Indonesia.go.id - Mendongkrak Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat

Mendongkrak Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat

  • Administrator
  • Rabu, 22 Maret 2023 | 22:38 WIB
KELAPA SAWIT
  Perkebunan menjadi penyumbang terbesar ekspor di sektor pertanian dengan kontribusi mencapai 97,16 persen atau sebesar Rp622,37 triliun. Sawit adalah yang paling moncer. ANTARA FOTO/ Wahdi Setiawan
Pemerintah tengah melakukan upaya perbaikan dari sektor hulu perkebunan kelapa sawit rakyat dengan cara penggantian tanaman tua atau tidak produktif melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Perekonomian global kini sebagian besar mengalami kontraksi. Kondisi itu tidak terlepas dari ekses pandemi Covid-19 dan perang Ukraina-Rusia yang masih melukai perekonomian dunia.

Indonesia pun tetap juga terkena imbasnya, meski tak separah seperti yang dialami sebagian perekonomian negara-negara di dunia. Situasi dan kondisi itu terkonfirmasi dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pelbagai kesempatan. Menurut Menkeu Sri, perekonomian Indonesia diproyeksikan tetap akan mengalami pertumbuhan meski melambat.

Dia menambahkan, perekonomian Indonesia pada 2023 tidak akan sekuat tahun lalu, yang bisa mencapai 5,2 persen--5,3 persen. Meski begitu, Sri Mulyani masih meyakini, ekonomi Indonesia bisa melaju di atas 5 persen di 2023.

Optimisme ini muncul menyusul pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada Desember 2022. Selain itu, Sri Mulyani menilai, aliran masuk penanaman modal asing (PMA) yang meningkat dan berlanjutnya penyelesaian proyek strategis nasional (PSN) bakal menjadi booster.

Dalam konteks perekonomian nasional, sektor pertanian ternyata tetap tumbuh positif. Hal itu dibuktikan kurang lebih selama tiga tahun di masa pandemi.

Pada saat yang sama, kinerja ekspor sektor pertanian juga menunjukkan tren positif. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai ekspor pertanian pada Januari—Desember 2022 sebesar Rp640,56 triliun atau naik 3,93% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Bahkan, subsektor perkebunan menjadi penyumbang terbesar ekspor di sektor pertanian dengan kontribusi mencapai 97,16 persen atau sebesar Rp622,37 triliun. Ekspor komoditas perkebunan yang melonjak pada 2022 paling besar disumbang komoditas kelapa sawit dengan nilai Rp468,64 triliun atau 75,30 persen.

Dalam Rapat Koordinasi Kelapa Sawit Nasional di Jakarta, Senin (27/2/2023), Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengonfirmasi kinerja sektor perkebunan yang moncer tersebut. Mentan Syahrul mengemukakan, komoditas kelapa sawit menjadi salah satu sumber devisa negara.

“Pertumbuhan ekspor kita di atas Rp600 triliun, 90 persen di tangan sawit dan perkebunan yang lain,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Mentan mengingatkan, bulan madu dengan harga yang kompetitif terhadap komoditas kelapa sawit di pasar dunia tentu membutuhkan keberlanjutan, terutama bagi subsektor perkebunan kelapa sawit rakyat yang kini harus menghadapi tantangan besar terkait dengan produktivitasnya.

Sebagai informasi, bila diklasterisasi, subsektor perkebunan sawit terbagi dalam beberapa pengkategorian, yakni perkebunan yang dikuasai rakyat, perkebunan sawit besar milik negara dan perkebunan sawit besar milik swasta.

Data Ditjen Perkebunan Kementan menunjukkan, total luasan lahan sawit di Indonesia sebanyak 16,38 juta hektare. Dari total lahan seluas itu, sekitar 53 persen atau sekitar 8,64 juta diusahakan oleh perusahaan swasta, 42 persen atau sekitar 6, 94 juta ha oleh perkebunan rakyat, dan 5 persen, atau sekitar 800.000 dikuasai BUMN.

Mentan Syahrul menambahkan, produktivitas kebun sawit rakyat yang rendah serta penggunaan agroinput yang belum maksimal menjadi tantangan utama pekebun sawit Indonesia. Selain itu, produktivitas kebun sawit nasional baru mencapai 3 ton per hektare—4 ton per hektare setara CPO.

“Hal ini dapat mengancam masa depan sawit rakyat Indonesia jika tidak lakukan suatu langkah komprehensif,” ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah tengah melakukan upaya perbaikan dari sektor hulu perkebunan kelapa sawit rakyat dengan cara penggantian tanaman tua atau tidak produktif melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Sejauh ini, terdapat 2,8 juta hektare yang potensial untuk diremajakan dari luas area sawit rakyat.

“Kita bersama memahami bahwa realisasi PSR masih sangat rendah sejak tahun 2017—2022 capaian kita sebesar 278.200 hektare,” kata Dirjen Perkebunan Kementan Andi Nur Alam Syah.

Dengan 278.200 hektare lahan sawit yang sudah tersentuh PSR, dari total 2,8 juta hektare, artinya hanya 9,93 persen perkebunan rakyat yang berhasil diremajakan. Padahal, Presiden Joko Widodo menargetkan, PSR menyasar 180.000 hektare kebun sawit di 21 provinsi dan 123 kabupaten/kota sentra perkebunan kelapa sawit.

Dengan tak tercapainya target PSR itu, dia menyebutkan, perlu upaya untuk mencapai target tersebut, salah satunya koordinasi yang lebih intens semua pemangku kepentingan di subsektor itu agar program PSR itu berjalan lebih optimal.

Tidak dipungkiri, agar revitalisasi perkebunan rakyat itu bisa berjalan, banyak kendala dari sisi persyaratan yang dinilai memberatkan bagi peserta PSR. Kendala itu diakui Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman.

Salah satu alasan PSR di bawah target, menurut Eddy, karena persyaratan yang memberatkan para petani sawit. Maka dia pun berharap, syarat PSR lebih ringan agar petani bisa menjalankan program peremajaan sawit.

“Selama ini, persyaratan itu mencakup lahan sawit tidak berada di kawasan hutan, tidak berada di dalam kawasan usaha, dan legalitas lahannya terpenuhi. Itu yang menjadi persoalan,” ujar Eddy.

Kendala itu pun diamini Gulat Manurung selaku Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo). Akibat hambatan serupa itu, dia mengatakan, program revitalisasi perkebunan rakyat jadi terkendala.

Terlepas dari semua itu, pemerintah, terutama Ditjen Perkebunan Kementan, bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk petani rakyat, harus duduk bersama untuk segera menuntaskan masalah yang menghambat program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Dengan adanya pertemuan semua pemangku kepentingan di subsektor perkebunan rakyat, semua yang menghambat untuk berjalannya program PSR bisa dicarikan jalan keluar sehingga ujungnya Indonesia tetap bisa mempertahankan sebagai pemain utama dunia untuk produk CPO yang berkelanjutan.

 

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari