Indonesia.go.id - Blok LNG Tangguh dan Reindustrialisasi Papua

Blok LNG Tangguh dan Reindustrialisasi Papua

  • Administrator
  • Minggu, 3 Desember 2023 | 12:07 WIB
  • 0
ENERGI
  Presiden Joko Widodo meresmikan Tangguh Train 3 di Lapangan Gas Tangguh, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, Jumat (24/11/2023). ANTARA FOTO/ Galih Pradipta
Proyek Tangguh Train 3 tuntas. Blok Tangguh pun menjadi produsen LNG terbesar Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meresmikan proyek gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) Tangguh Train III di Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, pada Jumat (24/11/2023).

Proyek Tangguh Train 3 dibangun dengan investasi USD4,83 miliar atau setara Rp72,45 triliun. “Dengan tuntasnya proyek Tangguh Train 3, kapasitas produksi LNG menjadi 11,4 juta ton per tahun, dan menempatkan blok Tangguh sebagai produsen terbesar LNG Indonesia,” ujarnya pada saat peresmian pengoperasian Train 3 Tangguh, seperti dikutip dari laman Sekretariat Presiden.

Benar, proyek train 3, Blok Tangguh, yang terletak di Teluk Bintuni, Papua Barat, menjadikan blok gas terbesar di Papua memiliki infrastruktur sebanyak 3 train sehingga kapasitas produksi tahunan LNG Tangguh menjadi 11,4 juta ton per tahun. Sebelumnya, melalui dua train yang ada, kapasitas produksi hanya 7,6 juta ton LNG.

“Harapannya, LNG Tangguh dapat berkontribusi signifikan untuk mendukung target produksi gas nasional sebesar 12 miliar kaki kubik per hari pada 2030,” ujar Presiden Jokowi di sambutannya saat peresmian.

Yang menarik dari keberadaan proyek train 3 LNG Blok Tangguh, pasar LNG-nya sudah ada pembelinya, yakni PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan offtaker atau pembeli dari pasar internasional.

"Jadi proyek LNG itu sebelum dibangun sudah dapat sumber pendanaannya. Itu yang jadi komitmen sehingga proyek train 3 bisa dijalankan dan dirampungkan," ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Sebagai informasi, proyek Blok Tangguh, Provinsi Papua Barat, Indonesia, merupakan proyek berstatus proyek strategis nasional (PSN). Blok itu memulai operasinya sejak 2009.

Di Blok Tangguh, BP berperan sebagai operator dengan porsi kepemilikan 40,22 persen. Kemudian MI Berau BV 16,3 persen, CNOOC Muturi Ltd 13.90 persen, Nippon Oil Exploration (Berau) Ltd 12.23 persen, KG Berau Petroleum Ltd 8.56 persen, KG Wiriagar Petroleum Ltd 1.44 persen, dan Indonesia Natural Gas Resources Muturi Inc 7.35 persen.

BP dan mitranya mengantongi izin operasi Blok Tangguh hingga 2035. Pada akhir 2022, atau tepatnya 23 Desember 2022, mereka baru saja mendapatkan perpanjangan kontrak kerja sama Blok Tangguh hingga 2055.

Ketika itu, penandatanganan perpanjangan kontrak dilakukan dua pihak, Pemerintah Indonesia dan BP bersama mitranya. Pihak Indonesia diwakili Menteri ESDM Arifin Tasrif, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, sementara pihak BP diwakili oleh Kathy Wu, BP Regional President Asia Pacific Low Carbon Energy.

Berkaitan dengan harapan agar proyek Blok Tangguh bermanfaat bagi Indonesia, terutama bagi pengembangan ekonomi Papua, Presiden Joko Widodo pun mengharapkan demikian. Bahkan, proyek LNG Tangguh diharapkan menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja dalam negeri, utamanya tenaga kerja asli Papua.

“Saat ini, 70 persen tenaga operasional Tangguh adalah pekerja dari Provinsi Papua Barat dan Papua. Saya juga menyambut baik rencana Tangguh LNG yang menetapkan target sebesar 85 persen pekerja operasi pada 2029 adalah tenaga kerja asli Papua,” ujarnya.

Selain tenaga kerja lokal lebih banyak diserap, Blok Tangguh diharapkan bisa mendorong pertumbuhan dan reindustrialisasi di kawasan sekitarnya. Kini, masalah kebutuhan bahan bakar, seperti gas sudah tidak ada masalah dan bisa dipasok dari Teluk Bintuni.

Benar, pasokan gas dari lapangan Tangguh berpotensi melimpah, apalagi train 3 Blok Tangguh sudah tuntas. Rencana pemerintah untuk mengembangkan kawasan industri Teluk Bintuni bisa semakin terakselerasi. Pelaku industri nasional bisa segera merelokasi atau membangun pabriknya di sekitar sumber gas tersebut.

Berpijak dari pengalaman sebelumnya, pemerintah sudah dan pernah menerapkan skema mendekatkan sumber pasokan gas dan industrinya, seperti pengalaman di Arun, Aceh, atau Bontang, Kalimantan Timur, sehingga menciptakan skala ekonomis bagi industrinya.

Bahkan, menurut informasi yang berkembang, pemerintah juga akan mendorong pembangunan industri petrokimia di dekat sumber gas itu selain juga industri pupuk. Khusus industri pupuk, pemerintah sudah membangunnya di Fak Fak, bahkan ditasbih sebagai industri pupuk pertama di Papua.

Harapannya, kehadiran industri petrokimia, industri pupuk dan adanya kawasan industri di Teluk Bintuni, Papua Barat akan menjadi stimulant bagi pembangunan yang berkelanjutan bagi Tanah Papua dan ujungnya memberikan kemakmuran bagi kawasan tersebut. Semoga.

 

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari