Presiden SBY memerintahkan tiga menteri untuk menyelamatkan dan mengembalikan citra tiga BUMN, yakni PT Jamsostek (persero); PT Perusahaan Gas Negara Tbk, dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Untuk memperbaiki kinerja tiga BUMN strategis itu, Presiden memberikan tanggung jawab kepada Menneg BUMN Sugiharto dibantu Menakertrans Erman Suparno.

Menko Perekonomian Boediono menjelaskan, instruksi penyelamatan terhadap tiga BUMN itu bukan berarti hanya ketiganya yang mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Yudhoyono. "Itu hanya soal urutan saja. Kebetulan ada tujuh BUMN yang akan kita laporkan tapi tadi baru sempat tiga itu," tandas dia seusai bertemu Presiden Yudhoyono di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/2).

Boediono bersama Menneg BUMN Sugiharto dan Menakertrans Erman Soeparno menemui Presiden Yudhoyono untuk melaporkan kinerja PT Jamsostek, PT PGN, dan PT Telkom. Ketiga badan usaha milik negara (BUMN) itu belakangan ini dilanda ‘kekisruhan’. Kondisi itu membuat citra ketiga BUMN tersebut kurang bagus dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap BUMN tersebut.

Kisruh di Jamsostek berujung dengan pencopotan Iwan Pontjowinoto dari kursi direktur utama. Keputusan pencopotan itu dilakukan oleh dewan komisaris sebagai respons aksi unjuk rasa dan mosi tidak percaya dari kalangan karyawan dan pimpinan Jamsostek. Menneg BUMN pun telah menunjuk Wahyu Hidayat sebagai pelaksana tugas dirut BUMN yang mengelola dana pekerja sekitar Rp 54 triliun itu.

Sementara itu, harga saham PGN terperosok oleh penundaan komersialisasi proyek pipanisasi Sumatera Selatan-Jawa Barat (SSWJ). Pada perdagangan 12 Januari 2007 di Bursa Efek Jakarta (BEJ); harga saham PGN turun tajam dari pembukaan awal Rp 9.200 per saham hingga ke titik terendah pada Rp 7.400 per saham. Padahal, harga saham PGN sempat mencapai Rp 11.300 pada Desember 2006.

Dalam laporan keuangan per September 2006, PGN memiliki total aset Rp 14,2 triliun dan laba bersih Rp 1,56 triliun. Perolehan laba bersih itu naik 266% dibanding periode sama 2005 yang hanya Rp 427 miliar.

Penurunan harga juga melanda saham PT Telkom yang dipicu rumor pergantian direktur utama yang kini dijabat Arwin Rasyid. Pada perdagangan 22 Januari 2007, harga saham Telkom bertengger pada posisi Rp 10.150 per saham, namun pada 5 Februari 2005 turun menjadi Rp 9.550 per saham. Sampai triwulan III-2006, aset Telkom tumbuh 16% menjadi Rp 68,35 triliun dibanding periode sama 2005 Rp 58,72 triliun. Per 28 Desember 2006, kapitalisasi pasar saham Telkom mencapai Rp 203,6 triliun.

Dari analisis Kementerian BUMN, seperti dilansir bumn-ri.com, meskipun hanya ada 13 BUMN tercatat di BEJ (dari 344 perusahaan publik); kapitalisasinya menguasai pangsa pasar 40%. Ketika krisis PGN terjadi pertengahan Januari 2007, kapitalisasi pasar enam saham BUMN terbesar turun hampir Rp 20 triliun hanya dalam sehari.

Di BEJ, keberadaan saham Telkom menyumbang Rp 203,6 triliun (17,5%) dari total kapitalisasi pasar. Bank BRI berkontribusi Rp 62,5 triliun (5,4%); dan Bank Mandiri Rp 59,2 triliun (5%).

Per 5 Februari 2007, kapitalisasi pasar saham PGN mencapai Rp 40,8 triliun atau 3,3% dari total kapitalisasi pasar. Hingga 28 Desember 2006, 12 BUMN yang telah go public memiliki kapitalisasipasarRp 452, 6 triliunatau 36,8% dari total kapitalisasipasar BEJ.

Kembalikan ke Khittah

Untuk memulihkan citra ketiga BUMN tersebut, menurut Boediono, pemerintah akan menempuh sejumlah langkah intervensi. Dia enggan menjelaskan bentuk intervensi dimaksud. Namun, dia memastikan intervensi itu tidak akan mengganggu kinerja perusahaan.

Dalam pertemuan itu, Presiden Yudhoyono meminta Jamsostek dikembalikan kepada khittah-nya, yaitu kembali ke tujuan awal melayani kepentingan pengusaha dan pekerja sebagai pemangku kepentingan (stakeholder).
“Kembalikan kepercayaan mereka bahwa Jamsostek merupakan institusi yang melayani kepentingannya," Menko Perekonomian Boediono mengutip pesan Presiden Yudhoyono.

Untuk PGN, Presiden Yudhoyono meminta para menteri segera mengembalikan citra yang baik sebagai landasan kepercayaan pelaku pasar. Presiden juga meminta PT Telkom bisa menjaga kepercayaan stakeholder.

