Bahasa | English


IMIGRASI

Paspor Hilang atau Rusak Kini Tidak Didenda

27 June 2020, 01:27 WIB

Paspor hilang atau rusak akibat banjir, gempa bumi, kebakaran, huru-hara dan bencana lainnya saat ini sudah tidak dikenakan denda. Namun ada ketentuan yang harus dipenuhi pemilik paspor.


Paspor Hilang atau Rusak Kini Tidak Didenda Paspor Republik Indonesia. Foto: ANTARA NEWS

Ada kabar baik bagi masyarakat yang telah memiliki paspor tapi hilang atau rusak. Sebuah peraturan baru telah dikeluarkan Menteri Keuangan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) RI Nomor 51/PMK.02/2020. Permenkeu ini mengatur mengenai penetapan tarif nol rupiah atas layanan biaya beban paspor hilang atau rusak karena keadaan kahar atau force majeur.

Dalam Permenkeu itu disebutkan bahwa setiap pemegang paspor yang hilang atau rusak saat ini sudah tidak lagi dikenai denda. Kondisi tersebut, seperti tercantum di dalam Pasal 2 Permenkeu No.51/PMK.02/2020, apabila terjadi keadaan kahar seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, huru-hara, dan bencana lain yang ditetapkan oleh instansi berwenang. 

Semula denda dikenai kepada pemilik paspor yang hilang atau rusak. Denda diberlakukan sebagai sanksi atas kelalaian pemegang paspor, karena paspor merupakan dokumen negara.

Merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak, paspor rusak dikenai denda sebesar Rp500.000. Sedangkan bagi paspor yang hilang, pemiliknya dikenai denda lebih besar, yaitu sebesar Rp1 juta.

Menurut Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Keuangan, Arvin Gumilang, pemilik paspor yang rusak atau hilang dikarenakan kondisi kahar tadi wajib mengurus terlebih dulu dokumen pelengkap. Dokumen itu terdiri dari surat keterangan kehilangan dari kelurahan atau otoritas berwenang tentang terjadinya kondisi kahar.

Perlu diingat pula bahwa dalam permohonan paspor baru untuk menggantikan paspor yang rusak atau hilang karena kahar tadi, pemohon wajib mencantumkan sejumlah informasi. Terdiri dari nama, alamat domisili, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan dan alasan permohonan. Surat permohonan ditujukan kepada kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi terkait di tempat pemohon akan mengurus paspor baru.

Pemohon kemudian mengurusnya ke kantor imigrasi terdekat atau pejabat perwakilan RI di luar negeri. Data-data dari dokumen yang dibawa pemohon nantinya akan dijadikan dasar bagi petugas imigrasi untuk menganalisa apakah pemohon disetujui permohonannya.

Dalam kondisi permohonan tadi diterima oleh kepala kantor imigrasi atau kepala perwakilan RI di luar negeri, maka pejabat terkait akan menerbitkan surat pernyataan persetujuan pengenaan tarif Rp0 kepada pemohon. 

Selanjutnya pemohon akan menjalankan tahapan pengambilan data biometrik dan pembayaran biaya normal pengurusan paspor tanpa dikenai denda. Untuk biaya pengurusan paspor baru adalah sebagai berikut:

1. Paspor biasa 48 halaman dikenai tarif Rp350.000 per permohonan. 

2. Paspor biasa 48 halaman elektronik dikenai tarif Rp650.000 per permohonan.

Seandainya permohonan ditolak pihak imigrasi, maka pemohon paspor wajib membayar denda sesuai ketentuan yang berlaku serta mengikuti semua tahapan pengurusan paspor baru sesuai kebijakan pemerintah. Merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak, paspor rusak dikenai denda sebesar Rp500.000. Sedangkan bagi paspor yang hilang, pemiliknya dikenai denda lebih besar, yaitu sebesar Rp1 juta.

Kepada masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait pengurusan paspor baru untuk menggantikan paspor yang rusak atau hilang dapat mengakses laman www.imigrasi.go.id. Bisa juga mengakses akun Ditjen Imigrasi @ditjen_imigrasi di media sosial Instagram, Twitter, Facebook dan Youtube. 

Atau dapat juga mendatangi bagian Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan di kantor Ditjen Imigrasi Gedung Sentra Mulia, Jl HR Rasuna Said Kaveling X-6, RT 16 RW 4, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Karet Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, pada Senin hingga Jumat jam 08.00 hingga 16.00 WIB. 

 

 

 

Penulis: Anton Setiawan
Editor : Eri Sutrisno/Elvira Inda Sari
Redaktur Bahasa: Ratna Nuraini

Paspor tidak didenda
DItjen Imigra
Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan RI
Paspor
Paspor hilang
Paspor rusak
Urus Paspor
Layanan Terpopuler
Program Keluarga Harapan (PKH) 2021, Berikut Syarat dan Ketentuan Penerimanya
Kebutuhan dasar kesehatan ibu hamil dan anak usia 0--6 tahun pun kini dijamin pemerintah sebagai bagian program PKH.   ...
Sembilan Syarat Penerima Vaksin Covid-19
Masyarakat yang mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 harus memenuhi kondisi kesehatan yang telah ditetapkan. Apa saja syarat-syaratnya? ...
Alur Registrasi Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama
Sebelum divaksin, peserta vaksinasi Covid-19 harus melakukan registrasi dan verifikasi. Dalam proses verifikasi, peserta mengkonfirmasi domisili serta penapisan sederhana terhadap penyakit penyerta ya...
Stimulus Tarif Listrik Jalan Terus, Begini Cara Mendapatkannya
PLN kembali memberikan stimulus atau bantuan keringanan biaya listrik kepada pelanggan rumah tangga bersubsidi maupun bisnis dan industri golongan tegangan rendah. ...
Syarat Menerima Bantuan Modal untuk Lulusan Program Keluarga Harapan (PKH)
Kementerian Sosial mulai tahun ini menyalurkan bantuan modal kewirausahaan untuk Keluarga Penerima Manfaat yang telah lulus Program Keluarga Harapan (KPM PKH). ...
Bansos Tunai Tahun 2021 Diluncurkan, Begini Cara Mengeceknya
Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos tahun 2021 akan menyasar 10 juta keluarga di seluruh Indonesia. Bansos ini akan diberikan secara bertahap mulai Januari hingga April. ...
Program Indonesia Pintar Bergulir, Ini Cara Pencairannya
Pengecekan nama di dalam daftar penerima bantuan PIP dapat dilakukan dengan cara mengakses laman pip.kemdikbud.go.id. ...
Mengenal Layanan 6 Fitur Baru Aplikasi Mobile JKN
Penambahan fitur-fitur Mobile JKN sejalan dengan upaya BPJS Kesehatan untuk memudahkan layanan, transparansi dan meningkatkan mutu fasilitas kesehatan. ...
Cara Mengecek Jumlah Pemilih di TPS
Masyarakat bisa mengecek jumlah pemilih di TPS terdekat yang sudah ditentukan oleh KPU. ...
Mengecek Bantuan Subsidi Guru Agama
Kementerian Agama mengalokasikan anggaran dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terkait dengan pendidikan agama dan keagamaan. Salah satunya dialokasikan untuk bantuan subsidi upah (BSU)...