Wapres Jusuf Kalla, mengatakan, dengan ditandatanganinya SKB tersebut diharapkan masalah-masalah yang ada bisa ditanggulangi bersama. Tahap pertama, pengalihan diberlakukan pada industri skala besar, yaitu perusahaan pengguna energi listrik besar tetapi tenaga kerjanya sedikit. Seperti industri baja atau pengecoran logam. Misalnya, PT Krakatau Steel (KS). Sementara untuk industri menengah dan usaha kecil, diberlakukan kemudian.  Wapres berterima kasih kepada Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Assosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) atas partisipasinya yang akhirnya setuju.  Jika hal ini bisa dilakukan maka ada penghematan energi listrik sekitar 500 hingga 600 MW.  Wapres bahkan berharap peran pengusaha dalam mengatasi listrik yang saat ini byarpet di Tanah Air yang dibutuhkan kegotongroyongan untuk mengatasi masalah bersama. Untuk itu pemerintah dan PLN tentu tidak ingin semena-mena.  Tahap berikutnya yakni penghematan di kantor-kantor. Di tiap kantor akan ada inspektur energi, jadi kalau ada kantor yang menyala lampunya pada pukul 22.00 malam, maka inspektur akan mendatangi kenapa masih menyala atau pukul 22.00 masih ada mall yang buka.