ini. Dana itu nanti akan disebar ke sejumlah kementerian. Tahun ini, pemerintah bakal memberikan kepada dua juta peserta.

Anggaran sebesar itu, menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, akan dibagi dalam empat manfaat. Yakni, biaya pelatihan sebesar Rp3-7 juta, biaya sertifikasi Rp0-900.000, insentif pascapelatihan Rp500.000, dan pengisian survei (3×Rp50.000).

Insentif diberikan bukan tanpa batas. Disebut-sebut, mereka yang sudah menyelesaikan pelatihan akan menerima insentif selama tiga bulan. Insentif itu bukan gaji, melainkan hanya untuk membantu mereka mencari pekerjaan.

Tentu saja tidak semua orang yang menganggur atau pencari kerja bisa dengan mudah mendapatkan ini. Mereka harus memenuhi sejumlah syarat yang ditetapkan.

 

 

 

Penulis: Fajar WH
Editor: Eri Sutrisno/Ratna Nuraini

Presiden RI
APBN
Joko Widodo
Jokowi
Kartu Indonesia Pintar
Kartu Prakerja
Kartu Sakti
Menteri Keuangan
Penghargaan Jokowi
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020
Sri Mulyani
Layanan Terpopuler
Klaim Biaya Penanganan Covid-19 di Rumah Sakit
Klaim biaya penanganan Covid-19 berlaku bagi rumah sakit rujukan PIE dan rumah sakit yang sesuai ketentuan. ...
Panduan Sehat Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Pemerintah menerbitkan buku panduan untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Tujuannya, sektor ini tetap bergerak dengan protokol kesehatan. ...
Istilah-istilah Baru dalam Penanganan Covid-19
Probable dan Discarded adalah istilah baru dalam penanganan Covid 19. Apa dan bagaimana penanganan kedua hal tersebut? ...
Meraih Bantuan Insentif dari Kemenparekraf
Ada enam pelaku bidang usaha kreatif yang diberi Bantuan Insentif Pemerintah. Total bantuan pada tahun 2020 sebesar 24 miliar. ...
Cetak Dokumen Kependudukan dari Rumah
Sekarang tak lagi bersusah payah mengurus kembali dokumen kependudukan yang hilang. Pemerintah telah mempermudah pelayanan dokumen administrasi kependudukan dengan inovasi cetak mandiri dari rumah. ...
Batas Atas Tarif Pemeriksaan Rapid Test
Pemerintah telah menerbitkan aturan batas tarif tertinggi untuk pemeriksaan rapid test antibodi sebesar Rp150.000. ...
Protokol bagi Penyelenggaraan Hajatan hingga Tempat Wisata
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengeluarkan aturan normal baru bagi desa. Tujuannya untuk mewujudkan masyarakat desa yang produktif dan aman dari pen...
Yuk, Ikuti Panduan Pelaksanaan Kurban
Pengelola penjualan hewan kurban wajib memperhatikan kebersihan lokasi berjualan. Pemeriksaan kesehatan juga harus dilakukan, baik petugasnya maupun hewannya. ...
Tata Cara Menumpang Kereta Bandara Soekarno-Hatta di Masa Adaptasi Normal Baru
Tahap awal, penumpang kereta bandara Soekarno-Hatta hanya akan mengisi 70 persen dari kapasitas kereta. ...
Aturan Baru demi Dorong Pemulihan Nasional
Dengan skema penjaminan ini, pemerintah mendorong penyaluran kredit dari perbankan kepada para pelaku UMKM. ...