JAKARTA: Deputi Regional dan Otonomi Daerah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Max Hasudungan Pohan, Senin (6/9) mengatakan akan mengkaji opsi yang diungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengantisipasi permasalahan kemacetan Jakarta.

Opsi yang diberikan Presiden adalah memperbaiki sarana dan prasarana tranportasi di Jakarta, memisahkan pusat pemerintahan dari Jakarta., serta memindahkan ibukota dari Jakarta.

Menurut Hasudungan, untuk pemindahan ibukota, sebaiknya pemerintah meminta pendapat publik. "Agar publik tahu dan mengerti, karena ini juga terkait dengan sejarah dan sosial, budaya. Entah bagaimana bentuknya," katanya.

Selain itu, menurut dia, opsi ini harus benar-benar dipelajari seberapa besar kapasitas yang dimiliki. Sebab menurut dia, pemindahan ibukota membutuhkan periode lebih dari jangka menengah. "Baik terkait dengan dana dan juga seberapa panjang periode yang dibutuhkan, selain masalah sejarah, sosial dan budaya," katanya.

Sementara itu, opsi memindahkan pusat pemerintahan perlu dikaji mendalam. Sebab menurut dia, ketertarikan masyarakat daerah ke Jakarta karena masalah ekonomi.

Ia mengatakan, Jakarta merupakan salah satu magnet yang menarik banyak orang daerah. Hal ini disebabkan oleh daya tarik perekonomian yang begitu tinggi.

Selain itu, menurut dia, memindahkan pusat pemerintahan ke sekitar Jakarta kadang justru menjadi beban kemacetan. Sebab menurut dia, seringkali pemindahan pusat pemerintahan itu tidak diikuti dengan perpindahan pegawainya. "Jadi banyak pegawai yang akan melakukan perjalanan dari rumahnya di Jakarta ke pusat pemerintahan," katanya.

Ia mencontohkan kabupaten Sukabumi dengan Ibukota Kabupatennya di pindahkan ke Pelabuhan Ratu. "Sampai hari ini yang namanya staf masih berdiam di Kabupaten Sukabumi, sementara ke tempat kerja ditempuh dengan perjalanan pulang pergi," katanya.

Menurut dia, selama Jakarta menyediakan kesempatan yang lebih baik untuk memperoleh keuntungan ekonomi, para penduduk akan tetap berbondong-bondong ke Jakarta. Selain itu, menurut dia, daya tarik ekonomi itu ditunjang dengan adanya pandangan sosial budaya yang berkembang di masyarakat.

Hasudungan menambahkan masyarakat lebih memilih kehidupan keras di Jakarta namun menghasilkan pendapatan dibandingkan di daerahnya karena ketiadaan pekerjaan. Selain itu, menurut dia, menjadi pekerja kasar di Jakarta lebih nyaman dibandingkan di daerah.

"Mereka ini kadang memilih jadi pengemis di pinggir jalan, atau jadi apa saja di Jakarta, tapi dapat uang dan tidak terlihat di daerahnya, mungkin tidak malu, jadi mereka merasa lebih nyaman," katanya. (Ant/OL-04)

http://www.mediaindonesia.com/read/2010/09/07/167157/18/1/Kementerian-PPN-Kaji-Tiga-Opsi-Atasi-Kemacetan-di-Jakarta