Presiden meminta usulan menneg BUMN untuk meningkatkan kinerja Telkom dilakukan secara transparan dan accountable. “Presiden minta untuk menghindari intervensi dan memanfaatkan bagian-bagian yang baik dari perusahaan itu," ujar Boediono.

Masalah Internal

Sejumlah kalangan yang dihubungi Investor Daily, Senin (5/2); sependapat bahwa persoalan yang menimpa ketiga BUMN itu bersumber pada masalah internal. Seharusnya, pemerintah menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan tepat."Kalau terlambat, bisa berefek pada citra dan performa BUMN," ujar ekonom UGM Revrisond Baswir.

Dia juga menilai, fenomena ini murni masalah internal BUMN, khususnya komunikasi dan koordinasi tanpa unsur politik. Dia mengimbau pemerintah agar hati-hati merespona masalah yang cukup sensitif ini. Sebab, bila salah penanganan justru bisa berakibat buruk. "Untuk masalah PGN, harus diselidiki dulu duduk perkaranya, sedangkan Telkom harus di-clear-kan dulu, apakah benar Arswin mau mundur karena faktor sumbangan itu ?" ujar dia.

Ketua Umum Serikat Pekerja Jamsostek (SPJ) Abdul Latief Algaf mengakui, kisruh di Jamsostek semata-mata terkait kepemimpinan Iwan Ponttjowinoto sebagai direktur utama. Gaya dan perilaku kepemimpinan Iwan membuat situasi tidak kondusif. “SPJ menilai hal itu berakibat pada ketenangan dan kenyamanan iklim kerja. Ini lah domain dan tanggung jawab SPJ,” jelas dia.

Hal senada diungkapkan Suparwanto, anggota komisaris Jamsostek. Menurut dia, Iwan Pontowinoto sering membuat keputusan sendiri. Hal itu dinilai membahayakan perusahaan. Dia mencontohkan, banyak nota kesepahaman (MoU) yang diberikan kepada Presiden dan Wapres atas tindakan sendiri dan tidak dirapatkan terlebih dulu. “Ternyata, MoU itu tidak ada yang berjalan karena tidak ada kesepakatan di internal,” jelas dia.

Suparwanto membantah tudingan bahwa dewan komisaris ditunggangi SPJ. “Dekom sudah menilai Pak Iwan selama setahun lebih. Mereka sudah sangat mengetahui sepak terjang Pak Iwan,” tandas dia.

Dia mengakui, salah satu direktur Jamsostek, Tjarda Muchtar, memang mantan anggota DPR dari Partai Golkar. Namun, karyawan Jamsostek tidak melihat keberadaan Tjarda sebagai wakil dari partai. “Beliau itu orang karier Jamsostek. Beliau masuk parlemen setelah pensiun dari direktur. Selesai dari Golkar, dia masuk ke Jamsostek lagi,” jelas Suparwanto.

Secara politik, Suparwanto menegaskan, Jamsostek memihak kepada kepentingan buruh. Sebab, sekian ratus persen dana yang dikelola adalah milik buruh. “Para buruh telah memberikan amanah kepada kami untuk mengelola hak mereka. Karena itu, kami memegang misi, pekerjaan profesional, dan komitmen sosial yang luar biasa untuk mengemban tanggung jawab tersebut,” jelas dia.

Menurut dia, berbagai intervensi dari partai bisa dicegah bila dalam proses pengelolaannya komprehensif dan menerapkan pola good corporate governance. “Kalau itu kita lakukan sungguh-sungguh, segala bentuk intervensi yang tampak maupun tidak dapat tereliminasi,” jelas dia.

Sebagai anggota komisaris, Suparwanto mengaku tidak merasakan adanya intervensi dari partai politik. “Kami harus berani mengatakan kepada siapa pun, termasuk para politikus bahwa kami harus bebas dari tekanan itu,” tandas dia.

Anggota Komisi VI DPR Aria Bima meminta Kementerian BUMN segera membentuk holding sumber daya manusia (SDM) guna menghimpun track record dan latar belakang calon direksi BUMN. Holding ini pula yang berwenang merekomendasikan rekrutmen dan pergantian direksi. “Adanya holding membuat intervensi pemerintah dan kepentingan politik dari parpol bisa dieliminasi,” tegas Aria.

Dia menjelaskan, tugas utama holding SDM adalah menghimpun, menggembleng, dan merekomendasikan calon direksi. “Fungsinya mirip-mirip Akabri lah,” jelas Aria.

Ari menilai, upaya pencegahan intervensi danpolitisasi BUMN bisa dimulai dari rekrutmen direksi. Jika rekrutmennya profesional dan tidak bernuansa politis, maka perjalanan ke depan juga jauh dari kepentingan politis.

Anggota Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga mengaitkan hal tersebut dengan manajemen internal. Menurut dia, masih banyak BUMN yang belum menerapkan transparansi manajemen.“Selama belum transparan, kecurigaan BUMN menjadi sapi perahan akan terus kita dengar,” tegas Aria.

http://www.bumn-ri.com/news.detail.html?news_id=18522