Jakarta: Dunia usaha memberikan usulan kepada pemerintah, untuk membentuk komite percepatan peningkatan produksi pangan dan peningkatan produksi energi dan mineral. “Komite itu tujuannya adalah melakukan short cut birokrasi yang sudah dua tahun ini kami usulkan, tapi belum bisa diselesaikan. Dan Presiden menyambut akan dibentuknya komite tersebut,” kata Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN) MS.Hidayat Selasa (29/4) sore, kepada wartawan usai bersama pengurus KADIN lainnya melakukan pertemuan dengan Presiden SBY, di Kantor Presiden.

Dunia usaha, kata MS.Hidayat, juga mengusulkan agar Presiden sendiri yang memimpinnya, dan anggotanya adalah para menteri terkait dan secara adhoc diperlukan gubernur-gubernur dan kepala daerah, otoritas di bidang hukum dan peraturan, sehingga komite inilah yang nantinya akan memutuskan secara mengikat, kebijakan yang baru. "Dengan begitu akses kepada investasi secara besar-besaran di bidang pangan di seluruh Indonesia dapat dilakukan," tambahnya.

Hal lain yang disampaikan para pengurus KADIN mewakili dunia usaha kepada Presiden SBY adalah akses untuk menanggulangi masalah pangan. “Kami ingin agar ada akses untuk menanggulangi masalah pangan, misalnya kami mengidentifikasi banyak hal, tapi hampir semua bertumpu pada masalah birokrasi, yaitu tidak tersedianya tata ruang dan tata guna lahan, tumpang tindihnya aturan yang terjadi antara departemen di tingkat pusat maupun di tingkat pusat dan daerah. Kami memberikan contoh-contoh dan banyak hal yang kami bicarakan secara terbuka,” jelas Hidayat. MS HIdayat juga menegaskan bahwa apabila masalah-masalah yang mereka sampaikan kepada Presiden bisa diatasi, maka investasi swasa nasional maupun dengan partner dari luar negeri akan bisa dibiayai sendiri oleh perbankan nasional.

Pada pertemuan tersebut, KADIN juga menyerahkan buku kepada Presiden yang berisi berbagai hambatan yang menjadikan investasi terhambat dan tidak bisa berkembang. “Dalam situasi krisis seperti sekarang, di bidang pangan maupun energi, maka satu-satunya cara adalah pemerintah bekerja sama dengan swasta yang menjadi player dan investor untuk menjalin kerjasama. Dan kami tadi setuju, setelah presiden menyetujui dibentuknya komite itu akan melakukan team up antara KADIN, pengusaha dan pemerintah untuk menyusun action plan, itu istilah yang tadi disepakati. Setelah ini tahapnya adalah membuat action plan, dan Presiden minta diselesaikan dalam tempo 10 hari., “ kata Hidayat.

“Tanggal 15 Mei sudah bisa final, dan Presiden memerintahkan semua menteri untuk team up dengan KADIN. Semua pengurus KADIN juga adalah player besar di bidang pangan dan juga mineral dan sektor migas, karena paper yang kami buat 100 persen dibuat oleh player dan para praktisi, merupakan pendapat dari perspektif dunia usaha kepada pemerintah,” lanjutnya.

“Kami juga melaporkan kepada Presiden bahwa dari segi makro ekonomi, maka APBN yang defisitnya makin membengkak akibat tekanan harga BBM dan subsidi listrik akan memberikan akibat dan dampak bagi pasar untuk melakukan spekulasi. Untuk itu kita meminta pemerintah agar dalam waktu dekat segera memberikan signal yang jelas apa yang mau dilakukan terhadap defisit APBN,” katanya.

Pertemuan tersebut diikuti oleh para pengurus KADIN, selain Ketua Umum MS Hidayat, antara lain hadir Wakil Ketua Umum Chris Kanter, John Prasetio, Ari Hudaya, Franciscus Welirang, James. T. Ryadi, Agus Martowardoyo, dan Sudhamex. Sedangkan para menteri yang hadir, Menkokesra Aburizal Bakrie, Menko Perekonomian Boediono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Pertanian Anon Apriyantono, Mensesneg Hatta Rajasa, dan Seskab Sudi Silalahi. (nnf)

http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2008/04/29/3013.html