TANJUNG PINANG Kementerian Negara Koperasi dan UKM akan mengikutsertakan bank swasta dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pada tahun depan, guna memperbesar penyerapan dana.

Menteri Negara Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan mengatakan KUR masih menjadi prioritas sehingga kementerian akan melakukan sejumlah perubahan makanisme penyalurannya.

"Tahun depan penyaluran KUR akan mengajak bank swasta," ujarnya seusai menyerahkan dana bergulir kepada koperasi dan UKM di Provinsi Kepri, pekan ini.

Meskipun belum dapat menyebutkan bank-bank swasta yang akan diikutsertakan, dia memastikan keterlibatan mereka mutlak diperlukan untuk memperbesar penyerapan dana KUR dengan jaringan yang mereka miliki.

Kementerian juga akan mengevaluasi suku bunga yang ditetapkan, mengingat angka 12% dinilainya masih terlalu tinggi untuk dibebankan kepada para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

"Pemprov Kepri saja mampu memberi subsidi UMKM hingga bunganya hanya 6%," ujar Syarif. Kendati demikian dia belum dapat memproyeksikan besaran suku bunga yang dinilainya lebih ideal dibebankan dalam penyaluran KUR.

Salah satu yang akan menjadi perhatian adalah sosialisasi program. Menurutnya, kurangnya sosialisasi selama ini menjadi salah satu penyebab utama sulitnya UMKM mendapatkan kredit tersebut

"Banyak UMKM mengira kredit ini tanpa agunan dan kekeliruan ini menyebabkan banyak pengajuan kredit ditolak," ujarnya. Padahal dalam penyaluran KUR, kredit tidak beragunan hanya boleh untuk pengajuan kredit kurang dari Rp5 juta.

Prioritas 5 tahun

Di Semarang, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan KUR tetap menjadi prioritas hingga 5 tahun mendatang, meski nonperforming loan (NPL)-nya per akhir September mencapai 5,96%.

Bentuk prioritas tersebut a.l. menambah volume KUR Rp20 triliun per tahun, atau Rp 100 triliun selama 5 tahun.

"Pemerintah memang lebih toleran menyikapi NPL KUR. Yang penting bimbingan terhadap mereka [usaha kecil] ditingkatkan, selain mengubah beberapa persyaratan yang dievaluasi cukup menghambat penyaluran KUR," katanya kemarin.

Menperin telah meminta Bank Indonesia mempermudah syarat bagi para debitur KUR a.l. keharusan menyediakan agunan untuk pinjaman di atas Rp5 juta.

KUR tercatat Rpl6,26 triliun yang diserap oleh 2,28 juta unit UKM dengan rata-rata kredit Rp7,12 juta. Tercatat baru 2.2% di antaranya yang dimanfaatkan oleh industri pengolahan.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jateng Abdul Sulhadi mengungkapkan, perdagangan menjadi sektor usaha yang paling banyak dibiayai melalui KUR karena dianggap aman oleh perbankan mengingat risiko kreditnya relatif lebih kecil dibandingkan sektor lainnya.

http://www.depkop.go.id/Media%20Massa/729-bank-swasta-akan-diikutkan-program-kur.html