Acara yang berlangsung 27-29 Oktober itu diikuti oleh sejumlah pejabat, baik dari daerah maupun instansi pusat. “Para kader penggerak budaya kerja, diharapkan bisa mendedikasikan dirinya untuk mendinamisir pengembangan budaya kerja di instansi masing-masing,” ujar Tasdik Kinanto menambahkan.

Lebih lanjut Tasdik mengatakan, dewasa ini masyarakat tidak sabar, ingin melihat dan merasakan kinerja yang dilakukan oleh jajaran birokrasi. Hal itu bisa dilihat dari berita di media massa, yang dalam beberapa hari terakhir memberitakan kenaikan gaji pejabat. “Tampaknya mereka tak rela kalau uang negara dibagi-bagi, sementara para pejabat itu belum menunjukkan kinerjanya seperti diharapkan,” tambahnya.

Untuk itu, kini sedang disusun program kerja 100 hari, 1 tahun dan lima tahun Kabinet Indonesia Bersatu II, agar akuntabilitas cabinet diketahui oleh masyarakat.

Disinggung juga bahwa APBN 2010 menetapkan pertumbuhan ekonomi 6 – 7 persen. Menurut Tasdik, pertumbuhan ekonomi itu tidak lepas dari adanya investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Namun diingatkan, untuk mendorong investor menanamkan modalnya di suatu daerah, diperlukan pelayanan publik yang baik. ”Kalau investor dipersulit, banyak calo, ada KKN, pungli dan sebagainya, maka investor tentu memilih menanamkan modalnya di negara yang lebih mudah,” ujarnya.

Sebagai perbandingan, Cina merupakan negara yang begitu baik dalam melayani pemodal. Urusan pajak belakangan, yang penting tenaga kerjanya dapat diserap. Ibaratnya, investor tinggal bawa koper. Bahkan ada investor dari Indonesia yang menanamkan modalnya di Cina.

Terkait dengan budaya aparatur negara, Tasdik mengungkapkan bahwa di Cina tidak ada pegawai yang ngobrol di kantor. Mereka bekerja sesuai dengan tugas masing-masing, karena di sana budaya kerjanya memang sangat baik. Kondisi serupa juga dapat dilihat di Jepang. ”Kita patut meniru budaya yang dilakukan aparatur negara di negara-negara itu,” tambahnya.


Sumber:
http://www.menpan.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=177&Itemid=1