MITIGASI
  Warga menyelamatkan barang dari banjir di Desa Wanoamonapa, Kecamatan Pondidaha, Konawe, Sulawesi Tenggara, Sabtu (21/8/2021).¬†Antara Foto/ Jojon

Mengurangi Risiko Bencana Banjir dan Longsor

  •   Jumat, 10 September 2021 | 20:17 WIB
  •   Oleh : Administrator

Dengan 324 zona musim, kasus banjir, dan longsor bisa terjadi sepanjang tahun. Pemerintah terus menguatkan indeks ketahanan daerah (IKD) untuk mengurangi risiko kebencanaan.

Banjir melanda Desa Landikanusuang dan Rappang Barat di Kecamatan Mapilli, Polowali Mandar, Sulawesi Barat (Sulbar), Sabtu (4/9/21) petang. Hujan dengan intensitas tinggi sejak siang telah membuat debit Sungai Andau, Kanusuang, dan Salu Kadundung meningkat  cepat dan air meluap menggenangi area rendah di dua desa itu. Genangan terdalam mencapai 100 cm.

Tak ada korban jiwa. Namun, dilaporkan ada kerusakan pada dua unit jembatan gantung, 21 hektare kebun kakao, dan 100 hektare sawah. Genangan juga cepat surut, sehingga warga dapat bergotong-royong dengan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Polowali Mandar dan aparat TNI-Polri untuk membersihkan lumpur dan sampah banjir yang bertumpuk di jalan-jalan, tempat ibadah, dan fasilitas umum di  lingkungan desa. Senin pagi, situasi sudah beranjak normal.

Persis sehari sebelumnya, banjir juga melanda dua desa di Kecamatan Kulaku, Kabupaten Mamuju, Sulbar. Hujan yang turun hampir semalaman membuat air Sungai Kulaku meluap dan menggenangi sebagian permukiman di kedua desa. Sekitar 100 rumah terendam. Tak ada korban jiwa, dan tingkat kerusakan terbatas.

Di tengah kering kemarau yang kini memanggang 85 persen dari 342 zona musim di Indonesia, kasus banjir dan tanah longsor masih mewarnai peristiwa kebencanaan di tanah air. Di luar dua kejadian banjir di Polowali Mandar dan Mamuju, bencana serupa terjadi di Mandailing Natal, Sumatra Utara, 18 Agustus; Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 23 Agustus 2021; dan Kampar Hulu, Riau, 3 September 2021. Banjir lainnya juga tercatat merendam dua desa di Kecamatan Panca Lautang dan Due Pitue di Sidenreng Rappang, Sulsel. Genangannya tidak terlalu berat.

Namun yang mengagetkan banjir, longsor, dan puting beliung itu juga terjadi di Sampolawa, Buton Barat, Sulawesi Tenggara, pada 28 Agustus 2021. Bahkan, dini hari Sabtu, 4 September 2021, banjir bandang dan longsor menerjang Kampung Malapedho, Kecamatan Ingerie, Kabupaten Ngada, Flores, NTT. Di Kampung Malapedho itu sebanyak lima rumah warga ambruk dihantam tanah longsor dan satu lainnya tertimbun. Dua orang ditemukan tewas dan satu lainnya masih hilang.

Buton Barat dan Ngada dilanda banjir bandang justru ketika wilayah sekelilingnya kering kerontang. Di sejumlah daerah pesisir Selatan Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) telah menjalani periode tanpa hujan selama lebih dari 60 hari. Sedikit di luar Kota Kupang, ibu kota NTT, bahkan ada yang area yang sudah lima bulan tak menerima setetes pun air hujan.

Efek Gelombang Rossby

Evaluasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, hujan lebat yang jatuh di Buton Barat itu akibat pengaruh gelombang equatorial Rossby, yakni angin basah yang berembus dari Samudra Hindia ke arah timur, menyusuri sepanjang khatulistiwa dan melewati Indonesia dan menghilang setelah menyentuh bibir Pasifik. Di Buton, angin lokal dan topografi setempat berhasil membelokkan gelombang Rossby itu sehingga naik dan membentuk awan tebal dan matang. Hujan pun turun.

Uap air yang terbawa arus gelombang Rossby itulah yang berinteraksi dengan kondisi lokal, dapat menciptakan awal hujan. Fenomena itu pula yang menyebabkan terjadinya hujan lebat dan banjir di Mandailing Natal (Sumut), Kampar Hulu (Riau), Kapuas Hulu (Kalbar), Polewali Mandar, Mamuju, serta Sidenreng.

Untuk kasus banjir dan longsor di Ngada, Flores, BMKG belum mengeluarkan evaluasi resmi. Namun, melihat gelombang Rossby yang bisa menjangkau koridor 10 derajat lintang utara hingga 10 lintang selatan, tidak mustahil dia pula yang menjadi pemicunya. Meski bukan faktor dominan, gelombang Rossby adalah unsur iklim yang penting bagi indonesia.

Pengendali utama arus iklim Indonesia ialah angin monsun basah, yang secara reguler bertiup dari daratan Asia ke Australia pada musim dingin di Utara (Oktober--April), dan sebaliknya angin kering yang bertiup dari Australia ke daratan Asia pada April–Oktober. Faktor kedua adalah efek La Nina yang berasal dari Samudra Pasifik. Bila La Nina datang, Indonesia lebih basah.

Faktor berikutnya yang bersifat regional seperti tekanan udara di atas Laut Natuna Utara dan faktor lokal seperti bentuk topografi dan pengaruh laut. Semua itu membentuk pola Indonesia yang khas, yang terbagi ke dalam 342 zona musim hujan.

Region musim

Dari 342 zona musim itu bisa dikelompokkan ke dalam tiga region musim, yakni A, B, dan C. Region A itu disebut juga Region Monsunal, dengan sifat hujannya yang dipengaruhi angin monsunal, dengan puncak musim hujan pada Desember-Januari. Yang tergolong region ini adalah sebagian Jambi, Sumatra Selatan, sebagian Bengkulu, Lampung, Jawa-Madura, Bali, NTB, dan NTT.

Reginal B disebut juga zona equatorial. Ia memiliki dua puncak musim hujan, yakni pada November--Desember dan Apri--Mei. Sedangkan Zona C berkebalikan dengan Zona A, karena puncak curah hujan jatuh pada Juni-Juli-Agustus. Yang termasuk Region B adalah Aceh, Sumatra Utara, sebagian Sumbar-Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan sebagian Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan sebagian Sulawesi Tenggara. Sedangkan yang masuk Region C adalah Maluku, Maluku Utara, dan sebagian Papua Barat.

Ancaman Banjir-Longsor       

Sampai 6 September, bencana alam di Indonesia telah tercatat ada 1.760 kasus, dengan 58 persen berupa banjir dan/atau longsor. Pada 2020, tercatat ada 4.886 kasus bencana alam dan terlihat bahwa tren dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada 2019, tercatat 3.875 kasus dan pada 2018 tercatat 3.522 kasus bencana alam. Bencana hidometeorologi, terutama banjir dan longsor, juga terus bertambah seiring makin kerasnya fenomena perubahan iklim.

Melaksanakan UU nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah berupaya terus meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus dioptimalkan perannya sebagai ujung tombak untuk meningkatkan indeks ketahanan daerah (IKD). Bekerja sama antarkementerian/lembaga, IKD di semua daerah terus ditingkatkan. Faktanya, dari 514 kabupaten-kota, tak satu pun yang bebas dari daerah rawan bencana.

Pengembangan IKD dilakukan sejak 2014 dengan leading sector-nya BNPB. Dengan dukungan BNPB, semua daerah membuat kajian dan pemetaan risiko bencana, pengembangan tata ruang terkait peta kebencanaan, penguatan kebijakan dan kelembagaan pada  semua daerah, sistem informasi, pengembangan mitigasi bencana, kesiapan tanggap darurat,  serta penyiapan sistem pemulihan bencana.

Output-nya dinyatakan, antara lain, dengan pemetaan gedung sekolah yang aman bencana, fasilitas kesehatan aman bencana, desa tangguh bencana, pelatihan kebencanaan dan seterusnya. Hasilnya dievaluasi secara reguler. Beberapa daerah yang oleh BNPB dinilai memiliki IKD tinggi, antara lain, Kota Magelang, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Sleman.

 

 

Penulis: Putut Trihusodo          
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari