Bahasa | English


PANDEMI COVID-19

Protokol Kepulangan WNI dari Luar Negeri

17 May 2020, 05:37 WIB

Di tengah pandemi dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah, sejumlah pekerja Indonesia di luar negeri mulai berdatangan. Pemerintah tak mau kecolongan.


Protokol Kepulangan WNI dari Luar Negeri Sebanyak 335 pekerja migran Indonesia antre menaiki pesawat Garuda yang disewa khusus di Bandar Udara Internasional Velana, Maldives, Jumat (24/4/2020). Mereka dipulangkan karena pandemi. Foto: ANTARA FOTO/KBRI Colombo/zk/hp.

Ribuan pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri terus berdatangan ke tanah air. Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat, selama Januari hingga 4 Mei ada 126.742 pekerja migran Indonesia yang sudah tiba di tanah air. Mereka berasal dari 83 negara. Kepulangan mereka karena terimbas kebijakan penguncian wilayah, dideportasi negara tempat bekerja, ataupun habis masa kontrak kerjanya.

Menurut Kepala BP2MI Benny Rhamdani, dari 126.742 itu, 33.434 orang pulang secara mandiri, 17.884 pekerja difasilitasi BP2MI, dan 75.424 pekerja kepulangannya ditangani gugus tugas nasional. Gelombang kedua kepulangan para PMI ini diperkirakan bakal berlanjut hingga Mei dan Juni mendatang. Pada periode itu, menurut Benny, diperkirakan ada 34.300 PMI yang bakal pulang ke tanah air. Mereka berasal dari 54 negara. Kepulangan mereka ini dikarenakan habis masa kontrak kerjanya.

Kepulangan mereka di tengah pandemi Covid-19 ini tentu membuat was-was. Apalagi kepulangan mereka itu saat sejumlah wilayah menerapkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Oleh karena itu, untuk mengantisipasinya, Menteri Kesehatan mengeluarkan Surat Edaran bernomor HK.02.01/Menkes/313/2020 tentang Protokol Kesehatan Penanganan Kepulangan WNI dan Kedatangan WNA dari Luar Negeri di Pintu Masuk Negara dan di Wilayah pada Situasi PSBB. Surat ini diteken Menteri Kesehatan Terawan pada 1 Mei lalu.

Berikut beberapa poin protokol yang diatur dalam surat edaran itu:

Penanganan di Pintu Masuk

1. Setiap warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) yang masuk ke Indonesia wajib mengikuti prosedur kekarantinaan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan tambahan yang berlaku di Indonesia.

2. Pemeriksaan kesehatan tambahan meliputi:

  • Wawancara
  • Pemeriksaan suhu, tanda, dan gejala Covid-19
  • Pemeriksaan saturasi oksigen
  • Pemeriksaan rapid test dan/atau PCR

3. Setiap WNI yang kembali ke Indonesia sedapat mungkin membawa health certificate dalam bahasa Inggris yang berlaku maksimal tujuh hari sejak diterbitkan oleh fasilitas negara asal dan divalidasi dokter Kantor Kesehatan Pelabuhan/bandar udara/PLBDN kedatangan.

4. WNI yang pulang membawa health certificate yang membuktikan hasil pemeriksaan PCR negatif Covid-19.

  • Dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan kecuali rapid test atau PC
  • Jika tidak ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko pada pemeriksaan kesehatan, KKP menerbitkan izin (clearance) kesehatan dan health alert card (HAC) kepada yang bersangkutan.
  • Dapat melanjutkan perjalanan ke daerah asal dengan membawa surat jalan dari pihak Satgas penanganan Covid-19 setempat.
  • Melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing selama 14 hari, menerapkan phyisical distancing, memakai masker dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
  • Clearance kesehatan diserahkan kepada RT/RW setempat yang selanjutnya diteruskan ke Puskesmas setempat agar dilakukan pemantauan selama masa karantina mandiri.

5. WNI yang pulang, jika tidak membawa health certificate;

  • Membawa health certificate dengan masa berlaku lebih dari 7 hari; atau\
  • Membawa health certificate tetapi tidak membuktikan hasil PCR negatif Covid-19 dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan termasuk rapid test dan/atau PCR.

6. Apabila dapat dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan PCR di pintu masuk, WNI dapat menunggu sementara di tempat/fasilitas karantina yang disiapkan sampai hasil pemeriksaan PCR keluar. WNI dengan hasil PCR negatif Covid-19 dan tidak ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko, maka:

  • Diberika clearance kesehatan oleh petugas kesehatan di fasilitas karantina
  • Membawa health alert card (HAC) yang sudah diberikan di pintu masuk
  • Dapat melanjutkan perjalanan ke daerah asal dengan membawa surat jalan dari Satgas Penanganan Covid-19 setempat, selalu memakai masker selama perjalanan. Perjalanan ke daerah asal akan difasilitasi pemerintah.
  • Melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing selama 14 hari, menerapkan phyisical distancing, memakai masker, dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat
  • Clearance kesehatan diserahkan kepada RT/RW setempat yang selanjutnya diteruskan ke Puskesmas setempat agar dilakukan pemantauan selama masa karantina mandiri.

7. Apabila tidak dapat melakukan pemeriksaan PCR di pintu masuk, terhadap WNI dilakukan pemeriksaan rapid test.

8. WNI dengan rapid test non reaktif, maka:

  • Dilakukan karantina di tempat/fasilitas karantina yang disiapkan pihak pemerintah maupun pihak lainnya.
  • Gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 nasional/daerah ataupun pihak lainnya menyediakan fasilitas transportasi dari pintu masuk ke tempat/fasilitas karantina.KKP tetap memberikan HAC kepada yang bersangkutan.
  • Masa karantina berlangsung sampai dengan didapatkan hasil pemeriksaan PCR negatif Covid-19 atau hasil pemeriksaan ulang rapid test pada hari ke-7 sampau 10 non reaktif.

9. WNI dengan rapid test reaktif atau hasil pemeriksaan PCR positif Covid-19 dirujuk ke RS Darurat/RS rujukan di wilayah setempat dengan menerapkan protokol rujukan penyakit Infeksi.

10. Setiap WNI yang masuk ke Indonesia wajib mempunyai health certificate dalam bahasa Inggris yang menyatakan hasil pemeriksaan PCR negatif Covid-19. Health certificate berlaku maksimal tujuh hari sejak diterbitkan oleh fasilitas kesehatan negara asal dan divalidasi dokter KKP di pelabuhan/bandar udara/PLBDN kedatangan.

11. WNA yang masuk dengan membawa health certificate yang membuktikan hasil PCR negatif Covid-19:

  • Dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan kecuali rapid test atau PCR
  • Jika tidak ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko pada pemeriksaan, KKP menerbitkan clearancy kesehatan dan health alert card (HAC) kepada yang bersangkutan
  • Dapat melanjutkan perjalanan ke daerah tujuan dengan membawa surat jalan dari pihak Satgas Penanganan Covid-19 setempat, dan selalu memakai masker selama perjalanan
  • Melakukan karantina mandiri di tempat tinggalnya selama 14 hari, menerapkan phyisical distancing, memakai masker, dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat
  • Clearance kesehatan diserahkan kepada pihak perwakilan negaranya untuk diteruskan kepada Dinas Kesehatan setempat agar dilakukan pemantauan selama karantina mandiri

12. WNI yang datang tidak membawa health certificate atau membawa health certificate

dengan masa berlaku lebih dari 7 hari atau membawa health certificate tetapi tidak membuktikan hasil pemeriksaan PCR negatif, maka:

  • Tetap dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan termasuk rapid test
  • WNA yang memiliki komorbid, jika hasil pemeriksaan rapid test reaktif dilakukan tindakan rujukan dan isolasi ke RS darurat/RS rujukan Covid-19.
  • WNA yang tidak memiliki gejala dan tidak memiliki komorbid dengan hasil tes reaktif, direkomendasikan kepada pejabat imigrasi untuk dilakukan tindakan deportasi
  • Jika hasil pemeriksaan rapid test non reaktif direkomendasikan kepada pejabat imigrasi untuk dilakukan tindakan deportasi.

 

 

Penulis: Fajar WH
Editor: Putut Tri Husodo/Elvira Inda Sari
Redaktur bahasa: Ratna Nuraini

Covid-19
Dampak Covid-19
Diagnosis Covid-19
Jenazah Covid-19
LawanCovid19
Obat Covid-19
Penanganan Covid-19
Protokol
WNI
Layanan Terpopuler
Siapkan KK dan NIK, Prakerja Gelombang 9 Resmi Dibuka
Bagi pendaftar yang belum lolos ke program kartu Prakerja pada gelombang-gelombang sebelumnya, ada harapan baru di gelombang 9. ...
Cara Dapatkan Bantuan Pemerintah untuk UKM
Calon penerima Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro (BPUM) adalah mereka yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan atau Kredit Usaha Rakyat (KUR). ...
Bantuan Modal bagi Wirausaha Muda
Bantuan ini diperuntukkan bagi wirausaha muda yang bergerak di sektor industri kuliner, pariwisata, pendidikan, maupun industri kreatif. ...
Menjaga Penyaluran Tepat Sasaran
Jika calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa langsung menginformasikannya ke aparat desa. ...
Begini Cara Sekolah Menjaring Penerima Kuota Internet Gratis
Kemendikbud mendapat anggaran tambahan Rp7,2 triliun untuk subsidi kuota internet selama September-Desember 2020 guna mendukung penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). ...
Tata Cara Dapatkan Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Ekonomi Kreatif
Bantuan infrastruktur ekonomi kreatif tak hanya ditujukan bagi komunitas ekonomi kreatif, melainkan juga pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, serta lembaga adat. ...
Kapan dan Bagaimana Tes Swab Dilakukan
Tes swab memiliki akurasi yang lebih tepat untuk mendeteksi infeksi akibat virus corona. Waktu yang dianjurkan untuk melakukan tes swab adalah dua hari setelah seseorang dalam kondisi tertentu menderi...
Tata Cara Pencairan Bantuan Pesantren Terdampak Covid-19
Yang terpenting, petugas pencairan bantuan tersebut harus membawa Surat Pemberitahuan dari Kementerian Agama bahwa pesantren miliknya adalah penerima bantuan di masa Covid-19. ...
Satu Akun untuk Pantau Pergerakan Limbah B3
Aplikasi Festronik 2020 merupakan aplikasi yang terus dimutakhirkan agar limbah B3 yang diangkut sampai kepada pengelola akhir terdeteksi dengan baik ...
Kiat Menghindari Wabah di Kantor
Munculnya klaster perkantoran dapat berasal dari pemukiman atau bahkan dalam perjalanan menuju kantor. ...