|
| |
12-11-2009 |
Depdagri Restui Bantuan Keuangan Dikurangi
|
|
|
|
SERANG – Kebijakan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mengurangi nilai bantuan keuangan kabupaten/kota tahun 2010 menjadi Rp 5 miliar tiap kabupaten/kota, mendapat restu dari Departemen Dalam Negeri (Depdagri).
 Dalam suratnya bernomor 900/661/BAKD yang ditandatangani Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Timbul Pudjianto, pada poin 1.b, Depdagri menyebut bahwa dana transfer dri pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kebijakan pemerintah daerah dan DPRD provinsi, seperti bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten/kota. Bantuan tersebut dapat bersifat umum yang rencana penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada kabupaten/kota penerima bantuan, dan bersifat khusus yang peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah provinsi.Pada poin dua surat yang ditujukan kepada Gubernur Banten tersebut, Depdagri menegaskan bahwa kebijakan terkait pengurangan jumlah bantuan keuangan Provinsi Banten yang semula Rp 120.000.000.000 pada tahun 2009 menjadi sejumlah Rp 40.000.000.000 pada tahun 2010, sepenuhnya menjadi kewenangan Gubernur bersama DPRD Provinsi Banten. Surat tersebut, tertanggal 21 Oktober 2009 dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Ketua DPRD Banten, dan bupati/walikota se Provinsi Banten.Dikonfirmasi tentang surat ini, Sekda Banten Muhadi membenarkan. “Saya sudah tahu. Sebelum surat ini ada saya sudah berkomunikasi dengan Pak Dirjen,” ujar Muhadi yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).Muhadi kembali menegaskan bahwa prinsipnya, bantuan keuangan kepada kabupaten/kota adalah untuk menutup kesenjangan fiskal.Diketahui surat dari Depdagri merupakan balasan dari surat Gubernur Banten bernomor 900/2486-Huk/2009 tanggal 11 Septermber 2009, menyusul pernyataan sikap para Bupati/Walikota se Provinsi Banten yang disampaikan ke Gubernur pada 5 September 2009. Sumber : www.radarbanten.com
|
Keuangan 