PANDEMI
  Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara massal dalam kunjungan kerja ke Provinsi Bali. SETPRES

Tak Ada yang Aman sampai Semua Aman

  •   Rabu, 31 Maret 2021 | 14:20 WIB
  •   Oleh : Administrator

Bersama 25 kepala negara dan pimpinan badan dunia, Presiden Jokowi ikut menyerukan perlunya perjanjian pandemi internasional. Pandemi tak bisa ditangani sendirian.

Situasinya masih jauh dari stabil, masih terus berubah, dan karenanya jangan lengah. Ancaman Covid-19  terus mengintai di seluruh penjuru dunia. Bahkan, sekiranya nanti bisa tertangani, Covid-19 bukanlah pandemi terakhir. Maka, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pun merasa perlu mengingatkan bahwa ke depan ada kemungkinan ledakan pandemi lainnya.

Atas inisiatif WHO, 25 pemimpin negara dan organisasi dunia bersama-sama menyerukan betapa pentingnya dirancang sebuah draf perjanjian pandemi internasional (international pandemic treaty), untuk kepentingan bersama. Seruan ini telah disajikan pada laman resmi WHO, per Selasa 30 Maret 2021.

Nama Presiden RI Joko Widodo ada di deretan kepala negara yang menandatangani seruan itu. Di dalam daftar itu juga ada nama Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Presiden Uni Eropa Charles Michel, Presiden Korea Selatan Moon Jae In, PM Thailand Prayut Chan-o-cha, dan sejumlah lainnya. Direktur Jenderal WHO Adhanom Ghebreyesus tentu ada di dalamnya,

Seruan itu menyatakan bahwa komunitas internasional harus bisa bekerja sama "menuju perjanjian internasional baru untuk kesiapsiagaan dan tanggap darurat  pandemi". Dengan demikian, akan muncul arsitektur kesehatan global yang lebih kuat yang akan melindungi generasi masa depan.

“Akan ada pandemi lain dan keadaan darurat kesehatan besar lainnya. Tidak ada satu pun lembaga pemerintah atau multilateral yang dapat mengatasi ancaman ini sendirian,” kata para pemimpin tersebut.

“Secara bersama-sama, kita harus lebih siap untuk memprediksi, mencegah, mendeteksi, menilai, merespons pandemi secara efektif, dan secara terkoordinasi. Pandemi Covid-19 telah menjadi pengingat yang gamblang, juga menyakitkan, bahwa tidak ada yang aman sampai semua orang aman.” 

Para pemimpin itu juga menyatakan bahwa pertanyaan yang penting adalah, “Kapan, bukannya jikalau?”

Yang akan diutamakan dalam perjanjian internasional itu ialah kesiapsiagaan dan tanggap darurat pandemi yang lebih cepat serta komprehensif, dengan pendekatan multisektoral, untuk menguatkan kapasitas national, regional, dan global serta ketahanan pandemi pada masa yang akan datang. Para pemimpin itu juga mengatakan, situasi pandemi saat ini menjadi peluang bagi warga dunia bertindak sebagai satu komunitas global untuk kerja sama secara damai  dan diharapkan bisa berlanjut hingga pascapandemi.

Terus Waspada

Tindak lanjut dari seruan para pemimpin dunia itu memang masih perlu ditunggu. Namun, dalam kebijakan dalam negeri, Presiden Jokowi terus mengedepankan sikap kewaspadaan. Pemerintah secara resmi telah mengeluarkan keputusan larangan mudik lebaran 6--17 Mei 2021. Pembatasan kegiatan masyarakat akan diberlakukan secara ketat pada kurun waktu tersebut.

Pesan untuk terus berhati-hati menerapkan protokol kesehatan disampaikan oleh Presiden Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) ke-5 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (26/3/2021). “Tugas kita dalam penanganan pandemi Covid-19 ini belum berakhir. Belum selesai. Risiko penyebaran Covid-19 ini masih ada,” kata Presiden Jokowi dalam acara yang dihelat secara virtual itu.

Menurut Presiden Jokowi, pemberlakuan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro, sejak Januari lalu, telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Kasus positif Covid-19 yang mencapai di atas 14.000 per hari pada akhir Januari lalu, menurun hingga angka 5.000-an pada akhir Maret. “Jangan menurun kewaspadaan kita. Hati-hati!” tegasnya.

Kepala Negara juga mengatakan, selalu memantau perkembangan pandemi dan kondisi ekonomi di tiap daerah. Penanganan pandemi erat kaitannya dengan pemulihan ekonomi wilayah, di mana keduanya harus berjalan beriringan secara seimbang. “Dicek betul, lihat kasus naik atau tidak. Begitu naik, harus ada kebijakan yang cepat,” kata Presiden Jokowi.

Berkaitan dengan hal tersebut, kepada para bupati di seluruh Indonesia, Presiden Jokowi  meminta untuk mengawal secara detil program vaksinasi massal yang juga digelar di daerah. Dikatakannya, dalam kunjungan kerja ke Provinsi Maluku Utara dan Maluku pada 24-25   Maret lalu, Kepala Negara hendak memastikan secara rinci bahwa distribusi vaksin menjangkau wilayah terpencil, dan proses vaksinasinya juga berjalan baik.

Mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia, Presiden Jokowi meminta adanya prioritas pemberian vaksin. Selepas vaksinasi untuk tenaga kesehatan, prioritas selanjutnya adalah titik-titik terjadinya interaksi di antara warga masyarakat, titik temu masyarakat pekerja, pelayan publik di pasar, terminal, pelabuhan, bandara, dan tempat lainnya. Di lokasi seperti itulah, risiko penyebaran wabah sering terjadi.

 

 

Penulis: Putut Trihusodo
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari